Depan >> Berita >> Riau >>
Empat ASN Rohul Diberhentikan
Jumat, 11 Januari 2019 - 11:30 WIB > Dibaca 276 kali Print | Komentar
PASIRPANGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Pemerintah daerah komitmen untuk mengimplementasikan amanah UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dibuktikan, bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang tersangkut masalah hukum, diberhentikan sementara dari kedinasannya hingga sanksi pemecatan dengan tidak hormat sebagai ASN.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Rohul, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Rohul yang diberhentikan sementara, dikarenakan tersangkut kasus hukum tindak pidana umum dan tindak pidana Tipikor sebanyak empat orang.

Kepala BKPP Rohul M Zaki SSTP MSi didampingi Kabid Disiplin Penghargaan dan Korp ASN Gustia Hendri SSos kepada wartawan, Kamis, (10/1) menegaskan, Pemkab Rohul menunjukkan komitmennya untuk mengimplementasikan amanah UU Nomor 5/2014 dan PP Nomor 11/ 2017.

Serta implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Menurutnya, pemerintah daerah dalam mengimplementasikan UU Nomor 5/2014 dan PP Nomor 11/2017, untuk saat ini telah 4 ASN yang diberhentikan sementara yakni tahun 2018 sebanyak tiga orang, tersangkut masalah hukum dugaan Tipikor. Sedangkan tahun 2017 sebanyak 1 (satu) ASN tersangkut kasus tindak pidana umum Narkoba.

‘’Jika berstatus tersangka dan langsung menjalani penahanan dalam kasus tindak pidana, ASN bersangkutan langsung diberhentikan sementara oleh pejabat Pembina kepegawaian. Sanksi ini sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014,’’ ujar Zaki dengan enggan menyebutkan siapa nama dan inisial keempat ASN tersebut.

Perlu diketahui, lanjut Zaki, ASN yang diberhentikan sementara itu, bisa saja diberhentikan secara tidak hormat, jika dijatuhi putusan hukum di atas dua tahun atau inkrah. Namun bila nanti terbukti tidak bersalah, maka nama baik dan statusnya akan dipulihkan.

Pemulihan status ASN itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat 2, yang berbunyi pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini kepala daerah kabupaten/kota.

Khusus ASN yang tersangkut kasus tindak pidana tipikor, katanya, tidak ada batas waktu masa hukuman yang dijalaninya. Jika yang bersangkutan kasusnya telah inkrah, maka dilakukan pemberhentian secara tidak hormat. Itu dilakukan setelah ada keputusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

‘’Pemberhentian sementara bagi ASN yang tersangkut kasus hukum tindak pidana ini, dengan tujuan agar yang bersangkutan fokus menghadapi permasalahan hukum yang menimpanya,’’ tutur Zaki.

Terhadap ASN yang menjadi tersangka, atau bermasalah hukum sebelum ditetapkan keputusan pengadilan negeri yang berkuatan hukum tetap, yang telah diberhentikan sementara sebagai ASN, tambahnya, maka selama menjalan proses pemberhentian sementara, ASN yang bersangkutan, tetap diberikan penghasilan sebesar 50 persen dari penghasilan terakhir yang diterima ASN tersebut.(izl)

(Laporan ENGKI PRIMA PUTRA, Pasir Pengaraian)
KOMENTAR
Berita Update
Kisah Pilu di Sudut Kota
Nadia dan 3 Adiknya Tinggal di Rumah Tanpa WC dan Air Bersih
Selasa, 22 Januari 2019 - 19:53 wib

Bersinergi Wujudkan Pemilu Damai
Selasa, 22 Januari 2019 - 17:33 wib

KPU Pekanbaru Bentuk Relawan Demokrasi
Selasa, 22 Januari 2019 - 17:01 wib
Berkali-kali Rekam, KTP el Tak Kunjung Selesai

Berkali-kali Rekam, KTP el Tak Kunjung Selesai
Selasa, 22 Januari 2019 - 17:00 wib
Atap Halte TMP Rusak Parah

Atap Halte TMP Rusak Parah
Selasa, 22 Januari 2019 - 16:45 wib
UAS Sebut Tak Ada Tempat bagi Komunis di NKRI
Tausiah di Ponpes Hubbul Wathan
UAS Sebut Tak Ada Tempat bagi Komunis di NKRI
Selasa, 22 Januari 2019 - 16:05 wib
Dibuka Pelatihan untuk Umum
UPT LK Masih Perlu Instruktur Andal
Dibuka Pelatihan untuk Umum
Selasa, 22 Januari 2019 - 15:13 wib

Diduga Gauli Isteri Orang, Oknum Dewan Dilaporkan
Selasa, 22 Januari 2019 - 14:54 wib
DPP Sebut Kenaikan Harga Beras karena Daya Beli Tinggi

DPP Sebut Kenaikan Harga Beras karena Daya Beli Tinggi
Selasa, 22 Januari 2019 - 14:31 wib
Cari Berita
Riau Terbaru
Nadia dan 3 Adiknya Tinggal di Rumah Tanpa WC dan Air Bersih
Bersinergi Wujudkan Pemilu Damai

Selasa, 22 Januari 2019 - 17:33 WIB

Berkali-kali Rekam, KTP el Tak Kunjung Selesai

Selasa, 22 Januari 2019 - 17:00 WIB

Atap Halte TMP Rusak Parah

Selasa, 22 Januari 2019 - 16:45 WIB

Pokja Tiga Proyek  Infrastruktur Diperiksa

Selasa, 22 Januari 2019 - 16:29 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us