593.812 Personel TNI-Polri Kawal Pemilu

Politik | Kamis, 21 Maret 2019 - 12:02 WIB

593.812 Personel TNI-Polri Kawal Pemilu
VIDEO CONFERENCE: Suasana video conference antara Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI yang dihadiri dan diikuti seluruh Kapolda, Danrem, Kabinda, Ketua KPU Provinsi dan Ketua Bawaslu Provinsi Riau di ruang lantai 2 Mapolda Riau, Rabu (20/3/2019). (KPU RIAU FOR RIAU POS)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah menganggap pemilu serentak pada 17 April nanti punya potensi kerawanan. Karena itu, personel gabungan dari TNI dan Polri bakal dikerahkan untuk mengamankan pemilu. Tak tanggung-tanggung, anggota yang dikerahkan mencapai 593.812 personel.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut seluruhnya sudah disebar. Mereka diminta memastikan pesta demokrasi yang sudah dirancang oleh KPU berjalan lancar meski potensi ancaman sudah mulai tampak.

Wiranto mengakui, jumlah aparat keamanan yang dikerahkan memang sangat besar. Menurut dia hampir sebagian kekuatan milik TNI dan Polri digerakan. Semua sudah tergelar di lapangan dengan berbagai petunjuk dan instruksi dari pimpinan untuk siapa, berbuat apa, terang dia, Rabu (20/3).

Dia memastikan itu setelah berkoordinasi secara langsung dengan aparat keamanan lewat video conference kemarin. Dalam video conference yang dilaksanakan bersama TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu tersebut, Wiranto berdialog langsung dengan aparat keamanan dan penyelenggara pemilu di daerah.

Kepada mereka, mantan panglima ABRI itu meminta indeks kerawanan pemilu yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu dan Polri diperhatikan betul. Dari indeks itu, saya minta saudara di daerah segera mengetahui, mengenali, dan menetralisir, terang dia.

Setelah itu, sambung Wiranto, tindakan tegas harus dilakukan. Tidak bisa didiamkan. Tindak tegas siapa pun yang mengganggu. Kita punya undang-undang sebagai senjata, terangnya.

Menurut dia, itu penting untuk dilakukan. Sebab, informasi yang dia terima menyebutkan sebaran informasi hoaks sudah banyak beredar. Termasuk di antaranya yang memungkinkan pemilik hak suara absen memilih.

Hoax adalah gerakan teror, kita sudah instruksikan aparat keamanan untuk bertindak tegas, ujar Wiranto. Bahkan, dia menyebut hoax yang membuat masyarakat merasa ketakutan dan terancam untuk datang ke TPS bisa disebut aksi teror. Untuk itu, kita gunakan undang-undang terorisme agar aparat keamanan waspada, terangnya.

Dia juga mengingatkan petugas KPU yang berada di daerah menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemilu akan berlangsung aman. Mengajak masyarakat agar tidak golput. Dan dijamin para pemilih ini bisa kita antar ke TPS dengan aman tanpa ada gangguan fisik atau lainnya, terang pejabat asal Jogjakarta tersebut.

Lebih lanjut, Wiranto menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan selama pelaksanaan pemilu. Khususnya saat dan pasca pecoblosan. Beberapa daerah, di Jawa ada di luar Jawa ada, ungkap dia.

Namun demikian, dia tidak bisa menjelaskan langkah yang diambil oleh aparat keamanan untuk mengatasi persoalan tersebut. Tidak dijelaskan kepada publik. Itu kan cara-cara operasional, tegasnya.  Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan, instansinya sudah melaksanakan tugas mengajak seluruh pemilik hak suara untuk ikut memilih. Namun demikian, Arief menyebutkan bahwa pihaknya tidak bisa memaksa masyarakat.

Jadi, kalau ada yang tidak mau menggunakan hak pilihnya ya itu bagian dari demokrasi juga, ujarnya.(syn/das)




Tuliskan Komentar anda dari account Facebook