Wali Kota Medan dan Bupati Indramayu Terjerat OTT

Hukum | Kamis, 17 Oktober 2019 - 23:05 WIB

Wali Kota Medan dan Bupati Indramayu Terjerat OTT

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo menilai tiga kali operasi tangkap tangan (OTT) berturut-turut selama tiga hari belakangan merupakan bentuk perlawanan terhadap berlakunya Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Yudi juga menilai hasil operasi terhadap Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin dan Bupati Indramayu Supendi merupakan bukti mereka merayakan pelemahan terhadap KPK.

"Artinya koruptor di luar sana bisa membaca KPK akan dilemahkan sehingga mereka melihat ini detik terakhir KPK," kata Yudi saat dikonfirmasi, Kamis (17/10).

UU KPK yang baru berlaku otomatis sejak hari ini meski tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo.

Yudi juga mengatakan, OTT terhadap dua kepala daerah tersebut sebagai bukti kepada rakyat bahwa UU nomor 30 tahun 2002 sudah ideal untuk KPK. "Artinya sebenarnya tidak perlu upaya-upaya pelemahan terhadap UU KPK," kata Yudi.

Yudi kembali menyebutkan 26 poin dalam UU KPK baru yang berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi. Apalagi, kata dia, revisi UU tidak melibatkan KPK sebagai pelaksana UU yang mengetahui teknis penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

"Kewenangan KPK yang dipreteli lewat revisi UU KPK akan berlangsung. Artinya bahwa segala tindakan dari penyelidik, penyidik dan penuntut umum di KPK harus berdasarkan UU baru," ujar dia.

Yudi juga menganggap banyak peraturan di UU KPK yang baru tidak dijelaskan unsur implementasi teknisnya. KPK, kata dia, tentu akan kebingunan dalam bekerja mengingat 50 persen peraturan internal KPK berubah.

Untuk itu, Yudi meminta Presiden Joko Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) guna membatalkan UU KPK hasil revisi. Hal itu untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Itulah sebabnya kami meminta kepada bapak presiden agar pemberantasan korupsi tetap lanjut, tidak dikebiri, tidak diamputasi. Perppu merupakan jalan agar KPK bisa tetap memberantas korupsi. Jika Perppu tak keluar, tentu saja yang paling diuntungkan dari situasi yang tidak mengenakan ini koruptor," tutup dia. (tan/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook




PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3th floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com