Dilapor Cemarkan Nama Baik Lewat Media Sosial Sebut Tak Penuhi Unsur, Warga Duri Bela Diri

Pekanbaru | Selasa, 30 April 2019 - 11:38 WIB

PEKANBARU (RIAU POS.CO) -- Akun facebook atas nama Rudi Yohanes dilaporkan ke Ditkrimsus Polda Riau penghujung tahun lalu. Pelapornya adalah warga Duri yang konon disebut-sebut sebagai pemilik akun facebook Floren Z RGR.

Laporan SYUKRI DATASAN, Duri
Kini kasus tersebut masih terus bergulir di Polda Riau. Menurut informasi terakhir, kasus diduga pelanggaran Pasal 27 Ayat 3 UU ITE ini sudah pula ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Terkait hal itu, warga Duri yang jadi terlapor, Rudi Yohanes didampingi pengacaranya Jefferson Hutagalung SH menyampaikan pembelaan dalam jumpa pers di Duri akhir pekan lalu.

Menurut Rudi Yohanes, laporan tersebut tidak memenuhi satu pun unsur yang dipersyaratkan Undang-Undang ITE. “Pertama, identitas pelapor sebagai syarat formil kabur alias tidak jelas. Karena itu, laporannya pun akan cacat formil. Pelapor harus punya nama yang valid. Karenanya, perlu ada dulu pernyataan Disdukcapil tentang identitas pelapor,” sebutnya.

Ditambahkan Rudi, karena yang dilaporkan adalah akun facebook Rudi Yohanes, maka harus ada pula pembuktian bahwa pemilik akun itu adalah dirinya. “Syarat itu pun tidak atau belum bisa terpenuhi. Sebab di kolom informasi data elektronik yang dijadikan dasar, disebut Rudi Yohanes itu tinggal di Tanjungpinang. Padahal saya yang dipanggil tinggal di Duri. Agar ini bisa divalidasi, saya sudah minta polisi membuka akun facebook itu guna membuktikan pemilik akun itu adalah saya,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa sebagai seorang pendebat, akun facebook-nya sering dikloning dan dipalsukan, juga diblokir atau mati permanen. “Saya sudah memberikan bukti tentang itu ke polisi sebagai bahan pertimbangan,” ucapnya. Malah akun yang dituduhkan itu sudah mati sekitar 12 Oktober 2018 (3 hari sebelum surat panggilan Reskrimsus Polda Riau diterima Rudi).

Rudi juga menyebut, data elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti pelaporan bukan diambil dari akun Floren Z RGR. Tapi dari akun milik orang lain. Itu jelas tidak bersesuaian dengan KUHAP.

“Juga tak sesuai dengan Pasal 7 UU 19/2016 tentang ITE dimana informasi atau dokumen elektronik yang digunakan harus memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, informasi/data elektronik yang digunakan harus milik Floren, bukan milik orang lain,” tambahnya.

Rudi juga menyebut, laporan pencemaran nama baik yang dituduhkan padanya pun tidak memenuhi unsur-unsur obyektif berupa perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Meski tidak satu pun alat bukti yang memenuhi syarat sesuai UU 19/2016, Rudi mengaku kaget dengan tindak lanjut penyidik. “Yang paling mengejutkan, kasus ini bisa berubah status dari penyelidikan menjadi penyidikan,” imbuhnya.

 Terkait kasus yang dibelitkan ke kliennya, pengacara Jefferson Hutagalung SH menegaskan bahwa pelapor dalam kasus ini obscuur libel alias identitas pelapor tidak jelas.  “Saya sudah mempertanyakan ini ke penyidik Polda Riau, siapa pelapor, apa deliknya, dan pasal berapa yang dilanggar? Menurut kajian saya, satu unsur saja belum terpenuhi untuk menjerat klien saya. Harusnya ini masih di ranah penyelidikan, belum layak ke penyidikan. Saya juga sudah tantang penyidik menetapkan status tersangka. Kalau itu ditetapkan, saya akan ajukan gugatan Prapid,” ucap Jefferson tegas.

Ditambahkannya, dalam kasus ini, penyidik harus betul-betul berpegang teguh pada KUHAP dan aturan perundang-undangan. Sebab KUHAP itu absolut. Harus diikuti sempurna seperti itu. Tak boleh multitafsir. Tak boleh berdasar asumsi. Bukan pula berlandaskan opini yang bersifat relatif dan masih bisa dibelok-belokkan.

“Kalau melenceng dari itu, berarti membuka ruang untuk Prapid. Kasus aduan terhadap Rudi Yohanes ini absolut kokoh. Tak boleh dipengaruhi unsur lain. Pelapornya harus jelas. Tak bisa diasumsikan. Azas hukum itu tidak boleh ada asumsi. Siapa yang mendalilkan harus bisa membuktikan,” tambahnya.

Jefferson juga menegaskan, kata “pamangus” di akun atas nama Rudi Yohanes yang dijadikan dasar laporan penghinaan/pencemaran nama baik itu pun harus dirujuk ke literasi baku. “Kata itu tidak ada di kamus bahasa Indonesia. Apalagi kamus hukum. Juga tak ada dalam kamus bahasa Batak. Itu hanya bahasa pasaran. Makanya tak bisa dijadikan alat bukti kuat untuk menjerat klien saya,” kata sang pengacara.

Ia juga menyebut, kasus seperti ini penyidik sangat memerlukan pendapat tiga ahli. Masing-masing ahli pidana, ahli IT, dan ahli bahasa.(ade)




loading...

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook