Lahan Tidur Rawan Terbakar

Lingkungan | Sabtu, 03 Agustus 2019 - 09:53 WIB

Lahan Tidur Rawan Terbakar
*3/MIRSHAL/RIAU POS SOSIALISASI KARHUTLA: Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera dan BPBD Kota Pekanbaru menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kantor Camat Payung Sekaki, Jumat (2/8/2019).

(RIAUPOS.CO) -- KONDISI kemarau panjang, mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Riau, termasuk Kota Pekanbaru juga menjadi langganan kebakaran. Kondisi ini diperparah oleh banyaknya lahan tidur yang tidak dikelola dengan baik oleh pemiliknya dan ketika kemarau ada oknum yang memanfaatkannya untuk membersihkan lahan dengan cara membakar.

Untuk mencegah terjadinya karhutla, Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diKantor Camat Payung Sekaki, Jumat (2/8).

Kegiatan itu dihadiri staf khusus Kementerian LHK Ir Hani Adiyati MSi Kepala BMKG Riau Sukisno SP, Kepala P3E Drs Amral Feri, Kepala BPBD Pekanbaru Burhan Gurning, Camat Payung Sekaki Nurhasminsyah, aparat kepolisian, TNI AD, Manggala Agni serta kelurahan dan warga.

Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Riau untuk memberikan pencerahan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh para pihak, bukan hanya pusat tapi juga di provinsi dan kabupaten/kota. 

“Jadi karena sekarang eranya elnino moderat (bukan elnoni berat seperti tahun 2015 atau tahun 1997) itu dengan kondisi Riau dan Kalteng itu tetap harus diwaspadai. Kendati musim kemarau selama satu setengah bulan dan paling lama sampai September,” ucap staf khusus Kementerian LHK Hani Adiyati.

Kemudian katanya lagi, letak geografis Indonesia yang berbatasan secara politik dengan Singapura dan Malaysia, konsekuensinya adalah politisasi asap untuk daerah Riau, Jambi dan Sumsel kelas pemadamannya harus lebih ketat. “Jadi sekarang langkah-langkah yang sudah disiapkan adalah manggala agni dengan kekuatan dan peralatannya selalu direvitalisasi supaya siap untuk melaksanakan pemadaman,” jelasnya.

Di luar itu, UPT KLHK yaitu P3E harus siap melakukan sosialisasi bersama BPBD Riau. hal tersebut untuk membangun kesadaran masyarakat. Indonesia yang sangat luas dan Riau pun luas dengan kebakaran yang terjadi di Pelalawan dan Siak, sehingga asapnya mengarah ke Pekanbaru. Ditandai dengan kabut kental di pagi hari yang berbau terbakar dan siang sudah cerah kembali karena matahari telah masuk bersinar.

Lebih lanjut, sumber api yang tidak berasal di Pekanbaru, sosialisasi harus tetap gencar dilaksanakan serta harus waspada sebab banyak lahan tidur. Artinya, banyak lahan yang tidak diurus oleh pemiliknya yang luasnya mencapai ratusan hektar. 

“Lahan tidur tersebut perlu diidentifikasi dengan pemasangan plang bahwa lahan ini rawqan terbakar. Lalu dilacak pemilikannya. Contoh kasus di Rimbo Panjang, Kampar, satu lahan pemiliknya tiga orang. Otomatis tumpang tindih masih terjadi di Riau,” terangnya.

Katanya, KLHK akan masuk setelah terjadi kebakaran. Namun, soal agraria dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Sehingga terjadi ranah tugas bersama untuk pengendalian Karhutla agar tidak meluas dan tetap terkontrol meskipun sekarang elnino moderat. Artinya suhu akan panas lebih ektrim.

“Tahun ini Kalteng itu parah karena pembakaran oleh masyarakat artinya ketahuan karena untuk bertani dan budidaya Sementara di Riau tidak ketahuan pemiliknya karena kasus-kasus lahan tidur, ada yang dibakar dan disiapkan jadi ruko dan jadi lahan tanam. Sehingga PR nya lebih banyak di Riau,” ujarnya.

Dengan demikian, kasus lahan tidur harus didulukan penyelesaiannya, kemudian tumpang tindih lahan maupun bukan tumpang tindih lahan, dan segera diidentifikasi.  Menurutnya, harus dibuat sketsa oleh P3E, misalnya. “Masyarakat pun jangan mau dibayar untuk membakar,” katanya.

Selanjutnya dibuat akses jalan agar memudahkan jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Lalu, maksimal selang hanya 200 meter sehingga perlu ada teknis apakah membuat embung atau cek sumber air.

Sanksi terbanyak yang dilakukan KLHK yaitu untuk perusahaan maupun korporasi, untuk masyarakat itu dari polisi. Gebernur pun harus memberi pembinaan lebih lanjut untuk perusahaan agar peduli dengan sekitarnya. Bukan hanya dilingkup nya saja. “Jika perusahaan membakar lahan di tanah miliknya, maka perusahaan pun harus menyelamatkan hingga radius 5 KM bukan hanya di daerah dia sendiri,” imbuhnya.

Turut serta menanggapi, Kepala Camat Payung Sekaki Nurhasminsyah SSTP, M.Si, langsung menyentuh kepada masyarakat yang punya lahan diantaranya masayarakat Kelurahan Sungai Sibam, Kelurahan Bandar Raya dan Kelurahan Air Hitam. Pun berdasarkan data di Kevamatan Payung Sekaki termasuk yang rawan terbakar disebabkan gambut dan mineral.

“Diadakannya kegiatan sosialisasi seperti ini, nantinya semua pihak yang turut serta dapat mensosialisasikan kembali ke masyarakat. Sehingga semua kita dapat cepat tanggap, dimana selama ini taunya jika ada kebakaran hanya melapor ke damkar ternyata dapat melapor ke Bhabinkantibmas dan isntansi lain,” ucapnya.(*1)





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook