Revisi UU KPK Cacat Prosedur

Politik | Senin, 09 September 2019 - 11:26 WIB

Revisi UU KPK Cacat Prosedur
TUTUP LOGO: Pegawai KPK menutup logo lembaga antirasuah dalam aksi penolakan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta, Ahad (8/9/2019).(MUHAMAD ALI/JPG)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Revisi Undang-Undang (UU) KPK terus menuai pertentangan. Mantan Ketua KPK Periode 2011-2015 Abraham Samad masih terus mempersoalkan hal itu. Salah satunya, terkait surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Usulan pemberian kewenangan SP3, dengan batas waktu pena­nganan kasus setahun, dianggap mengada-ada. Alasan bahwa itu untuk mempercepat proses penanganan kasus tidak sesuai dengan kondisi di KPK. Yang notabene punya mekanisme berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya. Menurut Abraham, harus dipahami alasan di balik waktu penangangan kasus di KPK yang terbilang lama. Yaitu, karena SDM KPK setidaknya 80 persen diberdayakan untuk pencegahan.

"Dari seribu pegawai, hanya sekitar 200 orang di penindakan. Semua diperkuat di pencegahan," papar Abraham.
Ini juga yang menjadi alasan bagi KPK menolak poin revisi yang membatasi agar KPK berkantor di pusat saja. Tidak perlu kantor wilayah. Dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, lebih cepat dalam penanganan kasus karena perwakilan yang ada di seluruh pelosok Tanah Air.

ICW juga mempertanyakan pembatasan setahun pena­nganan kasus. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, hal tersebut malah kontradiktif dengan UU KUHP. Di mana penghentian kasus hanya bisa dilakukan dalam tiga syarat. Barang bukti tidak cukup, bukan tindak pidana, dan kasus kedaluwarsa atau tersangka meninggal dunia. KPK sendiri tidak diberi kewenangan memberi SP3 agar lembaga antirasuah tersebut bertanggungjawab dalam pengumpulan barang bukti hingga tuntas.

Terpisah, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Universitas Andalas padang Feri Amsari  menyebut revisi UU KPK tidak bisa dilanjutkan.  "Secara formil, pembentukannya cacat prosedural," terangnya usai diskusi di bilangan Jakarta Pusat kemarin.

Revisi tersebut tidak memenuhi prosedur yang ditentukan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebuah aturan yang cacat prosedural akan dianggap batal demi hukum. Dia akan batal dengan sendirinya.

"Tidak diperlukan putusan pengadilan yang menyatakan sah atau tidak absahnya sebuah pembentukan peraturan perundangan kalau dia cacat prosedural," lanjutnya.

Ada dua cacat formil dalam revisi UU KPK. Pertama, RUU tersebut tidak masuk dalam prolegnas prioritas. tiba-tiba saja naik di tengah jalan. Menurut aturan, Undang-Undang dibahas bersama antara DPR dengan Presiden berdasarkan daftar list program legislasi nasional. Pembahasan di 2016 tidak bisa menjadi pembenaran.

Kedua, ada putusan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) yang menyatakan bahwa wajib bagi DPR memenuhi prolegnas yang ada. Sehingga kemudian tanpa ada surpres dari presiden bisa dibahas. Menurut dia, wajib itu bukan berarti tidak memenuhi syarat prosedural. Yakni adanyasurpres sebagai bagian dari peran pemerintah dalam pembentukan UU.(lum/deb/jpg/*1)

 





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook