PP Garap Proyek Smelter Feronikel

Riau | Senin, 17 Juni 2019 - 13:32 WIB

PP Garap Proyek Smelter Feronikel
TEKAN TOMBOL: PT PP (Persero) Tbk bersama PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), PT PLN (Persero) serta perusahaan lain yang terlibat dalam proses pembangungan Smelter Feronikel melakukan prosesi groundbreaking di lokasi proyek, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, Sabtu (15/6/2019).

BAGIKAN


BACA JUGA

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- PT PP (Persero) Tbk memulai pembangunan smelter feronikel di Kolaka, Sulawesi Tenggara, milik PT Ceria Nugraha Indotama (PT CNI). Fasilitas smelter dengan investasi Rp 14,5 triliun itu akan beroperasi pada Desember 2021.

Direktur Operasi 3 PT PP Abdul Haris Tatang mengungkapkan, perseroan sebagai kontraktor akan bertanggung jawab dalam penyelesaian proyek yang bekerja sama dengan partner konsorsium ENFI (BUMN Cina) itu.

’’Dengan berbagai pengalaman mengerjakan proyek-proyek pembangkit serta minyak dan gas, saat ini perseroan mulai terjun ke area industri proses pengolahan mineral,” ujarnya Sabtu (15/6).

Proyek smelter feronikel yang berlokasi di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tersebut akan menelan investasi Rp4 triliun untuk tahap 1. Dilanjutkan tahap berikutnya dengan nilai total investasi Rp14,5 triliun.

Pabrik smelter yang memiliki total kapasitas 4 x 72 MVA itu ditargetkan dapat beroperasi pada 2021 dan akan memproduksi sekitar 229.000 ton feronikel (FeNi) setiap tahunnya dengan kadar nikel 22–24 persen.

Kebutuhan listrik untuk operasional smelter diperkirakan mencapai 350 mw. Pembangunan smelter feronikel ini merupakan upaya PT CNI selaku perusahaan dalam negeri untuk membantu meningkatkan devisa negara di sektor minerba. Selain itu, dengan beroperasinya pabrik smelter ini, penyerapan tenaga kerja di masyarakat sekitar dipastikan dapat membantu meningkatkan perekonomian.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, groundbreaking smelter tersebut juga menjadi komitmen pemerintah untuk terus mendorong pelaku usaha pertambangan dalam mendukung upaya percepatan hilirisasi di sektor pertambangan. ’’Inilah yang kita inginkan (pembangunan smelter), agar bisa menghasilkan efek nilai tambah yang lebih besar dari sekadar menjual raw material,’’ tutur Arcandra.

Kementerian ESDM akan melakukan pengawasan kemajuan pembangunan secara berkala setiap enam bulan dan juga ketersediaan cadangan biji nikel untuk operasional fasilitas pemurnian.(vir/c17/oki)

 





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU