Kaji Pemberian Keringanan Pajak
Senin, 31 Desember 2018 - 14:12 WIB > Dibaca 452 kali Print | Komentar
Kaji Pemberian Keringanan Pajak
URUS PAJAK: Dua warga tengah melakukan pengurusan pajak BPHTB di Badan Pengelolaan Pajak dan Restibusi Daerah Kota Batam di Mal Pelayanan Publik Batam, Kepulauan Riau, baru-baru ini. (CECEP MULYANA/JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah berupaya memacu kinerja ekspor barang, termasuk hasil pertanian dan perkebunan. Saat ini pemerintah tengah menggodok aturan pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk pertanian.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2007. Hal itu membuat produk usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan kembali dikenai PPN. Pembatalan perpres tersebut bermanfaat bagi petani tandan buah segar. Sebab, petani bisa melakukan restitusi pajak masukan.

Namun, bagi petani lain yang hasil produknya tidak diolah dalam bentuk biji atau buah segar, putusan tersebut memberatkan. ’’Saya belum berani menjelaskan. Tapi, kami mau mencari cara membantu petani-petani penghasil bumi supaya mereka lebih ringan,’’ kata Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, akhir pekan lalu.

Darmin belum bersedia menjelaskan secara terperinci aturan yang akan diubah. Yang jelas, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk merevisi aturan pembebasan PPN. Dengan keringanan PPN, diharapkan kinerja ekspor barang meningkat dan mendorong penekanan defisit transaksi berjalan.

Menurut Darmin, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak pemberian keringanan pajak tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika petani diberi keringanan, hasil pertanian dan perkebunan lokal lebih mempunyai daya saing di pasar ekspor. Harganya juga akan lebih murah jika dikonsumsi untuk kebutuhan dalam negeri.

Pada kesempatan terpisah, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, pemerintah juga akan mengeluarkan aturan baru mengenai PPN. Keringanan PPN itu bakal diberikan untuk meningkatkan ekspor jasa.

Sebab, defisit transaksi jasa juga cukup menekan defisit transaksi berjalan Indonesia. Menurut Robert, pemerintah berencana membebaskan pengenaan PPN terhadap beberapa jenis usaha di bidang jasa. ’’Jadi, supaya bisa kena 0 persen PPN,’’ kata Robert.

Saat ini usaha di bidang jasa yang sudah dibebaskan dari PPN, antara lain, jasa konstruksi, maklon, serta jasa perbaikan dan perawatan. Menurut Robert, akan ada 6–7 bidang usaha lagi yang dapat dibebaskan dari PPN. Namun, dia tidak memerinci sektor mana yang potensial untuk diberi keringanan.(rin/c19/fal/das)
KOMENTAR
Berita Update

Spider-Man Laris Berkat Infinity War
Minggu, 20 Januari 2019 - 11:59 wib
KAJI PEMBIAYAAN BPJS KESEHATAN
Caesar Dicurigai Ada Kecurangan
Minggu, 20 Januari 2019 - 11:29 wib

Supermoon, Waspada Pasang Maksimum Air Laut
Minggu, 20 Januari 2019 - 11:24 wib

Pembebasan Ustaz Ba’asyir Tuai Pro-Kontra
Minggu, 20 Januari 2019 - 11:16 wib
Bupati Ingatkan Umat Berhati-hati Pilih Restoran

Bupati Ingatkan Umat Berhati-hati Pilih Restoran
Minggu, 19 Januari 2019 - 15:08 wib
Disnaker Sidak Dumai Square

Disnaker Sidak Dumai Square
Minggu, 19 Januari 2019 - 14:35 wib
RS Harus Terima Pasien Belum Punya Jaminan Kesehatan

RS Harus Terima Pasien Belum Punya Jaminan Kesehatan
Minggu, 19 Januari 2019 - 14:13 wib
4.480 Warga Belum Melakukan Rekam KTP-el

4.480 Warga Belum Melakukan Rekam KTP-el
Minggu, 19 Januari 2019 - 14:00 wib
SK Sudah Ditandatangani, Pelantikan Pejabat Menunggu Hari

SK Sudah Ditandatangani, Pelantikan Pejabat Menunggu Hari
Minggu, 19 Januari 2019 - 13:46 wib
Cari Berita
Ekonomi-Bisnis Terbaru
Sebelas Blok Migas Belum Digarap

Sabtu, 19 Januari 2019 - 09:35 WIB

Bank OCBC NISP Ajak Mahasiswa Berbagi Ide di IdeatiON 2019
PT Inka Ekspor 15 Gerbong Kereta ke Bangladesh

Jumat, 18 Januari 2019 - 15:36 WIB

Kemendag Awasi 6.803 Produk

Jumat, 18 Januari 2019 - 14:37 WIB

2019, ASUS Gandeng Sebastian Gunawan

Jumat, 18 Januari 2019 - 13:38 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us