Anggaran Makan SMAN Plus Dihentikan

Riau | Kamis, 15 November 2018 - 10:00 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, menghentikan anggaran belanja makam minum untuk SMA Negeri Plus Riau. Anggaran yang dihentikan tersebut untuk Desember 2018. Ini karena keterbatasan anggaran.

   Hal tersebut telah disampaikan oleh Dinas Pendidikan Riau kepada Kepala SMAN Plus Riau. Dalam surat itu, kepala sekolah diminta untuk menyampaikan hal tersebut kepada orangtua siswa.

   Dalam surat itu, dijelaskan keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat pada Senin 24 September 2018. Ada beberapa poin yang disampaikan dalam surat tertanggal 12 November 2018 itu.

   Pertama, makan dan minum siswa SMAN Plus Riau yang dibiaya APBD tahun anggaran 2018, pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan SMAN Plus Riau hanya sampai tanggal 30 November 2018.

   Kedua, dikarenakan kurangnya anggaran APBD 2018 dan tidak ada APBD-P 2018, maka makan dan minum siswa SMAN Plus Riau dari 1-30 Desember 2018 akan dibebankan kepada orang tua/wali murid. Ketiga, kepada pihak sekolah agar dapat menyampaikan hal tersebut itu kepada orang tua/wali murid.

  Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi mengakui adanya surat tersebut. Dijelaskannya, tidak ada lagi anggaran makan dan minum SMAN Plus Riau sampai 31 November 2018 karena kekurangan anggaran.

   Pada intinya, itu karena keterbatasan penganggaran di 2018. Kemungkinan besar itu, tentang kecukupan penganggaran, kata Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, Rabu (14/11) siang.

   Ditanya apakah orang tua/wali murid sudah bersedia menerima keputusan itu, Ahmad Hijazi menyatakan kalau dia tidak mengetahuinya. Saya belum tahu. Itu sekolah yang mengekspos ke wali murid, itu pun harus dengan prinsip kehati-hatian, jelasnya.

   Karena kata Ahmad Hijazi, harus jelas mana yang menjadi beban dinas dan sekolah. Akuntabilitasnya harus jelas, ujarnya. 

    Disinggung apakah tidak ada cara lain untuk menyiasati persoalan itu, Ahmad Hijazi menyatakan kalau terlalu banyak penyiasatan nanti malah menyalahi aturan. Kita kalau melakukan sesuatu harus masuk dalam dokumen anggaran. Kalau tak masuk dokumen bagaimana kita menyiasati, katanya.(mng)

(Laporan SARIDLA MAIJAR, Pekanbaru)



loading...

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU