Bank BUMN Kembangkan Layanan LinkAja Syariah

Ekonomi-Bisnis | Rabu, 15 Mei 2019 - 15:37 WIB

Bank BUMN Kembangkan Layanan LinkAja Syariah
Layanan perbankan BRI Syariah (int)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Beberapa bank yang merupakan anak usaha badan usaha milik negara (BUMN) menandatangani nota kesepahaman dengan PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) untuk mengembangkan layanan financial technology (fintech) LinkAja, Selasa (14/5).

Bank-bank yang bergabung dalam layanan bersama LinkAja tersebut adalah BTN Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Mereka bergabung dan bekerja sama membikin platform LinkAja Syariah tahun ini.

LinkAja Syariah bakal menyasar market muslim yang menginginkan layanan keuangan berbasis digital, tetapi sarat dengan prinsip-prinsip syariah.

Fitur yang dirumuskan dalam LinkAja Syariah, misalnya, kemudahan bersedekah, pembayaran berbagai tagihan melalui bank syariah, dan lain-lain.

Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Afdhal Aliasar berharap LinkAja Syariah nanti bisa terhubung dengan sistem perdagangan e-commerce, produk keuangan syariah, dan pariwisata halal.

Selain itu, juga melayani transaksi dana sosial keagamaan, wakaf untuk masjid, dan lembaga zakat di seluruh Indonesia.

’’Intinya, mengembangkan sistem pembayaran digital yang dikelola secara syari. Jadi, LinkAja Syariah mampu mendukung ekosistem digital ekonomi syariah,’’ ujar Afdhal.

Platform LinkAja Syariah akan mengadopsi platform pembayaran digital LinkAja.

Saat ini LinkAja telah beroperasi dan digunakan lebih dari 25 juta pengguna di 131 ribu merchant partner.

Direktur Utama PT Bank BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo mengungkapkan, ekspansi layanan digital itu sejalan dengan arah pengembangan perseroan yang bakal terus meningkatkan layanan digital.

Tahun ini BNI Syariah menganggarkan dana pengembangan layanan digital Rp 68 miliar.

’’Diharapkan, platform LinkAja Syariah ini dapat melengkapi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi digital secara syariah,’’ kata Firman.

KNKS kemarin juga meluncurkan masterplan ekonomi syariah. Ada empat poin yang diusung.

Yakni, penguatan rantai pasok industri halal, sektor keuangan syariah, UMKM sebagai penggerak utama rantai pasok industri halal, serta ekonomi digital pada industri halal.

’’Keinginan kita adalah Indonesia bisa menjadi pemain di industri halal dan ekonomi syariah secara keseluruhan. Kita sudah punya kekuatan jumlah konsumen muslim yang sangat besar. Seharusnya kita aktif menjadi produsen, bukan hanya konsumen di segmen ini,’’ tegas Presiden Joko Widodo. (rin/c14/oki)

Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina

    
   
   





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook