KPK Singgung Proyek Kartu Nikah

Hukum | Sabtu, 24 November 2018 - 16:47 WIB

KPK Singgung Proyek Kartu Nikah
KARTU NIKAH: Petugas Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan Kartu Nikah di kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (14/11/2018). Kementerian Agama akan mengeluarkan kartu nikah untuk menggantikan buku nikah karena banyak pemalsuan. (JPG)

DEPOK (RIAUPOS.CO) - Kementerian Agama (Kemenag) menjadi yang pertama menjalankan program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Program kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini intinya menjalankan pencegahan korupsi mulai di tingkat keluarga. Penggalaknya adalah istri seluruh PNS Kemenag.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin turut hadir dalam penutupan evaluasi program pencegahan korupisi SPAK di Depok, Jawa Barat, Jumat (23/11). Kegiatan ini juga dihadiri komisioner KPK Basaria Panjaitan dan Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemenag Trisna Willy Lukman Hakim.

Lukman menuturkan, kesadaran untuk menjauhi praktik korupsi tidak hanya untuk para PNS Kemenag. Tetapi juga dimulai dari keluarga PNS tersebut. Di antaranya juga melibatkan para istri PNS Kemenag. Mulai dari tingkat staf hingga pejabat, bahkan sampai istri Menag sekalipun. Dalam rangka untuk tidak melakukan hal-hal yang dinilai korupsi dan manipulative dalam mengemban tugas di Kemenag, jelasnya.

Dia juga berharap upaya kampanye mencegah korupsi di lingkungan keluarga PNS Kemenag tidak dijadikan sebagai beban, pamrih, atau takut. Lukman mengatakan pencegahan korupsi harus dilakukan dengan dasar rasa cinta. Cinta kepada keluarga atau bahkan sesama keluarga besar pegawai Kemenag.

Komisioner KPK Basaria Panjaitan mengatakan, bahwa Kemenag merupakan lembaga pertama yang mengadopsi program SPAK. Kemudian sekarang tersebar di kantor kemang pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota. Saya mengajak ibu-ibu untuk menjaga bapak-bapaknya, katanya.

Menurut Basaria peran perempuan atau istri PNS untuk pencegahan korupsi. Di rumah para istri bisa mendidik anak-anak untuk berperilaku jujur. Para perempuan istri PNS bisa menjaga suaminya supaya tidak terlibat kasus korupsi atau menerima gratifikasi, katanya. Dia berharap program SPAK menular di instansi lainnya.

Dia menegaskan, tujuan pertama gerakan SPAK adalah menjaga diri sendiri para perempuan untuk menghindari praktik korupsi. Kemudian menerapkannya untuk lingkungan keluarga. Baik itu kepada anak-anak maupun suami yang menjadi PNS di Kemenag.

Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemenag Trisna Willy Lukman Hakim mengatakan, dalam program SPAK itu dikenal istilah agen. Mereka adalah istri-istri PNS Kemenag yang sudah mengikuti pelatihan. Jumlahnya ada 164 orang. Dari kantor Kemenag pusat hingga daerah, kata Trisna.





loading...

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook