Percepat dan Mudahkan Pelayanan Publik

Riau | Jumat, 15 Maret 2019 - 12:57 WIB

Percepat dan Mudahkan Pelayanan Publik
BERIKAN PENGARAHAN: Plt Bupati Siak H Alfedri saat memberikan pengarahan kepada jajarannya di kantor Bupati Siak, baru-baru ini.

SIAK (RIAUPOS.CO) - Untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan hasil usulan dari musrenbang kecamatan. Perbaikan sektor pelayanan publik menjadi sorotan utama Plt Bupati Siak H Alfedri. Ia meminta agar pelayanan publik harus cepat, mudah, dan murah.

Instruksi ini ditegaskan Alfedri dalam Forum Perangkat Daerah di Kantor Bupati Siak baru-baru ini. Forum yang turut dihadiri ketua dan anggota DPRD, serta seluruh pimpinan OPD dan camat tersebut, juga dimaksudkan untuk menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan, berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.

Meskipun sudah banyak inovasi yang dilakukan, pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan masyarakat harus terus berbenah, karena tuntutan pelayanan publik semakin tinggi.

‘’Sudah menjadi tugas kita selaku pelayan masyarakat untuk terus berinovasi tiada henti memenuhi tuntutan publik yang semakin berkembang,” kata Alfedri.

Misalnya kata dia terkait pelayanan administrasi kependudukan, Alfedri tidak ingin masyarakat harus repot-repot datang ke kantor Dinas Kependudukan. Urusan itu sebutnya cukup diselesaika di Kantor Camat, selanjutnya petugas pelayanan kantor kecamatan melanjutkan pengantaran berkas tersebut ke dinas terkait.

‘’Kasihan kalau masyarakat kita harus datang jauh-jauh ke ibukota kabupaten hanya untuk keperluan pengurusan KTP saja. Cukup staf UPTD atau kantor camat yang mengantar, kalau tidak ada anggaran usulkan di APBD Perubahan untuk biaya perjalanan dinasnya,” harapnya.

Selain tuntutan perbaikan pelayanan publik, pekerjaan rumah lainnya yang disorot Alfedri adalah belum meratanya fasilitas pendidikan, yang menjadi kendala program Wajib Belajar 12 Tahun. Tantangan lainnya kata dia, lembaga sekolah SMA saat ini telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Karena itu, dia meminta OPD terkait selalu bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mengupayakan agar akses penerimaan masuk sekolah bagi calon siswa dipermudah.

“Kita berharap tahun 2020 nanti sudah tidak ada lagi yang namanya uang muka masuk sekolah di Kabupaten Siak, itu harga mati,” tegasnya.

Pemerintah kata dia juga sudah mempersiapkan program bantuan untuk menjamin agar siswa bisa melanjutkan wajib belajar hingga tuntas sampai 12 tahun, misalnya dengan hadirnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu birokrat yang juga mantan kepala sekolah di Kecamatan Minas itu menegaskan, fasilitas pendukung di lembaga-lembaga pendidikan seperti misalnya toilet sekolah harus layak dan bersih. Ia juga minta jumlah ketersediaan toilet di sekolah harus sebanding jumlah murid.

“Saya sering menjumpai toilet sekolah yang tidak layak, ini untuk kenyamanan generasi masa depan kita dalam menuntut ilmu. Tolong hal ini menjadi prioritas,” sambungnya.

Alfedri juga prihatin dengan masih rendahnya minat baca dan menulis Di Kabupaten Siak, untuk itu program literasi harus menjadi program prioritas.

‘’Soal literasi saya minta instansi terkait menyosialisasikan dengan mengembangkan perpustakaan mulai dari tingkat kampung hingga di tingkat kabupaten,” kata dia.

Selain itu bidang infrastruktur juga menjadi salah satu program prioritas Pemkab Siak ke depan, terutama melanjutkan jalan poros desa yang masih belum selesai.

“Melanjutkan upaya pembangunan infrastruktur, terutama ke wilayah pertanian, kawasan industri, jalan nasional dan jalan menuju destinasi pariwisata jadi salah satu perhatian utama kita kedepan,” sebut Alfedri.(adv)




Tuliskan Komentar anda dari account Facebook