WACANA PENGGABUNGAN DISBUD DENGAN DINAS LAIN

LAMR Sayangkan Upaya Oknum DPRD Riau

Kebudayaan | Selasa, 23 Juli 2019 - 22:29 WIB

LAMR Sayangkan Upaya Oknum DPRD Riau
Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR, Datuk Seri Al azhar. (DOK RIAU POS)

BAGIKAN


BACA JUGA

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menyayangkan upaya sejumlah oknum anggota DPRD Riau menggabungkan Dinas Kebudayaan (Disbud) dengan dinas lain seperti pariwisata, pemuda, dan olah raga. Upaya ini terkesan tidak saja mengerdilkan peradaban, khususnya Melayu Riau, tetapi merupakan langkah mundur dalam pembangunan karakter bangsa dengan landasan kearifan lokal dengan wawasan global.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (Ketum MKA) LAMR, Datuk Seri H Al azhar, Selasa. "Kami memantau tindakan oknum itu dan sedang mempertimbangkan untuk bertatap muka dengan mereka. Kami tahu mereka secara detil," kata Al azhar.

Dia mengaku sudah mendengar upaya penggabungan Disbud  dengan dinas lain itu sejak pekan lalu. Alasannya antara lain tidak efesien dan memiliki anggaran yang kecil sehingga Disbud terseok-seok. Alasan-alasan ini tidak masuk akal dan tidak kultural. "Kalau anggarannya kecil, kan tinggal membesarkannya," kata Al azhar. 

Disebutkannya, Disbud baru dua tahun berdiri sebagai wujud memberi perhatian khusus kepada kebudayaan sejalan dengan visi Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara. Selama ini, kebudayaan diurus oleh suatu bidang padahal budaya menjadi satu dari dua pancang pembangunan Riau bersama ekonomi. Tidak seperti ekonomi yang malah diurus oleh sejumlah dinas atau pejabat eselon dua, sebelumnya kebudayaan diurus pejabat eselon tiga.

Penolakan penggabungan Disbud dengan dinas lain juga karena sifat pembangunan budaya itu sendiri. Budaya misalnya berurusan langsung dengan pelestarian dan pewarisan, sedangkan pariwisata berorientasi pada pemasaran. Kedua hal ini kadang-kadang bertolak belakang karena perbedaaan orientasi. 

Keberadaan Disbud Riau menjadi perhatian, sehingga beberapa daerah mengikuti jejak Riau mendirikan Disbud seperti Sumbar. DKI Jakarta bahkan berkunjung ke Riau untuk mempelajari kinerja Disbud. Perolehan kategori objek budaya sebagai warisan budaya tak benda (WBTB) Riau hanya di bawah Yogyakarta yang memiliki anggaran budaya sekitar Rp 500 milyar --bandingkan anggaran Disbud Riau tahun 2019 yang hanya Rp 10 milyar.

Disbud Riau makin diperlukan sebagai dinas tersendiri karena menghadapi persaingan yang besar. Bukan saja perkembangan dunia, tetapi juga program Riau sendiri. Daerah ini  misalnya, sedang memperjuangkan kompleks Candi Muara Takus dan Kota Siak sebagai warisan dunia.(rls/dop) 






Tuliskan Komentar anda dari account Facebook




PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3th floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com