Tarif Baru, Pedagang Tolak Bayar Retribusi Pasar Modern

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 04 April 2019 - 10:00 WIB

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Siang itu Pasar Modern, Kepulauan Meranti tampak sepi. Kebanyakan lapak juga sudah terlihat kosong. Namun pemandangan yang berbeda terjadi di blok pedagang sayur.

Seorang pemilik lapak masih sibuk menyortir cabe rawit dari sisa dagangannya, Rabu (3/4) sekira pukul 14.12 WIB.

Tidak banyak, diperkirakan setara empat kilogram berserakan di meja beton berlapis keramik. Tangannya kotor, sisa dari cairan cabe yang sudah membusuk. Bak robot, jemarinya cepat memilah satu persatu cabe yang kondisinya jelek dari tumpukan cabe yang segar.

Adalah Hendra (25) warga Desa Banglas, Kecamatan Tebingtinggi, Kepulauan Meranti. Menurut dia, jika cabe yang telah membusuk tidak tidak segera diasingkan maka akan berdampak pada kualitas keseluruhan cabe yang ia jual.

“Kalau tidak dipilah sekarang, takutnya yang lain ikut busuk. Selain itu besok dijual susah laku. Pedagang pasti pilih cabe yang segar,” ungkapnya.

Takpelak ia juga menyisipkan sedikit keluhan jika tidak menjajakan dagangan berkualitas untuk menyambut hari esok, maka targetnya untuk meraih pendapatan minimal pasti tidak akan tercapai.
Daya beli masyarakat menurun, membuat pendapatannya ikut-ikutan sulit. Terlebih keberadaan pasar jongkok di pusat Kabupaten Kepulauan Meranti bertambah banyak dari semula. Ia mengaku, dulu sebelum direlokasi ke pasar modern ia merasa tidak sesulit saat ini.

“Dulu saya jualan di pasar lama, tidak kurang dari Rp3 juta mudah dihasilkan dalam sehari. Sekarang sejak di sini, pukul delapan pagi saja sudah sepi tidak ada pembeli. Jangankan Rp3 juta, cari Rp1 juta aja susah ,” ungkapnya.

Berselang tidak lama setelah itu, kakaknya yang dikenal bernama Mar (40) datang. Ia menimpal keluhan adiknya yang diperparah dengan diberlakukannya tarif baru sewa lapak oleh pemerintah.

Menurutnya, kenaikan hampir 300 persen. Pasalnya sebelum ini sewa lapaknya hanya ditarifkan sebesar Rp19 ribu, sekarang mereka minta Rp60 ribu.

“Kami tidak terima, dari Januari 2019 kami putuskan menolak bayar sewa lapak ini dengan tarif baru Rp 60 ribu. Biasanya setiap bulan kami bayar Rp19 ribu saja. karena ada kenaikan kami menolak untuk membayar tarif itu karena mahal,” ujarnya.

 Padahal tarif baru yang tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Kepulauan Meranti Nomor 02/2018 tentang retribusi pasar atas perubahan Perda Nomor 12/2012 itu baru saja disosialisasikan, dan diberlakukan awal 2019.

Upaya itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Disdagprinkop-UKM) Kabupaten Kepulauan Meranti, Mohammad Aza Fahroni. Ia mengungkapkan banyak pedagang pasar modern yang tidak setuju dengan pemberlakukan tarif baru tersebut.

“Perda Retribusi ini akan direvisi kembali tarifnya. Itu kita ambil atas permintaan para pedagang yang tidak menginginkan kenaikan tarif yang terlalu tinggi apalagi sekarang mengingat kondisi ekonomi yang lemah,” ujar Azza.

Menurutnya, semula kebijakan penyesuaian tarif yang lama ke yang baru yang terjuang dalam Perda itu menyikapi atas kerugian pendapatan dari retribusi terkait.

“Pengeluaran dan pemasukan tidak seimbang, makanya tarif naik agak siginifikan guna menekan beban operasional, 2018 lalu, pendapatan dari retribusi pasar hanya lebih kurang Rp122 juta. Sementara total pengeluaran mencapai Rp400 juta,” ungkapnya.

Dikatakan Aza, Pemkab tidak lagi memikirkan profit, namun harus mendengar apa yang menjadi aspirasi pada pedagang.

Ditanya besaran anggaran yang digelontorkan dalam merevisi Perda tersebut, Azza tampak enggan membeberkannya. “Tidak tau saya berapa anggaran yang dikeluarkan dalam merevisi Perda itu kemarin,’’ jelasnya.

Adapun tarif lama bagi pedagang berjualan di meja ikan dikenakan tarif Rp26.250, meja daging Rp33.750, meja sayur Rp18.750, dan meja golongan G Rp41.250 yang dibayarkan setiap bulan. Dengan kenaikan tarif retribusi sesuai Perda baru  Nomor 02/2018, maka meja ikan dikenakan tarif Rp80.000, meja daging Rp105.000, meja sayur Rp60.000, dan meja golongan G Rp80.000.

Menanggapi rencana merevisi tarif retribusi yang telah tertuang dalam Perda Nomor 02/2018 yang baru saja disahkan, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tampak buang badan.

Padahal dalam pengesahan Perda tersebut jelas jelas melalui pembahasan bersama. Bukannya ikut mencari jalan keluar, alih-laih mempertanyakan keabsahan Perda yang telah mereka sah-kan.

“Sebelum disahkan, kami sudah mempertanyakan beberapa hal kepada dinas terkait. Namun dinas mengatakan tidak ada masalah. Tapi setelah disahkan terjadi pergolakan,” kata anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra.

Di samping itu, ia juga tidak menyangkal terjadi mutasi jabatan pejabat teknis terkait penyusanan.  “Memang yang mengajukan Perda tersebut adalah Disdagprinkop-UKM, namun orang yang mengajukan dan yang menjawab itu berbeda, karena waktu itu terjadinya mutasi,” ujar Dedi.

Ke depannya, politisi PPP itu mengharapkan kepada Pemkab, Perda yang akan diajukan harus sesuai keperluan masyarakat dan tidak membebani.

“Segala sesuatu yang akan diajukan itu harus sesuai keperluan dan sudah final, san ketika kita membahas dan mengesahkan masyarakat tidak merasa terbebani,” ujar Dedi.(wir)




loading...

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook