1.500 Satgas Karhutla Diinapkan di Rumah Warga

Riau | Kamis, 11 Juli 2019 - 09:12 WIB

1.500 Satgas Karhutla Diinapkan di Rumah Warga
TINJAU: Kepala BNPB Doni Murtado bersama Gubernur Riau Syamsuar, Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, Danrem 031 WB Brigjen TNI Mohammad Fadjar, Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Ronny Irianto Moningka meninjau peralatan Regu Pemadam Kebakaran APP Sinar Mas Forestry saat apel siaga kebakaran hutan dan lahan 2019 di Kantor Gubernur Riau, Rabu (10/8/2019).

BAGIKAN


BACA JUGA

(RIAUPOS.CO) -- Sebanyak 1.500 orang lebih tim satuan tugas (Satgas) pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) akan disebar di seluruh Provinsi Riau, terutama di daerah yang rawan terjadi karhutla. Tim Satgas tersebut terdiri dari TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni serta LSM pemerhati lingkungan.

Tim Satgas tersebut, secara resmi dilepas langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo di halaman kantor Gubernur Riau, Rabu (10/7). Tim Satgas tersebut akan bertugas hingga musim kemarau di Riau berganti ke musim hujan yang diprediksi akan jatuh pada September.

“Tugas untuk tim Satgas ini bukan untuk memadamkan karhutla. Tapi mencegah terjadinya karhutla bersama-sama dengan masyarakat yang daerahnya rawan terjadi karhutla,” kata Letjen Doni.

Lebih lanjut dikatakannya, tahun ini pihaknya mengusung konsep pencegahan dibandingkan penanganan. Apalagi berdasarkan penelitian pihaknya, 99 persen penyebab karhutla yakni adalah ulah tangan manusia, dan hanya satu persen saja yang diakibatkan faktor alam.

“Sebanyak apapun dana yang dikeluarkan untuk penanganan Karhutla akan sia-sia jika masyarakatnya tidak sadar untuk menjaga alam. Jadi tugas utama tim satgas adalah mempengaruhi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran. Kalau tidak juga, maka langkah hukum yang harus diambil,” ujarnya.

Agar langkah pencegahan bersama masyarakat tersebut berjalan efektif, para tim Satgas akan menginap di rumah-rumah warga. Para anggota tim juga akan mengajak masyarakat untuk mengelola lahan dengan tidak membakar, kemudian menanam tanaman bernilai ekonomi tinggi selain kelapa sawit.

“Dari penelitian kami, masyarakat yang membakar lahan itu juga diperintah dan dibayar. Jadi kalau masyarakat yang membakar dibayar, gantian masyarakat dibayar untuk tidak menjadi pembakar dan menjaga lingkungan,” sebutnya.

Dari sisi dukungan anggaran, menurut Doni, pemerintah pusat menyediakan dana Rp145.000 per orang per hari yang tergabung dalam Satgas pencegahan karhutla ini. Dana tersebut dikatakannya juga bisa digunakan untuk masyarakat di sekitar lokasi rawan karhutla agar tidak lagi membakar lahan.

“Tahun ini, cukup 3.400 hektare lahan di Riau yang terbakar. Setelah ini, saya harap tidak ada karhutla lagi di Riau. Karena kerugian akibat Karhutla ini sangat besar sekali. Data dari bank dunia, kerugian akibat Karhutla tahun 2015 lalu di Indonesia mencapai Rp221 triliun,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Doni juga meminta pihak kepolisian untuk dapat lebih efektif dalam sisi penegakan hukum. Hal ini harus dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku pembakaran hutan. “Kami harap pihak penegak hukum dalam hal ini Polda Riau, untuk bisa lebih efektif dalam penegakan hukum,” pintanya.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, untuk mendukung program pencegahan karhutla tersebut, pihaknya juga akan membantu dari sisi penganggaran. Penganggaran tersebut akan mulai dibahas pada tahun ini untuk anggaran tahun 2020.

“Kami siap mendukung program BNPB, termasuk program pemberdayaan masyarakat. Agar masyarakat tidak terus membakar untuk menanam sawit, karena banyak tanaman lain yang juga bernilai ekonomis tinggi dan bisa diekspor. Saat ini kami tengah menyusun anggaran, sesuai arahan kepala BNPB,” sebutnya.(kom)





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU