Desriandi Candra

Mudah dan Murah

23 Mai 2016 - 10.46 WIB > Dibaca 2976 kali | Komentar
 
Mudah dan Murah
Desriandi Candra
SENANG rasanya hati ketika melihat bangunan sekolah yang megah dan elok. Menandakan kalau di daerah itu, memberikan perhatian yang serius terhadap dunia pendidikan. Memberikan perhatian yang serius pada anak didik agar bisa merasakan bersekolah dengan nyaman dan aman. Sebuah tanda kalau adanya perhatian yang serius untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) kedepan. Dan sebuah tanda, rasanya tak ingin ada yang tidak lagi bersekolah dan buta aksara.

Pemandangan itu  tampak   di bumi Melayu Riau ini. Begitu pula dengan sarana transportasi, semuanya sudah tersedia. Angkutan umum, busway, sudah tersedia. Bahkan rata-rata para orangtua sekarang bisa mengantar anak-anak mereka ke sekolah dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi ini perlu pula kita syukuri.

Tidak dipungkiri,  masih ada bangunan yang rusak dan perlu perhatian, kalau masih ada anak yang belum bersekolah, kalau masih ada anak yang buta aksa. Semuanya, menjadi sebuah kewajiban bersama untuk ambil bagian menuntaskan itu.

Kalau  menoleh beberapa tahun kebelakang, kondisinya tentulah akan jauh berbeda. Di era 1985-an misalnya, ketika kami mulai bersekolah, kondisinya jauh berbeda. Bangunan sekolah yang masih berdinding papan, bangku yang diisi empat orang anak satu meja, guru yang harus berbagi dengan lokal lainnya, transportasi yang terbatas sehingga tidak jarang kami dan anak-anak lainnya harus berjalan kaki menuju sekolah yang berjarak 10 kilometer.

Namun ketika itu, kawan-kawan mempunyai semangat yang tinggi untuk sekolah mendapatkan pendidikan meski dihadapkan dengan serba keterbatasan tadi. Karena pendidikan menjadi ‘modal’ untuk bertahan hidup, menjadi modal untuk meraih impian dan kesejahteraan. Syukur, di antara kawan-kawan sekarang sudah banyak yang sukses menggapai cita-citanya menurut terjemahan masing-masing.

Di dalam kehidupan bernegara, pendidikan menjadi bidang yang sangat penting. Sehingga, pemerintah di dalam UUD 195 maupun setelah UUD 1945 di Amandemen, mencantumkan hak dan kewajiban warga Negara dibidang pendidikan yang dituangkan dalam pasal 31 UUD 1945 dan Amandemen.

Mengutip ‘’Ayat 1:  Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2:  Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3:  Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Ayat 4:  Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional dan Ayat 5:  Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia,’’.

Ini bermakna, pendidikan adalah bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Pendidikan selalu berubah dan berkembang secara progesif. Proses pendidikan yang dilaksanakan dalam upaya mencerdaskan bangsa serta mengembangkan watak bangsa menjadi lebih bermoral, itulah yang disebut sistem pendidikan nasional.

Dalam UUD 1945, pendidikan diarahkan bagi seluruh rakyat dengan perhatian utama pada rakyat yang kurang mampu agar dapat juga mengembangkan moral yang lebih baik yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Jika ketentuan UUD 1945 dicermati maka mengikuti pendidikan adalah hak asasi bagi setiap warga Indonesia dan itu merupakan kewajiban. Menghalangi dan melarang anak Indonesia untuk bersekolah adalah perbuatan yang melanggar hukum tertinggi (UUD 1945) dan ada sanksinya.

Di satu sisi, tertuang makna kalau sudah selayaknya kita memberikan kemudahan, memberikan pendidikan yang murah tapi bukan murahan. Mudah maksudnya, semua orang (anak didik, red) yang memasuki jenjang pendidikan sesuai tingkatannya memiliki kesempatan yang sama dengan yang lain, tanpa mengkultus ataupun mengelompokkannya. Sementara murah, tak lain sekolah itu terjangkau bagi semua orang dan tidak membebankan anak didik.

Tapi terkadang kita masih terjebak dengan mengasumsikan kalau sekolah yang hebat dan berkualitas itu, adalah sekolah dengan biaya masuk yang besar, melakukan psikotes dan banyak lagi model seleksi super ketat yang dilakukan. Biasanya, dibarengi dengan biaya-biaya tambahan yang menyesakan.  

Model pemikiran seperti itu, sudah seharusnya dibuang jauh-jauh. Karena dapat menghambat orang untuk melanjutkan pendidikan dan putus sekolah.  Dari data Dinas Pendidikan (Disdik) Riau yang dituangkan Badan Pusat Statistik (BPS) Riau dalam ‘’Riau Dalam Data 2015’’, jumlah sekolah di Riau berdasarkan jenjang pendidikannya sudah cukup memadai. Jenjang pendidikan Taman Kanak-kanan (TK) ada sebanyak 4.414 unit, SD 3.510 unit, SMP 1.032 unit, SMA 406 unit dan SMK 257 unit.

Seharusnya, para orangtua tidak perlu pusing ketika masuk tahun ajaran baru. Ketika mereka mau memasukan anaknya ke jenjang pendidikan berikutnya. Karena banyak sekolah yang menjadi pilihan. Namun kenyataannya, banyak diantara mereka yang merasa kesulitan, apalagi bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan ekonomi pas-pasan. Melihat sederetan rincian biaya yang harus dipenuhi untuk masuk sekolah. Mulai dari uang masuk, pakaian seragam, uang pembangunan dan uang-uang lainnya yang tidak ada acuan standarnya.

Kalau kita menelaah Pasal 31 UUD 1945 dan hasil Amandemen ayat 1 dan 2 diatas, sudahkah ini sesuai. Pemerintah menyadari agar semua generasi muda Indonesia bisa mengeyam pendidikan, memberikan subsidi anggaran yang di sebut dengan BOS (Biaya Operasional Sekolah).

BOS diberikan agar semua pembiayaan yang berkaitan dengan operasional sekolah, tidak dibebankan dengan pada siswa dan wali murid. Belum lagi dukungan anggaran 20 persen dari pemerintah daerah. Kalaulah semua stakeholder memiliki komitmen untuk menjalankan amanah Undang-undang Dasar 1945 itu, tentulah semuanya akan mudah dan murah. Tidak akan ada lagi pungutan liar, dan semua orang berkesempatan mendapatkan pendidikan yang terbaik.

Dinas Pendidikan sebagai stakeholder yang membidani ini, rasanya perlu menegakan prinsip-prinsip yang dituangkan dalam UUD 1945, melakukan pengawasan, dan membuat sebuah acuan standar pembiayaan masuk ke jenjang pendidikan. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, MA sesuai dengan tingkatan. Membuat kuota bagi anak tempatan. Dengan melakukan ini, mudah-mudahan semua generasi muda Riau dapat mengenyam pendidikan yang layak dan nyaman. Yuk Riau…, mulai wujudkan masuk sekolah dengan biaya yang murah dan mudah.***

Desriandi Candra
(Koordinator Liputan Harian Riau Pos)
KOMENTAR
Terbaru
Selasa, 25 September 2018 - 18:39 wib

Traffic Website SSCN Padat di Siang Hari

Selasa, 25 September 2018 - 17:38 wib

Angkat Potensi Kerang Rohil

Selasa, 25 September 2018 - 17:30 wib

PMI Ajak Generasi Muda Hindari Perilaku Menyimpang

Selasa, 25 September 2018 - 17:00 wib

BPN Diminta Tingkatkan Pelayanan

Selasa, 25 September 2018 - 16:56 wib

Beli BBM Pakai Uang Elektronik

Selasa, 25 September 2018 - 16:45 wib

Kapal Terbalik, 224 Jiwa Tewas

Selasa, 25 September 2018 - 16:36 wib

Jalan Rusak, Siswa Terpaksa Memperbaiki

Selasa, 25 September 2018 - 16:32 wib

Rangkai Bunga Artificial Jadi Bouquet Cantik

Follow Us