Muhammad Hapiz

Benar-benar Gratis

15 Mai 2016 - 10.06 WIB > Dibaca 5760 kali | Komentar
 
Benar-benar Gratis
ADAKAH calon kepala daerah yang berani menjamin jika dirinya terpilih, tidak ada lagi anak putus sekolah, pendidikan negeri benar-benar gratis atau fasilitas sekolah cukup? ‘’Imposible,’’ kata salah seorang tim sukses. ‘’Mimpi,’’ tambah salah seorang mantan pejabat. Anggaran 20 persen yang dipaksakan oleh undang-undang saja sudah mengurangi banyak kegiatan pembangunan lain. Kegiatan pemenuhan janji saat kampanye dulu. Anggaran belanja pegawai saja sudah hampir 50 persen. Termasuk didalamnya perjalanan dinas, seminar-seminar, tunjangan pejabat, kunker, kunlap, bertandang ke daerah lain dalam dan luar negeri, dana taktis atau membeli kendaraan dinas dan lain-lainnya.

Wujud ketidakjaminan itu maka tersibaklah fakta ratusan ribu anak-anak di Riau ini yang putus sekolah. Anak-anak yang sekolah hanya sepekan sekali. Anak-anak yang mendapati pelajaran dari guru dan buku yang ketinggalam zaman. Anak-anak yang harus menempuh perjalanan darat dan air sampai puluhan kilometer setiap hari. Guru yang rela dibayar lebih kecil dari petugas penyapu jalan. Sekolah yang masih berdinding papan, beratap bocor dikala hujan atau tidak kunjung dibangun ulang oleh pemerintah setelah terbakar. Sekolah itu bahkan ada di pusat kota dan bersebelahan dengan perusahaan raksasa pengeksplorasi kekayaan minyak negeri ini. Mirisnya lagi, di negeri ini masih ada yang buta huruf. 50 ribu orang lebih jumlahnya. Fakta yang semestinya menampar wajah pemimpin negeri yang katanya sudah merdeka 71 tahun yang lalu dan negeri lancang kuning yang memiliki total anggaran daerah hampir Rp30 triliun pertahun.

Bukankah sekolah negeri itu gratis! Ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)! Saat penerimaan siswa baru, ujian semester hingga ujian nasional dialokasikan dananya oleh pemerintah!  Sekolah marjinal dan nun jauh dipelosok kampung juga dialokasikan dana khusus! Setiap tahun sekolah dibangun atau ditambah ruang kelas baru! Jumlah guru ditambah dan dialokasikan dana sertifikasi! Benar. Benar sekali. Sudah bertahun-tahun konsisten itu semua dijalankan. Tapi, kenapa masih banyak yang putus sekolah? Kenapa para orang tua harus mengumpulkan sejumlah uang untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri tertentu? Atau orang tua yang terpaksa mencari pinjaman saat ingin mengambil rapor anaknya?

Beranikah kita jujur untuk mengatakan hingga saat ini tidak ada sekolah yang benar-benar gratis. Ada namanya uang psikotes, infaq pembangunan musalla, kegiatan penyambutan siswa baru, pembelian AC dan kelengkapan kelas hingga uang-uang lain yang biasanya mengatasnamakan komite sekolah. Lalu dana BOS yang sudah banyak temuan tidak sesuai peruntukkannya. Sekolah semakin pandai untuk membuat administrasi keuangan yang licik. Malah, kabarnya, sebagian dana BOS dan uang pungutan itu disisihkan kepala sekolah untuk disetorkan kepada oknum pejabat atau tim sukses kepala daerah. Tak lain tentunya supaya jabatan kepala sekolahnya tetap aman dan ia bisa berkreasi kembali mengumpulkan uang untuk menambah kekayaan pribadinya.

Beranikah kita melawan. Beranikah kita berteriak bahwa pungutan-pungutan itu dilarang. Beranikah para orang tua bersatu untuk tidak melayani satupun pungutan. Beranikah tokoh masyarakat, legislatif, ormas dan semua elemen masyarakat memerangi sekolah yang terbiasa hidup dengan pungutan dan bersuara lantang agar pemerintah mementingkan pendidikan. Pendidikan memang sudah penting. Tapi melihat kondisi sekarang, pendidikan harus dipandang secara maha penting. Maha berarti jauh lebih penting ketimbang bangunan seharga triliunan yang kemudian teronggok tak berguna. Lebih penting daripada proyek membangun perkantoran baru yang lebih lengkap, mewah dan prestise.

Ranperda pendidikan gratis yang katanya sedang digodok DPRD Riau itu harus disokong penuh. Aturan didalamnya harus memaksa. Memaksa pejabatnya menganggarkan, mengawasi dan siap untuk didakwa jika lalai. Lalu memaksa orang tua untuk terus mengantarkan anaknya ke sekolah. Semua itu sudah dilakukan puluhan tahun lalu oleh negara-negara yang kini berstatus maju di dunia ini. Gratis, lengkap sarana prasana, lalu bermutu harus bisa diwujudkan. Kalau perlu moratorium anggaran kegiatan lain. Kalau tidak mungkin moratorium, arahkan pelibatan secara total perusahaan skala kecil sampai besar hingga kalangan berduit. Kepala daerah punya daya untuk memaksa perusahaan itu. Berarti, selain anggaran pemerintah, ada jalan untuk menjamin sekolah benar-benar gratis. Bagi para bakal calon yang berani, silahkan pasang tagline, ‘’Pendidikan Benar-Benar Gratis’’ dan Insya Allah akan lebih banyak yang memilih.***

Muhammad Hapiz  (Wakil Pemimpin Redaksi Harian Riau Pos)

KOMENTAR
Terbaru
Kamis, 16 Agustus 2018 - 10:00 wib

Polisi Tangkap Pelaku Curanmor di Hotel

Kamis, 16 Agustus 2018 - 09:38 wib

SBT Promo Merdeka

Kamis, 16 Agustus 2018 - 09:34 wib

Daging Beku Impor Paling Laris

Kamis, 16 Agustus 2018 - 09:33 wib

Wonderful Harmony of Riau Berlangsung di 10 Mal

Kamis, 16 Agustus 2018 - 09:23 wib

Maling yang Tertangkap di Plafon Rumah Sudah Dua Kali Beraksi

Kamis, 16 Agustus 2018 - 01:07 wib

Kalah dari Palestina Tak Menutup Peluang Indonesia, Asal...

Kamis, 16 Agustus 2018 - 00:52 wib

Vinicius Akan Jadi Bintang Madrid

Kamis, 16 Agustus 2018 - 00:50 wib

Agar Siswa Paham Dunia Literasi dan Musikalisasi Puisi

Follow Us