Janji Revisi UU Penghambat Investasi

Nasional | Senin, 21 Oktober 2019 - 10:24 WIB

Janji Revisi UU Penghambat Investasi
Presiden RI Joko Widodo.

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Joko Widodo berkomitmen akan bekerja dengan cepat dan memberikan pelayanan dengan baik. Dia pun berjanji akan menyusun dua undang-undang (UU) baru, dan merevisi UU yang dianggap menghambat investasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan memangkas hirarki birokrasi.

Janji dan komitmen Jokowi itu disampaikan dalam pelantikannya sebagai presiden periode kedua di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan kemarin (20/10). Jokowi menyampaikan lima agenda besar yang akan dia lakukan pada kepemimpinan keduanya lima tahun mendatang.

Yang pertama, dia akan membangunan sumber daya manusia (SDM). “Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kami,” terang dia.  Selain pengembangan SDM, pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Yaitu, Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata. “Yang bisa mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat,” terang mantan Wali Kota Solo itu.

Tidak hanya itu, Jokowi juga akan memangkas regulasi yang menghambat. Regulasi harus disederhanakan, sehingga tidak menjadi penghambat. “Harus kita pangkas, kita potong,” ungkap dia. Menurut dia, pemerintah akan mengajak DPR untuk membuat dua undang-undang besar. Yaitu, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

Program keempat adalah Jokowi akan melakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Prosedur dan birokrasi yang panjang harus dipangkas. Menurut dia, investasi untuk menciptakan lapangan kerja harus diprioritaskan.

Jokowi menerangkan, eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV akan disederhanakan menjadi dua level saja. Selanjutnya akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Dia juga meminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. “Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” tegas suami Iriana itu.

Selanjutnya program kelima adalah  transformasi ekonomi. Menurut dia, harus dilakukan transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, pelantikan presiden dan wakil presiden kemarin berlangsung cukup meriah dan lancar. Jokowi bersama istrinya datang di gedung DPR sekitar pukul 14.47. Sekitar pukul 15.30, prosesi pelantikan pun dimulai. Rapat paripurna pelantikan dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo mengawali acara itu dengan penyampaian pidato.

Selanjutkannya dilakukan pengambilan sumpah. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bergantian menyampaikan sumpah dan janji. Setelah itu, Ma’ruf dan Jusuf Kalla bertukar kursi, sebagai tanda pergantian posisi dan penyerahan jabatan wakil presiden. Jokowi dan Ma’ruf kemudian menandatangani berita acara pelantikan, diikuti pimpinan MPR.

Dalam acara tersebut, hadir Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri yang juga ketua umum PDIP, dan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat. Para ketum partai yang lain juga turut hadir. Seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.(lum/mar/jpg)





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook