Fraksi Demokrat DPRD Riau Nilai Celana Cingkrang Tak Berkaitan dengan Ormas dan Radikalisme

Riau | Jumat, 08 November 2019 - 05:25 WIB

Fraksi Demokrat DPRD Riau Nilai Celana Cingkrang Tak Berkaitan dengan Ormas dan Radikalisme
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Agung Nugroho (tengah) bersama anggota fraksi dan wartawan di ruang Fraksi Demokrat DPRD Riau, baru-baru ini.

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Polemik penggunaan celana cingkrang, khususnya bagi aparatur sipil negara (ASN) belakangan ramai dibicarakan. Berbagai lapisan masyarakat ramai-ramai mengkritik wacana yang dilemparkan Menteri Agama Fachrul Razi itu.

Termasuk Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Agung Nugroho. Menurut dia, penggunaan celana cingkrang seharusnya tidak menjadi polemik yang dirasa dapat menimbulkan gesekan.

"Kalau ditanya komentar, menurut saya celana cingkrang itu kan soal keyakinan. Standarnya, itu kan style masing-masing. Kenapa enggak ASN perempuan berseragam ketat atau transparan yang ditertibkan? Kan lebih banyak mudaratnya,” sebut Agung, Kamis (7/11/2019).

Soal kaitan dengan radikalisme dan ormas tertentu, menurut Agung, hampir setiap muslim di Indonesia berkeyakinan mengenakan celana di atas mata kaki merupakan sunnah. Sehingga penggunaan celana cingkrang bukanlah identitas suatu organisasi masyarakat maupun sifat radikal. Iapun mengaku suka menggunakan celana cingkrang dalam berpakaian sehari-hari.

Agung kemudian mencontohkan pelaku teror bom di kawasan Sarinah Jakarta beberapa tahun lalu. Pelaku yang saat itu tertangkap kamera dengan jelas, justru mengenakan celana jeans dengan ukuran di bawah mata kaki.

"Jadi menurut saya, enggak ada kaitan sama sekali. Sikap Fraksi Demokrat DPRD Riau jelas, tidak sepakat dengan wacana itu. Meski baru wacana menurut kami tidak usah dilanjutkan,” pungkasnya.

Sikap tersebut, ditegaskan dia sejalan dengan sikap yang dilontarkan Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono. Ibas mengatakan, peraturan kerja dengan kultur dan agama adalah hak yang berbeda yang harus disesuaikan.

"Kultur, agama, peraturan kerja adalah hal berbeda yang harus disesuaikan dalam bingkai harmoni, sesuai aturan yang berlaku santun dan tepat," tulis Ibas di akun Twitter-nya @Edhie_Baskoro seperti dilihat JPNN.com, Rabu (6/11) lalu.

Laporan: Afiat Ananda

 





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook