Depan >> Berita >> Riau >>
Dikucurkan Rp16 M untuk Penanggulangan Abrasi
Jumat, 09 November 2018 - 14:00 WIB > Dibaca 428 kali Print | Komentar
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Abrasi di wilayah pesisir Riau, sudah menjadi bencana tahunan. Namun selama ini, tak ada aksi nyata dalam penanggulangannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, memperjuangkan ke pusat, hasilnya pada 2019 dikucurkan anggaran untuk itu sebesar Rp16 miliar.

  Anggota DPD RI Perwakilan Riau Abdul Gafar Usman mengatakan, ada lima kabupaten di Riau yang hampir setiap tahun dilanda abrasi. Antara lain Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti.

 Oleh karena itu, kata Abdul Gafar, perlu perhatian serius dalam mengantisipasi bencana tersebut. Salah satunya dengan dibangun pemecah gelombang. Sehingga, daratan tidak terkikis. Hal ini sudah dibicarakan olehnya bersama pemerintah setempat.

    “Kemarin, sewaktu saya turun, kita undang lima kepala daerah. Ketemu dengan kementerian, dirjen terkait. Setelah itu, secara teknis juga sudah kita bahas dengan Kepala Balai Perairan,” kata Abdul Gafar, Kamis (8/11) siang saat berkunjung ke Pemprov Riau.

    Dari hasil pembicaraan dengan sejumlah pihak tersebut kata dia, ternyata tidak pernah dianggarkan oleh pemerintah dalam penanggulangan abrasi ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah dua tahun tak ada anggaran untuk itu.

“Dari informasi kepala balai, tahun kemarin dan tahun ini hampir tak mendapatkan anggaran dari pusat untuk penanggulangan abrasi ini,” ujar dia.

Oleh karena itu, Gafar sebagai perwakilan Riau di pusat, telah memperjuangkannya. Hasilnya, Kementerian PUPR menganggarkan untuk pembangunan pemecah gelombang sebesar Rp16 miliar.

“Namun setelah kita lakukan komunikasi dengan kementerian dan Alhamdulillah, pada 2019 ini dapat anggaran Rp16 miliar untuk abrasi di Riau,” ujarnya.

   Dijelaskannya, itu adalah salah satu contoh tugas anggota DPD RI di pusat.  Aspirasi-aspirasi daerah diserap, lalu diperjuangkan ke pusat. Dalam menanggung aspirasi ini, tentu perlu koordinasi dan komunikasi yang bagus dengan pemerintah daerah.

“Fungsi DPD itu akan lebih optimal apabila terintegrasi dan terkoneksi dengan pemerintah daerah. Baik itu pemerintah kabupaten/kota, maupun provinsi,” kata dia.(dal)
KOMENTAR
Berita Update

KM Angkut 45 Rombongan Pesta, Tenggelam
Kamis, 17 Januari 2019 - 11:35 wib
Naik Gaji, PNS dan TNI-Polri Harus Tetap Netral

Naik Gaji, PNS dan TNI-Polri Harus Tetap Netral
Kamis, 17 Januari 2019 - 11:27 wib
Anthony Ginting Belum Terbendung

Anthony Ginting Belum Terbendung
Kamis, 17 Januari 2019 - 11:25 wib
28 TAHUN RIAU POS
Go Digital!
Kamis, 17 Januari 2019 - 11:01 wib

Luhut: Syamsuar dan Jokowi Ini Sama
Kamis, 17 Januari 2019 - 11:00 wib
Pengunjung Rutan Ketahuan Simpan Sabu di Bra

Pengunjung Rutan Ketahuan Simpan Sabu di Bra
Kamis, 17 Januari 2019 - 10:45 wib

Luhut: Syamsuar dan Jokowi Ini Sama
Kamis, 17 Januari 2019 - 10:30 wib
Cari Berita
Riau Terbaru
Raih Adipura, Pemkab Kampar Berikan Penghargaan Petugas Kebersihan
KM Angkut 45 Rombongan Pesta, Tenggelam

Kamis, 17 Januari 2019 - 11:35 WIB

Jalan Siak-Pelalawan Masuk  Pekerjaan Infrastruktur  KITB Mulai Dibenahi
Go Digital!

Kamis, 17 Januari 2019 - 11:01 WIB

Luhut: Syamsuar dan Jokowi Ini Sama

Kamis, 17 Januari 2019 - 11:00 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us