Kathangka

13 April 2014 - 08.56 WIB > Dibaca 8094 kali | Komentar
 
Duduk samo ondah, togak samo tinggi. Bajonjang naik, batanggo turun. Bulek ayiu dek pambotuong, bulek kato dek mufakat, bulek kaji dek marifat.

Menelaah apa yang di tulis William Marsden dalam bukunya Sejarah Sumatera mengatakan, Secara de facto, batas-batas Kerajaan Minangkabau diakui sebagai berikut: sebelah timur adalah sungai Palembang dan sungai Siak, sedangkan di sebelah barat adalah sungai Manjunta, dekat Indrapura dan sungai Singkil. Di tempat ini Minangkabau berbatasan dengan Batak. Tempat kedudukan pemerintahan, terletak di balik daerah pegunungan yang di sebut Tiga Belas Koto. Arti dari nama itu adalah tiga belas Kota yang berkubu dan berserikat di pedalaman Kota Padang. Minangkabau merupakan daratan luas dan dikelilingi oleh bukit-bukit, daerah ini kaya akan barang tambang dan hasil pertanian.

Tempat kedudukan pemerintahan terletak di daerah pegunungan yang disebut Tiga Belas Koto di pedalaman Sumatera. Mengatur wilayah yang begitu luas tentulah kerajaan ini memiliki sistem yang mumpuni. Dari sinilah kita melihat begitu hebatnya sistem yang dijalani oleh para datuk yang ditunjuk menakhodai sebuah kerajaan. Walaupun William tidak mengupas asal kata Minangkabau seperti yang disebut oleh Prof. Dr. Poerbatjaraka yang mengatakan bahwa Minangkabau berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu Minanga Tamwan.

William hanya mengupas dua kerajaan tua di Sumatera, yakni kerajaan Minangkabau dan kerajaan Melayu Tua yakni Sungai Melayu yang mengalir dekat Gunung Mahameru dan Sungai Tatang, tempat Palembang berdiri sekarang. Kemudian William mengatakan, sejarah Minangkabau tidak banyak diketahui pada umumnya catatan-catatan sejarah diragukan, dilain pihak sumber-sumber sejarah tertulis tidak ada.

Prof. Dr. Hamka sendiripun dalam bukunya yang berjudul Ayahku di halaman pertama mengatakan: Seorang dari pada Raja Sriwijaya itu ialah Syailendra yang di dalam abad kedelapan  telah mendirikan Candi Borobudur yang dikenal itu. Dan Muara Takus dekat Bangkinang sekarang ini pernah menjadi pusat kerajaan Sriwijaya itu, dan dari sanalah kata setengah ahli penyelidik asal mula kerajaan itu yang kemudian lalu menaklukkan Melayu, yaitu Palembang yang sekarang. Namun Muara Takus waktu itu ialah Katangka. Maka adalah kerajaan Sriwijaya itu menjadi pelopor penyebaran agama Budha di seluruh Sumatera dan ke tanah Jawa, sehingga di Minangkabaupun adalah pemeluk agama Budha.

Melihat sistem ini lebih jauh kita mulai dari pemahaman seorang ahli waris Muaratakus Syahru Ramadhan yang menyebutkan bahwa, kata Thangka, Thangko, atau Kathangka berasal dari sebutan Tuo Anko/angka/aneko/andiko/andika. Kathangka atau Kathanka adalah sejumlah Koto yang terdiri dari gugusan pemerintahan Andiko yang dijadikan sebagai tempat perkumpulan para datu atau Federasi Kedatuan. Orang-orang Thangko mempercayai mereka adalah keturunan dari bangsa kayangan dan manusia.

Para Datu berpusat di Mathangkari/Madangkari/Motangkowi/Motakui yang terletak di hulu Sungai Kampar (Kapur/amwan) tepatnya di Muaratakus. Para Datu Andiko disebut dengan nama Koto Andiko. Koto Andiko merupakan Pucuk/Kotuo yang tersebar di delapan penjuru Matangkari, sebagaimana yang disebut dalam naskah-naskah adat maupun kerajaan-kerajaan yang berbunyi, raja berpenghulu, penghulu beradat, adat berandiko. Artinya, adat telah lahir jauh sebelum adanya sistem pemerintahan/kerajaan yang melanjutkan tradisi tata cara (aturan) dalam alam kedatuan.

Gugusan pemerintahan adat Andiko ini menggunakan bilangan angka untuk menyebutkan nama kesatuan pemerintahannya, seperti: Kenegerian IV Koto, Kenegerian V Koto, Kenegerian VIII Koto, Kengerian XIII Koto dan kenegerian yang lainnya. Dari Koto Angko inilah lahirnya penyebutan Koto yang menggunakan bilangan.

Batang berasal dari kata Batangka artinya bertangka (bertangkai), Thangka-thangka bertangkai-tangkai. Seperti Batang Kampar, Batang Kuantan, Batang Hari, Batang Rokan, Batang Siak dan semua sungai di wilayah andiko di sebut batang. Penyebutan thangka juga kita temukan di salah satu penamaan koto seperti Koto Bangkinang yang berasal dari Thangkinang/Thangko Inang/Thangkui. Mengapa jadi Thangko Inang, disebabkan di sana adalah Koto Induong/andung/indang mahligai seorang putri Lindung Bulan.

Kata Koto sendiri berasal dari kata Kotuo. Koto juga bermakna kata, disebabkan lahirnya Koto itu dari sebuah kesepakatan. Kata juga merupakan tuah persatian para datuk. Mulai dari menetapkan pemimpinnya, bentuk, baik buruknya, keamanan, akses, gangguan binatang buas, serangan musuh sampai pada bentuk bangunannya, baik berupa balai sampai pada menetapkan hari baik pembangunannya. Semua kebutuhan sudah dipikirkan masak-masak sebelum membuatnya, olun mulai, olah nampak siapnyo. Koto di bangun dari pertimbangan akses yang dekat dengan pusat-pusat pertanian dan perekonomian. Bentuk Koto dipagari benteng tanah dialiri sungai-sungai kecil yang mengalir ke sungai induk (besar). Sungai kecil dan sungai yang tidak mengalir ke sungai induk dihubungkan dengan pembuatan parit/kanal/bandar. Hal itu dilakukan agar ia tidak mudah dijangkau oleh serangan musuh baik manusia maupun binatang buas. Di dalam kanal dan disekelilingnya dipagari oleh pagar tanah yang tinggi yang berfungsi sebagai benteng terutama agar air tidak membanjiri Koto.

Koto dilihat dari letaknya, Koto Induk, ada Koto di dalam, di luar, di Tongah (tengah), di Mudik (hulu), dan di ulak (hilir). Di samping itu ada Koto Lama dan Koto Baru, hal ini ditinjau dari perpindahan keadaan alam yang berubah, misalnya berpindahnya aliran sungai bisa menyebabkan Koto berpindah atau karena hal lainnya yang menyebabkan lahirnya sebuah Koto. Seperti bencana alam, akses, gangguan binatang buas dan lainya. Kalau menurut fungsinya, Koto di dalam berfungsi sebagai pusat/koto Induk. Koto di luar berfungsi sebagai pintu masuk atau salah pintu Rayo (raya). Di tongah Koto berfungsi sebagai pusat dan disebut juga Koto Induk/Koto Godang(besar). Koto Hulu (mudik) dan Hilir (ulak) sebagai pintu atau benteng. Setiap Koto dipimpin oleh seorang Datuk Bandaro. Gelar Datuk Bandaro diambil dari anak atau pewaris Dara Putri Muaratakus. Misalnya Bandaro Hijau dari Dara Hijau, Bandaro Sati dari Dara Sati, Bandaro Kuning dari Dara Kuning begitulah seterusnya.

Kerajaan Kathangka berasal dari warisan Langkapuri Indo Dunia yang merupakan Induk atau Bunda leluhur mereka, yang dipimpin oleh seorang raja. Raja-raja itu mestilah bergelar datu terlebih dahulu, barulah kemudian ia dapat diamanahkan sebagai raja yang ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Maksud bergelar datu sebelum diangkat menjadi seorang raja adalah raja yang diangkat merupakan pewaris (penyambung) gelar datu secara turun temurun.  Ini menunjukkan setiap raja jelas asal usulnya dan merupakan orang pilihan dari satu kaum atau puak tersebut, sesuai dengan istilah Kosiok putioh ayiu-nyo jonioh, botuong tumbuoh di mato, artinya, seseorang yang terpilih, atau dipilih menjadi seorang datu adalah orang yang benar-benar menjalankan, mematuhi aturan adat yang telah ditentukan secara turun temurun sebagai pedoman kehidupan yang belum atau tidak melanggarnya (tapijak dibenang arang).

Para Datu adalah pemangku gelar Andiko, sebelum kata mufakat berupa amanah tersebut dikukuhkan kepada seorang raja, mestilah mendapat restu dari para datu sebagai pemangku Soko dalam sebuah Koto. Untuk di wilayah Soko sistem raja kemudian dihapuskan, karena banyaknya muncul konflik baik datang dari luar maupun dari dalam. Seluruh andiko dikembalikan kepemimpinan kepada pucuk Soko Andiko di Muaratakus. Sementara di wilayah Pisoko dan Limbago diberikan hak untuk mengembangkan wilayah masing-masing, sebab pada dasarnya mereka adalah bersanak famili dan dalam silsilah satu keturunan.

Masing-masing alam dalam konsep adat terdiri dari tiga bagian. Di dalam alam Soko itu memiliki Soko, Pisoko dan Limbago. Di alam Pisoko juga memiliki Soko, Pisoko dan Limbago. Terakhir di alam Limbago, juga ada Soko, Pisoko dan Limbago-nya. Muaratakus di sebut alam Soko. Andiko 44 dikenal alam Pisoko, di luar Andiko 44 disebut alam Limbago. Bahkan pada diri seorang manusia-pun terdiri dari tiga hal itu yakni Soko, Pisoko dan Limbago.

Alam Soko adalah pusat Kedatuan, dipimpin oleh pucuk andiko yakni Ninik Datuk Raja Dubalai sebagai raja Soko bertempat di Muaratakus. Alam Pisoko tempat para datuk atau pucuk-pucuk adat di wilayah adat Andiko yang merupakan perpanjangan tangan dari Ninik Datuk Raja Dubalai sebagai Bandaro Andiko. Sedangkan alam Limbago wilayah di luar alam Soko dan Pisoko yang masih menggunakan adat Andiko.

Mengutip istilah Datuk Ramli selaku Ninik Datuk Raja Dubalai di Muaratakus, Soko terdiri dari suku-suku. Kata Suku berasal dari kata So-uku, yang memiliki makna seukuran. Di Muaratakus setiap Koto terdiri atas empat suku, yang merupakan konsep berdirinya sebuah Koto. Empat suku ini juga merupakan simbol empat penjuru angin atau empat pintu yang merupakan tempat masuk bagi kaum ke pusat Thangka di Mathangkari, Suku Domo menjadi raja Soko di dalam alam soko kedatuan yang telah menentukan Talago Undang sebagai undang-undang tertinggi.

Suku Piliang merupakan orang-orang pilihan di dalam adat kedatuan. Suku Piliang juga menjadi salah satu pucuk adat di alam Pisoko yang menjadi raja di Koto-koto dengan sistem kerajaan yang menjalankan sistem adat Andiko. Suku Piliang merupakan raja Soko di alam Limbago sistem kedatuan, yang juga bagian perangkat alam Soko. Suku Petopang adalah salah satu pucuk adat di alam Pisoko dapat juga menjadi  raja di alam Pisoko sesuai kebutuhan dalam pemakaian adat di wilayah adat  andiko dan bagian perangkat dalam alam Soko. Suku Melayu merupakan salah satu suku tertua di alam Soko. Suku ini berkembang luas mulai dari alam Soko, Pisoko hingga alam Limbago. Melayu juga menjadi pucuk di alam Pisoko dan menjadi raja di alam Limbago.

Hukum dan sistem pemerintahan adat Andiko, berjenjang naik, bertangga turun. Artinya penyelesaian sebuah perkara/masalah sesuai dengan tingkatannya. Semakin berat/besar suatu masalah, maka semakin tinggi juga tingkatan/jenjang penyelesaiannya. Apabila telah diselesaikan menemukan kata putus (mufakat), maka dikembalikan ke tingkatan di bawahnya, untuk dilaksanakan hasil putusan tersebut. Hukum dan sistem pemerintahan adat Andiko disebut dengan Sakat. Sakat memiliki arti timbangan atau takaran. Sakat juga bermakna Sakait atau satu ikatan aturan adat.

Setiap masalah diselesaikan sesuai besarnya tingkat masalah yang ada. Sesuai dengan undang-undang yang ada di dalam wilayah Thanko/andiko yang menyebutkan, Undang-undang di Kopu Kiri, Undang Jati di Kopu Kanan, Talago Undang di Mutakui.  Misalnya terjadi persoalan pada dua orang cucu keponakan yang berlainan suku, maka yang menyelesaikannya adalah tungganai rumah kedua belah pihak. Jika belum ada kata mufakat, maka diserahkan kepada Mamak Soko/suku, jika belum juga terselesaikan dibawa ke mamak pucuk Kampung. Kemudian jika hal ini belum juga terselesaikan, persoalan itu diangkat ke pucuk adat yang dipimpin oleh seorang Datuk Andiko.

Apabila masalah tak terdapat kata sepakat, kusut yang tak terselesaikan, keruh yang tak terjenihkan, maka masalah itu dibawalah oleh Datuk Andiko Kampung ke pusat Talago Undang yaitu pucuk andiko selaku Raja Soko di Muaratakus/Motakui. Sebelum ke pucuk andiko, sudah ditangani sebelumnya oleh perangkat pucuk andiko yakni Datuk Bandoro, jika tidak selesai juga, maka kata putus dilakukan oleh pucuk Andiko yakni Ninik Dt. Raja Dubalai di Muaratakus. Belum ada persoalan yang dibawa kepada Ninik Dt. Raja Dubalai, tak ada kusut yang tak selesai, tak ada keruh yang tak jernih. Biang tobuok, gontiang putuih. Artinya menunggu kata Ya atau Tidak saja dari mulut Ninik Dt. Raja Dubalai selaku Pucuk Soko.

Bagaimana status pihak yang dikenai sangsi adat karena melakukan pelanggaran adat yang disebut terhutang/terundang, seberat-beratnya diasingkan/dikeluarkan dari Kampung. Sesuai istilah Di buang ke lurah nan tak basarok, ke bukit yang tak berangin. Hukuman atau sangsi inilah yang paling ditakuti oleh orang-orang yang berada di kawasan adat Andiko. Karena, mereka yang terkena sangsi ini tidak lagi mampu masuk atau kembali ke tengah Koto/Kampung, untuk sekedar melihat sanak keluarganya karena rasa malu yang mereka sandang.

Masing-masing persukuan memiliki perangkat yang sama dengan susunan datuk kepala suku yang ada. Tuo Bolo/Palo atau kepala suku yang duduk di balai untuk mengurus Kampung. Konsep pemerintahannya bejenjang naik betangga turun. Kampung ialah pengembangan pemukiman baru oleh orang Koto dan membentuk koloni-koloni/kelompok baru. Singkatnya Kampung merupakan perluasan wilayah bagi Koto itu sendiri. Biasanya Kampung tersebar di sekitar Koto-koto yang ada, sistem yang dibangun untuk mendirikannya dirujuk pada konsep pendirian sebuah Koto. Salah seorang perwakilan diutus untuk menjadi pucuk kampung. Sama halnya dengan pendirian Koto pada awalnya, kampung juga harus memiliki empat suku sebelum disahkannya sebuah Kampung. Para perwakilan dari masing suku yang empat menetapkan tempat bagi Pucuk, Monti, Malin dan Dubalang. Merekalah yang disebut sebagai Bolo/Pembolo dari Kampung, tempat mereka di sebut Balai.***


Amirullah
lahir di Lubuk Agung , November 1977, Kesultanan VIII Kota Setingkai, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kampar. Ketua Matankari Riau dan tercatat sebagai dosen UMRI. Saat ini ia sebagai Penyuluh Budaya Kemendikbud RI.
KOMENTAR
Esai Lainnya
Terbaru
Rabu, 21 Februari 2018 - 02:17 wib

Ahok Akan Sampakan Bukti Istrinya Selingkuh

Rabu, 21 Februari 2018 - 01:56 wib

Retail Sales Daihatsu Januari 2018 Tembus 15.896 Unit

Rabu, 21 Februari 2018 - 01:43 wib

18 Tahun Hino Ranger Jadi Market Leader di Indonesia

Rabu, 21 Februari 2018 - 01:16 wib

KFC Tutup Ratusan Restorannya

Rabu, 21 Februari 2018 - 00:58 wib

BUMN Proyek Infrastruktur Dapat Ancaman

Rabu, 21 Februari 2018 - 00:44 wib

Sky Energy Melantai, Harga Sahamnya Rp375-Rp450 Per Lembar

Rabu, 21 Februari 2018 - 00:31 wib

Seorang Pengamat Menganalisa Jokowi Bisa Ditinggal PDI Perjuangan

Rabu, 21 Februari 2018 - 00:02 wib

Bagi Budi Waseso, BNN Tetap di Hati

Follow Us