PILPRES 2019

Data Quick Count Harus Dibuka ke Publik

Politik | Minggu, 21 April 2019 - 10:07 WIB

Data Quick Count Harus Dibuka ke Publik

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Sejumlah lembaga quick count (hitung cepat) yang tergabung dalam Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi) menggelar open data di Hotel Morrisey, Jakarta, Sabtu (20/4). Kegiatan tersebut dilakukan untuk merespon tuduhan adanya penggiringan opini terkait hasil hitung cepat pemilihan presiden 17 April lalu yang memenangkan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin.

Lembaga itu di antaranya Charta Politica, Indikator, Populi Center, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Selain itu, Centre for Stretegic and International Studies (CSIS), Indo Barometer, Poltracking, dan Konsep Indonesia (Konsepindo) juga ikut menyemarakkan. Mereka membuat booth di mana masyarakat bisa mengakses database yang digunakan sebagai basis perhitungan.

Ketua Persepi Philips Vermonte mengatakan, quick count merupakan kegiatan rutin yang menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Pelaksanaannya pun diakui secara legal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Fungsinya sebagai data pembanding dari proses rekapitulasi yang dilakukan lembaga negara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami menghargai keputusan akhir di KPU. Kami nggak pernah menyatakan quick count hasil resmi. Malah untuk menjadi data pembanding,” ujarnya.

Sebagai praktik yang legal dan dikonsumsi publik, lanjut Philips, quick count tidak bisa dilakukan sembarangan. Kegiatannya harus patuh dengan kaidah ilmu statistik dan kode etik penelitian. “Dia bukan ngarang. Bukan aktivitas menipu pinguin. Diselenggarakan serius dan ga main-main,” kata Direktur Eksekutif CSIS tersebut.

Oleh karenanya, Persepi sangat siap jika diminta untuk buka-bukaan terkait data. Sebaliknya, dia menantang pihak yang memiliki klaim dan hasil berbeda untuk juga mau membuka datanya. “Sifatnya bukan internal. Yang minta buka data, di sana mau buka data atau ga,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menambahkan, quick count merupakan alat kontrol terhadap kinerja penyelenggara pemilu. Jika tidak ada data pembanding, sangat mudah bagi penyelenggara melakukan manipulasi data sesuai kepentingan politiknya. Nah, dengan adanya data pembanding, maka potensi penyalahgunaan semakin sempit. Praktik tersebut juga berlangsung di banyak negara.(far/bin/ken)

>>>Selengkapnya baca Harian Riau Pos


Editor: Eko Faizin




loading...

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook