Kepala Daerah Diminta Kesampingkan Politik
Senin, 05 November 2018 - 12:56 WIB > Dibaca 293 kali Print | Komentar
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sebelas kepala daerah di Riau telah menyatakan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf. Dukungan secara terbuka ini dikhawatirkan mengganggu kinerja para bupati dan wali kota, terutama dalam melayani kepentingan masyarakat yang dipimpin. 

Memasuki masa kampanye saat ini, akan ada banyak agenda politik yang akan terlaksana. Untuk itu, kepala daerah yang telah menyatakan dukungan diminta agar tidak salah arah. Jangan hanya karena kepentingan politik masyarakat terabaikan. Ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau Taufik Arrakhman kepada Riau Pos, Ahad (4/11).

“Kami DPRD sajalah contohnya. Sebagai orang politik kami akan sangat sibuk pada tahun ini sampai pemilihan. Makanya jangan sampai urusan politik bercampur dengan urusan sebagai kepala daerah. Ini kan sangat rawan. Akhirnya yang jadi korban adalah masyarakat,” ucap Taufik.

Politisi Gerindra itu juga mengingatkan, bahwa tugas kepala daerah yang utama adalah menjadi pelayan masyarakat. Karena pada saat pemilihan, para bupati dan wali kota mendapatkan amanah dari rakyat untuk mengurusi daerah, tidak untuk memuluskan urusan politik. 

Dirinya tidak melarang kepala daerah untuk terjun langsung. Tapi, dengan catatan, kepentingan masyarakat tetap utama. “Misalkan ada agenda kampanye di daerah yang dipimpin oleh bupati atau wali kota maka pasti otomatis kepala daerah yang telah menyatakan dukungan, ikut turun. Belum lagi menyiapkan tim untuk mensukseskan pemilihan mereka di daerah. Pasti terganggu,” ucapnya.

Kepada Bawaslu, dirinya meminta agar tetap profesional dalam melaksanakan tugas. Bahkan bila perlu Bawaslu terlibat aktif dalam mengawasi kegiatan kepala daerah agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti menggunakan jabatan, fasilitas negara untuk kepentingan politik. 

“Kami minta (Bawaslu) yang pertama netral. Kalau memang yang melanggar itu dari kedua kubu paslon silakan tindak kedua-duanya,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan menyebut pihaknya akan melakukan pengawasan semaksimal mungkin. Soal rekomendasi sanksi kepala daerah ke Kemendagri, Rusidi menyebut akan disurati secepatnya.”Nanti akan kami surati segera. Untuk pengawasan tetap kami akan maksimal. Kami juga pastikan tidak ada tebang pilih. Semua sama di hadapan hukum,” tegasnya.(das)





(Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru)
KOMENTAR
Berita Update
Pemkab Bakal Hibahkan Gedung SMK

Pemkab Bakal Hibahkan Gedung SMK
Rabu, 21 November 2018 - 12:45 wib

Bongkar Reklame Ilegal
Rabu, 21 November 2018 - 12:30 wib
Pemkab Tak Tutup Mata pada Kerusakan Jalan Gajah Mada

Pemkab Tak Tutup Mata pada Kerusakan Jalan Gajah Mada
Rabu, 21 November 2018 - 12:00 wib
Maksiat Jangan Dianggap Sepele

Maksiat Jangan Dianggap Sepele
Rabu, 21 November 2018 - 11:30 wib
Kayu Tumbang, Listrik Padam 21 Jam

Kayu Tumbang, Listrik Padam 21 Jam
Rabu, 21 November 2018 - 11:15 wib
Kapolda Sampaikan Pesan Kamtibmas di Subuh Berjamaah

Kapolda Sampaikan Pesan Kamtibmas di Subuh Berjamaah
Rabu, 21 November 2018 - 11:00 wib

Pingsan dan Meninggal Usai Lomba Salawat
Rabu, 21 November 2018 - 10:45 wib
APBD 2019 Rp1,47 T

APBD 2019 Rp1,47 T
Rabu, 21 November 2018 - 10:45 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Orba Jadi Alat untuk Takut-Takuti Rakyat

Selasa, 20 November 2018 - 19:30 WIB

Surat Suara Lebih Besar dari Koran

Selasa, 20 November 2018 - 17:54 WIB

Granadi Disita, DPP Partai Berkarya Pindah Kantor

Selasa, 20 November 2018 - 17:32 WIB

LAM dan Polda Sepakat Ciptakan Pemilu Damai di Riau

Senin, 19 November 2018 - 10:36 WIB

Bela SBY, Ruhut Sebut Prabowo Seperti Beruang Madu

Minggu, 18 November 2018 - 06:45 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us