Eks Presdir Lippo Cikarang Bantah Berikan Suap Izin Proyek Meikarta

Hukum | Kamis, 08 Agustus 2019 - 23:00 WIB

Eks Presdir Lippo Cikarang Bantah Berikan Suap Izin Proyek Meikarta

JAKARTA (RIAUPOS.CO) --  Mantan Presid‎en Direktur (Presdir) PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO) selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek perizinan Meikarta. Namun lembaga antirasuah belum ditahan oleh lembaga antirasuah.

Kepada wartawan Bartholomeus membantah memberikan suap kepada Mantan Bupati Bekas Neneng Hasanah Yasin sebesar Rp 10,5 miliar guna memuluskan proyek perizinan Meikarta. Dikarenakan dia sudah tak menjadi bagian dari Lippo Cikarang sejak Desember 2018.

“Mengenai yang temen-temen media beritakan, kok Rp 10,5 miliar? Sebetulnya waktu saya jadi saksi juga itu sudah saya bantah dalam sidang,” kata Bartholomeus di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/8).

Meski membantah, dia mengaku siap kooperatif menjeratnya. Bartholomeus berharap kasus ini segera selesai dan ia dinyatakan tak terbukti bersalah walaupun sudah menjadi tersangka.

“Jadi yang terakhir saya berharap dan berdoa supaya proses ini cepat selesai. Saya ini kepala keluarga ya, saya juga mengurus anak saya ada tiga yang paling kecil masih kelas 5 SD, Saya berharap ini cepat selesai,” jelasnya.

Sebelumnya, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Presid‎en Direktur (Presdir) PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO) hari ini. Bartholomeus diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap proyek perizinan Meikarta.

Lembaga antirasuah juga sudah mencegah Bartholomeus untuk bepergian ke luar negeri. Tak hanya Bartholomeus, KPK juga mencegah Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat ‎ (Jabar), Iwa Karniwa untuk bepergian ke luar negeri.

KPK melarang kedua tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta tersebut untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan kedepan. KPK telah mengirim surat pencegahan tersebut ke Ditjen Imigrasi.

Bartholomeus diduga sebagai pihak dari PT Lippo Cikarang yang‎ bersama-sama dengan terpidana kasus korupsi ini yakni, Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi, serta Fitra Djaja Purnama berupaya meloloskan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait pembangunan proyek Meikarta.

Mereka diduga menyuap mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sebesar Rp10,5 miliar yang uangnya disinyalir berasal dari PT Lippo Cikarang. Uang tersebut untuk mengurus IPPT terkait pembangunan proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Sementara Iwa Karniwa‎ diduga menerima suap Rp900 juta untuk mengurus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang masih berkaitan dengan proyek Meikarta. Uang tersebut berasal dari PT Lippo Cikarang.

Atas perbuatannya, Bhartholomeus dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas perbuatannya, Iwa diancam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook




PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3th floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com