RESENSI BUKU

Quo Vadis Lembaga Independen

24 Juli 2016 - 00.20 WIB > Dibaca 3807 kali | Komentar
 
Quo Vadis Lembaga Independen
Oleh Muhammad Amin

Kehadiran Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) memberikan angin segar bagi penegakan hukum di negeri ini. Kendati belakangan kerap dipertanyakan— karena tak lagi berani mengungkap kasus-kasus besar berskala nasional—tapi secara umum KPK telah memikat hati rakyat. Pembelaan kepada lembaga antirasuah ini juga kian menjadi-jadi, dan dalam beberapa hal membabi-buta ketika ada yang coba mengusiknya.

Kehadiran KPK merupakan antiklimaks dari ketidakpercayaan publik kepada penegak hukum formal, yakni kepolisian dan kejaksaan. KPK diharapkan menjadi penegak hukum yang independen dan punya keberanian tanpa intervensi apapun untuk memberantas korupsi. Selama kepolisian dan kejaksaan belum mampu melakukan tugas dengan maksimal, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, maka selama itu pula KPK akan terus ada. KPK diharapkan dapat menularkan kemampuan, independensi, dan kapabilitasnya kepada penegak hukum lainnya.  KPK merupakan salah satu lembaga negara independen yang lahir setelah reformasi. Banyak lembaga negara yang lahir pascareformasi, menyesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam teori trias politica, kekuasaan negara dibagi pada tiga hal, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dulu ini dianggap sudah hebat bahkan menjadi teori baku negara modern. Sebab, trias politica telah membagi kewenangan negara tak lagi pada satu pusat kendali seperti sistem kerajaan. Akan tetapi, kemudian, trias politica dianggap tak cukup memadai. Bahkan sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, teori trias politica dianggap sudah usang. Di awal kemerdekaan saja, sudah ada lembaga negara independen yang berada di luar tiga puncak kekuasaan trias politica. Lembaga itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di masa Orde Baru, terdapat juga beberapa lembaga negara yang tidak di bawah eksekutif (presiden), legislatif atau yudikatif. Dewan Pertimbangan Agung (DPA), misalnya, adalah lembaga independen yang pernah dibuat, kendati independensinya masih kerap dipertanyakan.

Kini, berbagai lembaga negara muncul secara simultan. Ada yang disebut sebagai dewan, badan, atau lembaga, ada pula yang disebut komisi-komisi negara. Ada pula yang bersifat adhoc yang disebut dengan istilah satuan tugas atau komite. Ada puluhan lembaga negara di Indonesia saat ini. Beberapa di antaranya dikenal luas oleh publik seperti KPK, BPK, KPU, KY (Komisi Yudisial), Bawaslu, Dewan Pers, Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan lainnya.

Namun demikian, terdapat juga lembaga negara itu yang jarang muncul ke permukaan. Komisi Nasional Lanjut Usia, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, adalah sejumlah lembaga negara yang “agak asing” di telinga. Akan tetapi lembaga-lembaga itu eksis, bergerak, dan terus bekerja sesuai Undang-undang yang menaunginya.

Selain lembaga negara, ada pula istilah Lembaga Pemerintahan Non-Departemen (LPND) yang setelah ditetapkannya UU tentang Kementerian Negara yang mengubah istilah departemen menjadi kementerian. Dengan demikian, istilah LPND itu diubah menjadi LPNK atau Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Namun, atas inisiatif beberapa kementerian, ada pula istilah lain yang diperkenalkan, yaitu Lembaga Nonstruktural. Lembaga-lembaga seperti ini pada dasarnya masih berada di bawah eksekutif atau presiden, tetapi sifatnya nondepartemen.

Di antara lembaga negara itu, ada yang bahkan diatur dengan UUD 1945 hasil amandemen, yakni KPU dan KY. Sedangkan yang lain, termasuk KPK, hanya diatur dengan Undang-undang saja. Kebanyakan lembaga negara independen memang hadir karena lembaga negara yang ada dianggap belum memuaskan. Akan tetapi, pertumbuhan lembaga negara independen yang tidak terkendali menimbulkan masalah baru seperti tumpang tindihnya kewenangan dan membebani anggaran negara.

Lembaga negara independen juga lahir tanpa cetak biru yang jelas. Tidak ada konsep ketatanegaraan yang komprehensif tentang apa dan bagaimana lembaga negara independen. Setiap muncul masalah nasional, maka muncul inisiatif membentuk undang-undang dan lembaga baru. Akibatnya, lembaga yang lahir tak memiliki pola yang jelas, mulai dari dasar hukum, nama, bentuk lembaga, pengawasan, sistem rekrutmen, hubungan antarlembaga hingga keprotokolan. Maka wajar saja jika muncul pertanyaan, mau ke mana (quo vadis) lembaga-lembaga negara ini diarahkan?

Buku ini berusaha mengulas dengan mendalam dinamika lembaga negara independen di Indonesia. Di dalamnya juga dipaparkan solusi alternatif dari sistem ketatanegaraan untuk menata kembali lembaga-lembaga yang ada agar bekerja tak saling tumpang tindih. Buku ini direkomendasikan untuk dapat dibaca akademisi, mahasiswa, masyarakat sipil, maupun para pengambil kebijakan.***

KOMENTAR

Follow Us