UMKM MAKIN TERPURUK

Permenhub Tak Mempan,Harga Tiket Pesawat Tetap Mahal

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 04 April 2019 - 16:57 WIB

Permenhub Tak Mempan,Harga Tiket Pesawat Tetap Mahal
Penumpang di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

BALIKPAPAN (RIAPOS.CO) -- Dua aturan baru terkait harga tiket pesawat dinilai tidak menyelesaikan masalah. Yakni Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Satunya lagi Keputusan Menteri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Regulasi baru ini berisi aturan main baru untuk penentuan tarif tiket penerbangan domestik yang berlaku sejak 1 April 2019 lalu.

Namun, dua aturan ini dianggap tak menyelesaikan masalah. Harga tiket pesawat dianggap masih mahal dan memberatkan konsumen khususnya kelas menengah, sektor pariwisata, dan UMKM.

Apalagi poin penting dari kedua aturan tersebut adalah mengubah tarif batas bawah tiket pesawat dari semula sebesar 30 persen dari tarif batas atas menjadi 35 persen.

“Ini kan perhitungan abal-abal,” kata Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Aji Sofyan Effendi, seperti diberitakan Kaltim Post (Jawa Pos Group).

Menurut Aji, seharusnya pemerintah fokus pada perubahan tarif batas atas. Yang ditengarai menjadi alasan maskapai menaikkan harga tiket pesawat. Terutama pada peak season yang disebutnya tidak mungkin mendapatkan harga tiket pesawat murah.

Selain itu, pemerintah bisa melakukan intervensi dengan subsidi sementara di masa kenaikan harga dolar yang berdampak pada naiknya BBM.

“Avtur ini kan termasuk komponen utama mahalnya harga tiket. Jadi, pemerintah bisa hadir dalam jangka pendek. Jadi bisa dimainkan tarif terendah,” ungkap Aji.

Kebijakan ini dinilai prematur jika untuk melindungi keberlangsungan maskapai dari kerugian akibat persaingan harga tiket pesawat sebelum kenaikan. Sebab, pada dasarnya setiap perusahaan pasti memiliki roadmap atau program kerja pada 10-20 tahun ke depan. Tidak ada istilah maskapai rugi jika dalam prosesnya menjual tiket murah.

“Padahal sejak lama maskapai ketika peak season akan menaikkan harga tiket. Pasti mereka memperoleh margin profit yang tinggi. Jadi, save deposit dari cash mereka (maskapai),” sebutnya.

 Sementara bagi konsumen, fluktuasi harga tiket pesawat memengaruhi ekonomi secara langsung. Mahalnya harga tiket, konsumen pun akan tetap membeli karena tidak memiliki pilihan. Sebab, moda transportasi udara ini masih berada pada pasar monopolistik. Yang berpotensi menimbulkan kartel. 


“Ya mohon maaf, maskapai penerbangan ini licik,” tegasnya.

Seharusnya, pemerintah melakukan penetrasi kepada perusahaan maskapai. Tak hanya kebijakan perhitungan tarif batas atas dan batas bawah, namun bisa masuk hingga penetapan harga tiket pesawat sesuai standar di semua golongan. Baik pelayanan standar maksimum, menengah, hingga minimum.

“Tapi nyatanya pemerintah impoten. Lalu ke mana yayasan perlindungan konsumen? Ini masalah extraordinary. Ini public utility. Jadi hajat orang banyak. Jadi harus ada langkah hukum. Kejaksaan maupun dari kepolisian harus turun,” tegasnya.

Aji memprediksi dengan kebijakan ini, Kaltim akan semakin nelangsa. Sektor pariwisata dan pengusaha UMKM akan semakin terpuruk. Memang tidak otomatis akan menjadi perubahan drastis secara keseluruhan dalam jangka pendek ini. Namun, jangka panjangnya Benua Etam akan kehilangan daya ekonominya.

“Perlu diingat dalam produk usaha baik barang atau jasa di daerah, 60 persen dalam membentuk harga produksinya itu berasal dari komponen biaya transportasi,” ulasnya.

Koordinator Yayasan Perlindungan Konsumen Nusantara (YPKN) Kaltim Piatur Pangaribuan juga menganggap kebijakan ini tak akan memengaruhi harga tiket yang disebutnya ‘mahal meledak-ledak’. Pemerintah seharusnya mengunci harga atas yang saat ini dimainkan perusahaan maskapai untuk menentukan harga tiket pesawat.

“Disesuaikan dengan kemampuan masyarakat,” ucap Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) itu.

 Pemerintah seharusnya bisa membaca permainan perusahaan maskapai. Yang memanfaatkan jurang yang lebar antara batas atas dengan batas bawah dalam penentuan harga tiket pesawat. Memang dalam kebijakan yang baru, jurang tersebut diperkecil. Namun, bertentangan dengan prinsip keadilan bagi konsumen.

“Lihat kalau peak season. Naiknya bisa 100 persen. Meskipun konsumen keberatan tapi tak bisa berbuat. Sebab, memang masih masuk dalam batas atas,” kata Piatur.

Pemerintah sejak awal harusnya bisa memberikan jaminan kepada konsumen. Jika dalam kondisi peak season, maskapai tak semena-mena menaikkan harga tiket pesawat. Kalaupun dinaikkan dibatasi hingga di level yang masih bisa ditanggung konsumen terutama di pengusaha UMKM.

“Harus ada jalan tengah. Kan tugas pemerintah untuk melindungi tak hanya perusahaan. Tapi juga masyarakat,” katanya.

Terpisah, PT Angkasa Pura (AP) I cabang Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan menyebut belum melihat efek kebijakan ini terhadap jumlah kunjungan ataupun keberangkatan penumpang.

Ia menjelaskan, penurunan berbeda-beda. Tidak sama untuk semua rute. “Ya, harga jualnya kan berbeda-beda. Jaraknya juga beda. Tapi usai aturan Menteri Perhubungan, kami langsung melakukan penyesuaian tarif,” serunya.

Danang mengatakan, penurunan harga jual merupakan upaya Lion Air Group untuk menjawab tantangan serta peluang bisnis traveling dan mengakomodasi permintaan jasa penerbangan sejalan meningkatkan aktivitas penerbangan.

“Kami mengikuti perintah dari pemerintah yang memberikan solusi untuk keuntungan bersama,” imbuhnya.

Harga tiket terbaru yang telah diturunkan ini sudah bisa didapatkan di berbagai merchant pembelian tiket Lion Air Group, baik melalui agen perjalanan maupun website resmi maskapai.

Kepala Otoritas Bandara Wilayah VII Alexander Rita mengatakan, aturan yang baru dikeluarkan dari pusat akan pihaknya kawal di daerah.

“Seharusnya bulan ini sudah jalan. Kita lihat nanti. Kami juga terus lakukan monitoring. Kondisi tiket mahal ini memberikan dampak yang luas. Solusi ini semoga jalan keluar terbaik,” ujar Rita. (rdh/aji/dwi/k15)

Sumber: JPNN.com
Editor :Deslina





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU