Riau Pos berupaya menjembatani aspirasi pembaca atau masyarakat Riau pada umumnya. Jika itu berbentuk keluhan terhadap pemerintah daerah, Riau Pos akan menyiapkan liputannya dan diterbitkan di halaman ini. Termasuk instansi lain. Tentunya melalui kaedah atau etika yang sudah ditentukan. Dan Riau Pos berhak untuk memilih mana yang ditindaklanjuti dan yang mana tidak dengan berbagai pertimbangan. Kami juga akan mengedit seperlunya aspirasi pembaca yang dimuat, tanpa mengurangi/menghilangkan substansi isi. Untuk menyampaikan aspirasinya, silahkan kirim pesan teks atau foto, atau keduanya melalui:WA: 081334159333. Email/FB: riaupos.interaktif@gmail.com IG: @riaupos_interaktif, Twitter: @riaupos2017. Path: @riaupos2017.
Diberlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan
Jumat, 16 November 2018 - 09:19 WIB > Dibaca 606 kali Print | Komentar
Diberlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan

Pak Dispenda Riau, apakah benar diberlakukan pemutihan pajak kendaraan. Mohon penjelasaannya?

WA:085263XXX

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Banyak masyarakat yang mengira, kalau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dihapus secara keseluruhan. Padahal sebenarnya, denda yang dihapus adalah denda yang tertera hingga 30 Maret 2018.

Diketahui, pemberlakuan penghapusan denda PKB dan BBNKB dimulai sejak 22 Oktober hingga 30 November mendatang. Dihapus hanya denda yang tertera sampai 31 Maret 2018. Jika jatuh tempo pajak setelah 31 Maret 2018, maka denda 2018 tetap dibayar. Hanya denda di tahun sebelumnya yang dihapus.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur tentang penghapusan denda PKB. Penerapan penghapusan denda yang hingga 31 Maret 2018 itu, karena Peraturan Gubernur disahkan pada 31 Maret 2018. Sedangkan peraturan pelaksana baru dikeluarkan pada Oktober.

‘’Contohnya, kendaraan sudah nunggak pajak tiga tahun, 2016, 2017 dan 2018. Jatuh temponya April, atau setelah 31 Maret 2018. Maka denda yang dihapus hanya untuk tahun 2016 dan 2017. Sedangkan denda 2018 tetap dibayar untuk April dan seterusnya,’’ kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Indra Putrayana melalui Kabid Pajak Daerah Ispan S Syahputra, kemarin.

Dia menjelaskan, wajib pajak juga bisa mengecek estimasi besaran pajak yang harus dibayar, melalui website: https://badanpendapatan.riau.go.id/infopajak. Setelah situs terbuka, masukkan nomor polisi (nopol) kendaraan yang akan dibayar pajaknya. ‘’Setelah dimasukkan nomor polisi, maka akan muncul estimasi besaran pajak kendaraan. Klik angka yang muncul, lalu akan terlihat detail. Mulai pajak pokok, denda, sumbangan wajib dana kecelakaan (SWDK). Ingat, ini hanya estimasi,’’ jelas Ispan.

Pembayaran pajak kendaraan ini pun bisa dilakukan di 33 kantor pelayanan Samsat yang ada di Riau. Ini terdiri dari 20 unit pelayanan terpadu (UPT) dan 13 unit pelayanan (UP) di Riau.

Dispenda Riau sebelumnya juga sudah meluncurkan aplikasi E-Samsat. Namun ini tak bisa digunakan untuk pembayaran pajak yang sudah menunggak. ‘’Kalau di E-Samsat ini, hanya untuk yang tidak menunggak pajak,’’ ujarnya.

Sebab, untuk penghapusan denda pajak kendaraan ini, ada persyaratan khusus yang dipenuhi. Yakni, pemilik kendaraan harus membuat surat permohonan penghapusan denda pajak. Ini sudah diatur dalam peraturan daerah Riau. ‘’Makanya, bagi yang sudah nunggak pajak, dan ingin dihapus denda pajaknya, harus membuat surat permohonan. Formulir permohonannya sudah kami sediakan di kantor-kantor pelayanan,’’ kata Ispan.

  Untuk pelayanan lainnya, sama seperti pelayanan biasa. Untuk pembayaran pajak tahunan kata Ispan, harus membawa STNK dan SKPD asli. Kemudian dibawa juga KTP asli sesuai kepemilikan kendaraan tersebut.

Tapi, jika perpanjangan lima tahunan, maka harus dibawa BPKB asli kendaraan tersebut. ‘’Kalau pajak lima tahunan, itu harus melalui proses cek fisik kendaraan terlebih dahulu,’’ kata dia.

Setelah semua persyaratan lengkap kata Ispan, maka diserahkan kepada petugas pelayanan di kantor Samsat. ‘’Jika jaringan tak bermasalah, listrik hidup, maka pelayanan pembayaran pajak tahunan paling lama 30 menit. Kecuali yang perpanjangan lima tahun, harus cek fisik kendaraan,’’ ujar Ispan.

Dia juga mengingatkan, untuk penghapusan denda pajak kendaraan ini, hanya berlaku dalam rentang waktu 22 Oktober hingga 30 November. ‘’Pembayaran sebelum dan sesudah rentang waktu yang ditetapkan, tidak berlaku penghapusan denda pajak kendaraan. Jadi manfaatkan waktu yang lima pekan tersebut,’’ kata Ispan.(dal)


KOMENTAR
Berita Update

AHY Temui UAS di Pekanbaru
Senin, 17 Desember 2018 - 15:17 wib

149 Peserta Ikut Ujian Profesi Advokat
Senin, 17 Desember 2018 - 15:09 wib
Bupati Pimpin Doa Pemberian Gelar Adat Presiden

Bupati Pimpin Doa Pemberian Gelar Adat Presiden
Senin, 17 Desember 2018 - 15:00 wib

Penyeludup Paruh Burung Rangkong Ditangkap
Senin, 17 Desember 2018 - 14:30 wib
Pemkab Matangkan Rencana Geopark Natuna dari Unesco

Pemkab Matangkan Rencana Geopark Natuna dari Unesco
Senin, 17 Desember 2018 - 14:08 wib

Dorong Wisata Olahraga Jadi Iven Tahunan
Senin, 17 Desember 2018 - 14:00 wib
Pelti Siak Agendakan Open Turnamen Tingkat Provinsi
Petenis Bengkalis dan Siak Berbagi Medali
Senin, 17 Desember 2018 - 13:45 wib

Syamsuar Tepuk Tepung Tawar Jokowi
Senin, 17 Desember 2018 - 13:30 wib
Cari Berita
Interaktif Terbaru
Akan Dicek ke Lokasi

Senin, 17 Desember 2018 - 09:16 WIB

Peserta MTQ tanpa TC dan Manfaatkan Seragam Lama

Kamis, 29 November 2018 - 09:22 WIB

 Pengumuman Ranking SKD CPNS Pekan Ini

Selasa, 27 November 2018 - 09:20 WIB

Kerusakan Jalan Datuk Laksamana Semakin Parah

Kamis, 15 November 2018 - 09:38 WIB

Angkat Potensi Kerang Rohil

Selasa, 25 September 2018 - 17:38 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us