Koruptor dan Peraturan Pemerintah Nomor: 99/2012

13 Juli 2013 - 09.10 WIB > Dibaca 100815 kali | Komentar
 

Di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dan lembaga hukum lainnya, masih banyak orang yang berusaha “melindungi” para pengemplang uang rakyat tersebut.

Yang terbaru,  Wakil Ketua DPR dari Golkar, Priyo Budi Santoso, malah memfasilitasi narapidana korupsi untuk menggugat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 99/ 2012 ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Setelah mengunjungi LP Sukamiskin beberapa waktu lalu dan bertemu dengan beberapa napi koruptor —salah satunya mantan Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno, yang tersangkut kasus pengadaan alat pemadam kebakaran— Priyo langsung mengirim surat ke SBY.

PP tersebut mengatur pengetatan pemberian remisi kepada terpidana kasus korupsi. Oleh banyak kalangan, terutama para pegiat antikorupsi, PP ini dianggap sudah mewakili semangat pemberantasan korupsi yang selama ini digalakkan pemerintah.

Dengan adanya PP itu, remisi bagi terpidana korupsi yang biasa didapatkan di hari raya atau hari kemerdekaan diberikan dengan catatan yaitu bersedia menjadi justice collabolarator dan membayar uang pengganti.

Pengetatan remisi juga berlaku bagi napi kasus terorisme, illegal logging, HAM, narkoba, dan transnasional. Sebelum PP tersebut diberlakukan, remisi diberikan kepada semua narapidana dengan catatan berkelakuan baik.

Ketua DPR dari Partai Demokrat, Marzuki Alie, tak setuju kalau tindakan yang dilakukan Priyo sebagai bentuk keperpihakan dengan koruptor.

Marzuki menganggap, Priyo sedang berusaha menegakkan undang-undang karena PP tersebut dianggap mengangkangi UU yang  selama ini telah mengaturnya.

Dalam UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dijelaskan bahwa semua narapidana berhak mendapatkan remisi hingga pengampunan dari presiden.

Marzuki juga tak setuju dengan PP 19. Menurutnya, kalau ingin memperketat aturan remisi, mestinya UU yang direvisi, bukan mengeluarkan PP.

Ketua Komisi III DPR yang juga dari Demokrat, Gede Pasek Suardika, juga tak setuju dengan PP 99. Pasek menilai, kasus yang menimpa LP Tanjung Gusta Medan, Kamis (11/7) lalu berpotensi terjadi di LP-LP lainnya.

Di samping banyaknya LP yang sudah over kapasitas (LP Tanjung Gusta menurut Wamenkumham Deny Indrayana sebelum dibakar diisi 2.600 orang, alias melebihi kuota hingga 247 persen dari kapasitas maksimalnya 1.054 orang), jika narapidana koruptor terlalu lama berada dalam penjara, bisa berbahaya.

Kata Pasek, jika di sebuah LP ada terpidana korupsi, teroris, dan narkoba, ini potensi besar akan terjadinya kerusuhan. Koruptor rata-rata intelektual dan berjiwa pemimpin yang bisa mengkonsolidasikan kekuatan.

Kemudian, teroris rata-rata punya mental pemberani, militan, dan memiliki keahlian dalam bidang persenjataan atau perakitan bom. Dia bisa menjadikan benda-benda di sekitarnya menjadi senjata yang mematikan.

Sedang terpidana narkoba biasanya memiliki akal banyak, licin, dan memiliki solidaritas. Jika ini disatukan, akan berbahaya.

Namun, dengan alasan apapun, menentang PP 99 atau bahkan membantu terpidana korupsi untuk menggugat negara, adalah upaya melawan semangat antikorupsi.

Adalah tugas negara untuk membangun LP yang lebih besar agar tak over kapasitas dan lebih manusiawi. Juga menjadi tugas negara untuk memilah potensi kerusahan jika terpidana koruptor, teroris, dan narkoba disatukan,  dengan memisahkan mereka.

Apakah para wakil rakyat itu tak setuju karena solidaritas partai, tersebab banyaknya kolega mereka yang masuk bui karena korupsi?

Jika itu alasannya, maka mereka tak pantas disebut wakil rakyat, karena lebih mementingkan kolega dan partainya daripada melindungi uang negara untuk membangun rakyatnya.***

KOMENTAR
Terbaru
PT Amanah Travel Berangkatkan 23 Jamaah Umrah

Selasa, 20 November 2018 - 21:38 WIB

Orba Jadi Alat untuk Takut-Takuti Rakyat

Selasa, 20 November 2018 - 19:30 WIB

Kemenpan RB Tak Akan Turunkan Passing Grade CPNS 2018

Selasa, 20 November 2018 - 18:51 WIB

Transaksi Mencurigakan Tokoh Agama

Selasa, 20 November 2018 - 18:25 WIB

Surat Suara Lebih Besar dari Koran

Selasa, 20 November 2018 - 17:54 WIB

Follow Us