Sekolah Gratis Tak Sesuai RPJMD

Pendidikan | Selasa, 04 Desember 2018 - 10:32 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman membeberkan alasan mengapa program sekolah gratis tidak masuk ke APBD 2019. Kata dia, seluruh program yang dibuat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sedangkan program sekolah gratis sama sekali belum ada pada RPJMD gubernur saat ini. Maka dari itu, usulan program sekolah gratis oleh DPRD tidak bisa terakomodir.

‘’Ya memang sangat disayangkan. Padahal kami sudah mencoba alokasikan untuk 2019. Namun enggak bisa,” kata Noviwaldy kepada Riau Pos, Senin (3/12).

Lebih jauh dijelaskan dia, induk dari semua penganggaran adalah RPJMD. Kemudian diturunkan ke Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang dirumuskan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dari usulan TAPD nantinya akan dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPRD Riau. Hasil pembahasan itulah nantinya yang dijadikan RAPBD.

‘’Program ini murni usulan DPRD. Kami lihat memang tak sesuai dengan RPJMD. Maka harapan kami bisa diakomodir pada APBD Perubahan nanti. Setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik dan membuat RPJMD baru,” jelas dia.

Sebelumnya, lelaki yang karib disapa Dedet itu mengaku bahwa DPRD telah menganggarkan Rp 200 miliar untuk pendidikan gratis. Anggaran itu mencakup seluruh pembiayaan yang dibebankan kepada orang tua siswa. Seperti pembelian buku pelajaran, Lembar Kerja Siswa (LKS), pembayaran uang pembangunan sampai biaya honor guru komite.

‘’Jadi ke depan tidak ada lagi istilah uang LKS, uang buku, uang beli ac (air conditioner), uang komite. Enggak ada lagi uang-uang semacam itu. Harapan kami demikian. Tapi kami tidak bisa lawan aturan. Karena jika tidak ada di RPJMD, program itu enggak bisa lolos,” tambahnya.

Soal adanya tudingan usulan tim transisi tidak diakomodir DPRD, Dedet membantah. Kata dia usulan yang dirumuskan kedalam KUAPPAS diusulkan melalui TAPD. Maka seharusnya yang dipertanyakan adalah apakah TAPD memasukan program yang diusulkan tim transisi.

‘’Harusnya tanyakan ke TAPD. Kok malah menuduh DPRD?” tanyanya.(nda)




loading...

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU