OLEH MUHAMMAD AMIN

Reformasi TNI, Quovadis?

9 April 2016 - 23.18 WIB > Dibaca 2874 kali | Komentar
 
Reformasi TNI, Quovadis?
Sebelum reformasi, kesatuan prajurit di NKRI pernah beberapa kali berganti nama. Nama yang paling lama adalah ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Nama ABRI kemudian berganti menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) seiring dengan bergulirnya reformasi. Salah satu tuntutan reformasi memang adalah reformasi terhadap tentara yang selama Orde Baru dianggap terlalu dominan dalam pemerintahan.

Salah satu yang diperbincangkan sangat intens adalah soal dwi fungsi ABRI yang dinilai tak relevan dengan semangat reformasi. Tentara haruslah bersikap dan bertindak profesional dalam menjaga keutuhan NKRI. Selama ini, tafsir tentara profesional itu dianggap keliru, karena selama Orde Baru, cara profesional dalam menjaga NKRI adalah dengan menempatkan tentara sebagai bagian dari pemerintahan. Maka tentara pun ada di semua lini pemerintahan, mulai dari legislatif sampai eksekutif. Anggota dewan di pusat dan di daerah diisi tentara, tanpa pemilihan. Begitu pula bupati, wali kota dan gubernur. Belum lagi lini bisnis yang juga digawangi tentara. Kekuatan demokrasi lainnya, yakni yudikatif dan pers, diawasi dengan ketat.

Tafsir tentara profesional itu kemudian diubah. Tentara yang profesional adalah tentara yang mampu dan terampil dalam menjaga keamanan nasional. Tentara yang profesional bukanlah tentara yang sibuk berpolitik dan berbisnis. Tuntutan terhadap penghapusan peran sosial politik  ABRI ada kaitannya dengan tuntutan yang lebih besar yaitu tuntutan terciptanya pemerintahan yang bersih.

Maka kemudian dirumuskanlah paradigma baru TNI. Paradigma baru itu tuntas dirumuskan pada tanggal 20 April 2000. Saat itu, pimpinan TNI sepakat menyatakan bahwa TNI tidak lagi memiliki fungsi sosial politik, karena lebih memusatkan perhatiannya pada peran dan tugas utama pertahanan. Itu berarti TNI resmi telah meninggalkan doktrin dwi fungsi. Banyak yang mengacungkan jempol atas peran yang diambil TNI setelah reformasi itu.

Masalahnya kemudian, terdapat perjalanan yang dianggap terlalu jauh dalam mereformasi TNI. Salah satunya adalah tentang pemilihan panglima TNI yang melalui mekanisme di DPR. Di masa Orde Baru, panglima TNI dipilih oleh presiden, seperti halnya para menteri dan jaksa agung. Tetapi, setelah penghapusan dwi fungsi ABRI, pemilihan panglima TNI hanya diajukan presiden dan selanjutnya dilakukan fit and proper test di DPR. Hal ini sama dengan pemilihan Kapolri. Dengan sistem ini, maka presiden dianggap tak lagi bisa secara otoriter mengontrol tentara. Presiden tetap merupakan sosok sentral dan panglima tertinggi, tapi kekuasaannya tidak semutlak di masa lalu. Pemangkasan kekuasaan inilah yang menurut sebagian orang dianggap terlalu melemahkan posisi tentara di republik ini.

Bagi sebagian besar aktivis demokrasi, hal ini adalah kemajuan pesat dalam reformasi TNI menuju tentara profesional. Sebab, rakyat, yang terepresentasi melalui wakil rakyat di parlemen, memiliki andil dalam menentukan panglima TNI, komandan bagi pelindung mereka. Tapi bagi sebagian yang lain, reformasi TNI dari perspektif ini dianggap terlalu berlebihan. Inilah yang dikritik dalam buku Prajurit Menggugat ini.

Buku yang ditulis seorang purnawirawan berpangkat brigadir jenderal berisi banyak informasi mengenai pelbagai peristiwa penting di tubuh internal TNI. Buku ini berusaha memotret banyak dinamima perpolitikan tanah air serta mengurai bagaimana respons kelompok intelektual di internal institusi TNI pada penerapan Undang-undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pemaparan dari segi konsep terlihat cukup kritis terutama perbincangan mengenai kesenjangan antara kehendak mewujudkan TNI yang profesional dan mandiri dengan upaya yang dilakukan. Buku yang bisa menjadi wacana baru tentang gerak dan dinamika TNI ke depan.***

KOMENTAR
Terbaru
Jumat, 14 Desember 2018 - 17:00 wib

Ashanty Bangga dengan Aurel

Jumat, 14 Desember 2018 - 16:30 wib

Maia Estianty Hamil Anak Irwan Mussry?

Jumat, 14 Desember 2018 - 16:00 wib

Diduga Overdosis, Mahasiswi Ditemukan Tewas

Jumat, 14 Desember 2018 - 15:53 wib

Rapat Kerja dan Terima Gelar Adat

Jumat, 14 Desember 2018 - 15:35 wib

Bawaslu Akan Menindak APK Melanggar Peraturan

Jumat, 14 Desember 2018 - 15:30 wib

Lakukan Medical Check u p Pranikah

Jumat, 14 Desember 2018 - 15:01 wib

Jalur Padang-Solok masih Macet

Jumat, 14 Desember 2018 - 15:00 wib

6 Kilogram Sabu untuk Tahun Baru Gagal Beredar

Follow Us