TERANCAM PIDANA MAKSIMAL 20 TAHUN

Uang Pungli Disimpan di dalam Jok Motor

Liputan Khusus | Jumat, 30 November 2018 - 08:41 WIB

Uang Pungli Disimpan di dalam Jok Motor
DIPERIKSA: Lurah Sidomulyo Barat, Raimon (kemeja kotak-kotak) ketika tengah diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Riau usai terjaring operasi tangkap tangani, Rabu (28/11/2018) lalu (Foto: Humas Polda Riau for Riau Pos)

BAGIKAN


BACA JUGA

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -  Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali mencoreng nama baik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Kali ini, giliran Lurah Sidomulyo Barat terjaring operasi tangkap tangan (OTT), yang diduga melakukan pemerasan kepada masyarakat dalam pengurus surat tanah. Penangkapan dilakukan setelah menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 10 juta yang disimpan dibawah jok sepeda motor berplat plat merah. 
    Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, membenarkan ada penangkapan seroang Lurah di Kota Bertuah bernama Raimon (37). Disampaikannya, pengungkapan kasus pungutan liar (pungli) tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/616/XI/RES.1.19/2018/RIAU/Reskrimsus. 
    "Tersangka (Raimon, red) ditangkap di salah satu warung kopi Jalan Soekarno Hatta, Rabu kemarin sekitar pukul 14.30 WIB)," ujar Gidion kepada Riau Pos, Kamis (29/11) kemarin. 
     Dijelaskan Gidion, penangkapan Raimon dilakukan setelah menerima informasi dari seorang warga selaku pembeli tanah. Warga tersebut menyebutkan, oknum lurah meminta uang sebesar Rp10 juta agar surat keterangan ganti rugi (SKGR) yang diurus ditandatangani. 
    "Dari informasi itu, Satgs Saber Pungli Ditreskrimsus melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap tersangka di TKP (tempat kejadian perkara, red)," jelas mantan Wadir Resnarkoba Polda Metro Jaya. 
    Selanjutnya kata Gidion, pihaknya melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 10 juta yang disimpan dibawah jok sepeda motor berplat plat merah. Atas temuan itu, tersangka bersama barang bukti langsung dibawa ke Kantor Ditreskrimsu Polda Riau untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. 
    "Hasil pemeriksaan, sebelumnya tersangka juga  meminta uang sebesar Rp25 juta dari warga selaku penjual tanah. Tapi hanya diberi Rp23 juta," papar perwira perpangkat bunga melati tiga. 
    Disampaikan Dir Reskrimsus Polda Riau, terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama dua hari dua hari untuk menjalani proses pemeriksaan dalam melengkapi berkas perkara. Adapun modus yang dilakukannya, memeras masyarakat yang mengurus surat keterangan tanah (SKT) dan SKGR dengan meminta sejumlah uang. 
    Atas perbuatannya, Lurah Sidomulyo barat itu dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal tersebut berbunyi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 
    "Ancaman hukumanya pidana penjara minimal  4 tahun dan maksimal 20 tahun. Serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar," pungkas Dir Reskrimsus Polda Riau
     Terpisah Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru, M Noer MBS ketika dikonfirmasi terkait hal ini tampak terkejut. Dia mengaku belum mengetahui Lurah Sidomulyo terjaring OTT oleh Polda Riau, mengingat tengah berada di luar kota. "Raimon? Subahanallah. Saya belum dapat informasinya. Saya cek informasi itu," ungkap Sekko. 
    Dengan ada kejadian ini, lanjut mantan Asisten I Bidang Pemerintan Setko Pekanbaru, pihaknya merasa kecewa dan prihatin. Padahal, dirinya sudah berungkali dan mengingatkan kepada PNS di jajaran Pemko Pekanbaru untuk tidak melakukan pungutan-pungutan dalam memberikan pelayanan. 
    "Saya prihatin dan kecewa, perbuatan yang bersangkutan. Karena kita sudah mengingatkan seluruh pegawai supaya tidak meminta pungutan ke masyarakat," tegasnya. 
     Seandainya hal ini kembali terulang dikemudian hari, maka sebut M Noer, resiko itu ditanggung sendiri. "Kita sudah ingatkan, kalau berbuat tanggung sendiri. Nanti kita juga akan melihat sejauh mana keberlibatan lurah itu (Raimon, red)," imbuh M Noer.
    Untuk diketahui, kasus OTT terhadap Lurah Sidomulyo Barat bukan yang pertama kali terjadi di lingkungan Pemko Pekanbaru. Sebelumnya ada Muhammad Fahmi bin Arifin Arif, pegawai Disdukcapil Kota Pekanbaru yang yang terjaring OTT oleh Tim Sekber Satgas Pungli Pekanbaru, Rabu (25/1/2017) lalu. 
   Fahmi ditangkapkan lantaran melakukan pungli dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Lalu Zulkifli Harun, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru yang terjaring OTT dalam kasus pungli Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), Senin (10/4/2017).
     Selain Zulkifli, tiga anak buahnya turut diamankan yakni Said Martius dan Hairi bersama barang bukti berupa uang tunai Rp10,4 juta. Mereka dinyatakan bersalah dan divonis satu tahun penjara. (rir) 




Tuliskan Komentar anda dari account Facebook