Depan >> Berita >> Hukum >>
Sempat Ditahan, Status Hukum Rizieq Belum Jelas
Kamis, 08 November 2018 - 13:34 WIB > Dibaca 485 kali Print | Komentar
Berita Terkait

Habib Rizieq Tak Langgar Hukum



JAKARTA  (RIAUPOS.CO) - Kasus yang mendera Muhammad Rizieq Shihab atau Habieb Rizieq Shihab di Arab Saudi bertambah. Sebelumnya dia tersangkut persoalan izin tinggal yang sudah kedaluwarsa. Yang terbaru dia dikabarkan sempat ditangkap polisi karena kedapatan ada bendera hitam dan mengarah pada ciri gerakan ekstrimis.

Hingga malam tadi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) belum meng­onfirmasi status Habieb Rizieq. Direktur Perlin­dungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal tidak memberikan informasi status hukum pentolan Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

Saat ditanya lebih detail terkait kasus terbaru Habieb Rizieq tersebut, Iqbal hanya menjawab diplomatis. ’’Bagi kami kasus ini tidak berbeda dengan kasus WNI lainnya yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri,’’ jelasnya.

Menurut dia, tugas perwakilan Indonesia sebatas memberikan pendampingan ke konsuleran untuk memastikan hak-hak hukum WNI yang bermasalah terpenuhi.

Dubes Indonesia di Riyadh Agus Maftuh Abegebriel juga tidak memberikan informasi terkini terkait status hukum Habieb Rizieq. Jawa Pos (JPG) sudah berusaha menghubunginya, namun Dubes Agus tidak memberikan balasan atau tanggapan.

Dalam keterangan tertulis­nya, Dubes Agus menjelaskan, kronologi persoalan yang mendera Habieb Rizieq itu. Kasus ini bermula pada 5 November lalu sekitar pukul 08.00 waktu setempat, tempat tinggal Habieb Rizieq didatangi oleh kepolisian Makkah. Petugas kepolisian datang karena mengetahui adanya pemasangan bendera hitam yang mengarah pada ciri-ciri gerakan ekstrimis. Bendera tersebut dipasang di dinding bagian belakang kediaman Habieb Rizieq. Setelah itu pada hari yang sama, sekitar pukul 16.00 waktu setempat, Habieb Rizieq dijemput oleh kepolisian Makkah dan Mabahis Ammah atau intelejen umum (General Investigation Directorate/GID). Kemudian Habieb Rizieq dibawa ke kantor kepolisian. Selanjutnya untuk keperluan proses penyelidikan dan penyidikan, Habieb Rizieq sempat ditetapkan untuk ditahan oleh kepolisian wilayah Makkah.

Setelah ditahan semalaman, pada 6 November Rizieq berhasil dikeluarkan dari tahanan kepolisian Makkah. Upaya ini dilakukan dengan jaminan yang diberikan oleh perwakilan Indonesia. Tetapi belum ada kejelasan jaminan berwujud apa yang bisa membuat Rizieq dikeluarkan dari tahanan kepolisian.

Agus menjelaskan, Arab Saudi sangat melarang keras segala bentuk jargon, label, dan atribut apapun yang melambangkan atau berbau terorisme. Baik itu terkait dengan simbol ISIS, Al-Qaedah, Al-Jamaah al-Islamiyah, dan organisasi sejenis lainnya. Pemerintah Saudi juga melakukan pemantauan aktivitas tersebut di media sosial. Kasus ini bisa berujung pidana berat jika terbukti bersentuhan dengan organisasi terorisme.

Dia mengatakan KBRI di Riyadh akan terus berkoordinasi dengan otoritas di Arab Saudi. Supaya bisa memantau perkembangan tuduhan apa yang sebenarnya dijatuhkan kepolisian setempat kepada Habieb Rizieq. Dia berharap Rizieq hanya tersangkut masalah overstay saja. Di mana persoalan overstay merupakan pelanggaran imigrasi saja.

Sebaliknya dia mengaku khawatir jika tuduhan kepada Rizieq terkait dengan keamanan Kerajaan Arab Saudi. Jika benar tuduhan ini yang diberikan ke Rizieq, maka kasusnya akan ditangani oleh Riasah Amni ad-Daulah atau Presidency of State Security. Lembaga ini menurut Agus, merupakan sebuah lembaga yang bersifat super body.

Sementara terkait pemeriksaan HRS oleh Pemerintah Arab Saudi, Polri bersikap pasif. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi police to police antara Polri dengan kepolisian Arab Saudi. ”Ini sebenarnya kewenangan Kementerian Luar Negeri,” ujarnya.

Bila diperlukan tentu Polri akan ikut berkoordinasi dengan kepolisian Arab Saudi. ”Inikan soal warga negara Indonesia yang diperiksa di luar negeri. Bukan di dalam negeri,” tutur jenderal berbintang satu tersebut.

Sementara Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan bahwa terkait HRS sebenarnya perlu dipahami adanya kedaulatan sebuah negara. Bila ada masalah di luar negeri tentunya negeri lain tidak bisa terlibat. ”Begitu sebaliknya, orang luar diharapkan menghormati proses hukum di Indonesia,” ujarnya.(wan/idr/jpg)


KOMENTAR
Berita Update
GAMEZ FREE FIRE COMPETITION
Kompetisi eSport Berhadiah Golden Ticket Grand Final Indonesia Master 2019
Rabu, 16 Januari 2019 - 18:02 wib
Masyarakat Keluhkan Banyak Jalan Rusak

Masyarakat Keluhkan Banyak Jalan Rusak
Rabu, 16 Januari 2019 - 17:15 wib

Piala Adipura Diarak di Kota Bangkinang
Rabu, 16 Januari 2019 - 17:00 wib
Dewan Minta Pemkab  Perhatikan Guru Komite

Dewan Minta Pemkab Perhatikan Guru Komite
Rabu, 16 Januari 2019 - 16:30 wib
Pengurus OPSI  Riau dimintai keterangan di kantor Satpol PP Pekanbaru
Dugaan LGBT
Pengurus OPSI Riau dimintai keterangan di kantor Satpol PP Pekanbaru
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:43 wib
Kepergok Curi Besi Tua, Pria 46 Tahun Diamankan

Kepergok Curi Besi Tua, Pria 46 Tahun Diamankan
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:40 wib
Jangan Daratan Terus, Pesisir Juga Perlu Dilihat
TUAN RUMAH PORPROV X
Jangan Daratan Terus, Pesisir Juga Perlu Dilihat
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:30 wib
Harga Beras Turun Rp500 per Kilogram
Beras Impor Masih Diburu
Harga Beras Turun Rp500 per Kilogram
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:15 wib
372 Ekor  Sapi  Dihibahkan Tahun Ini

372 Ekor Sapi Dihibahkan Tahun Ini
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Idrus Didakwa Terima Lebih dari Rp2 Miliar

Rabu, 16 Januari 2019 - 11:54 WIB

Apa Kabar Pengusutan Dana Hibah Rp120 Miliar Pemko Pekanbaru?
Lima Kades di Rohul Diperiksa Jaksa

Selasa, 15 Januari 2019 - 18:00 WIB

Bupati Meranti Dituding Penjahat Kelamin

Sabtu, 12 Januari 2019 - 11:55 WIB

Siapa di Balik BBP, Kreator Hoaks Surat Suara?

Kamis, 10 Januari 2019 - 10:30 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us