Kecewa karena Isinya Terkesan Simpang Siur
KPU Tagih Salinan Putusan OSO
Jumat, 02 November 2018 - 13:31 WIB > Dibaca 401 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya bisa mengelus dada. 

KPU berharap bisa segera mendapatkan salinan putusan yang membatalkan PKPU 26/2018 itu. Dengan begitu, KPU bisa memutuskan cara menindaklanjuti putusan tersebut. ”Semalam (31/10) Mas Arief (Ketua KPU Arief Budiman, red) sudah menandatangani surat ke MA untuk meminta salinan putusan itu,” terang Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Kamis (1/11). 

Surat itu juga sudah dikirim ke MA. Pihaknya tidak bisa lagi menunggu inisiatif MA dan memilih proaktif menagih salinan putusan. Sebab, tidak mungkin KPU menindaklanjuti putusan tanpa dasar salinan resmi.

Pramono menjelaskan, KPU menyayangkan cara MA dalam mengumumkan putusan hukum. Alih-alih gamblang, MA justru menyampaikan informasi yang simpang siur. ”Ini yang kedua kalinya juga MA memperlakukan KPU dengan cara yang tidak patut,” lanjut dia. 

Sebelumnya, dalam perkara uji materi PKPU 20/2018 yang memuat larangan nyaleg bagi eks koruptor, KPU juga diperlakukan seenaknya. MA langsung membuat jumpa pers soal putusan itu. Sedangkan salinan putusan tersebut baru diberikan beberapa hari kemudian. Karena itu, KPU tidak bisa langsung bersikap.

Menurut Pramono, tidak seharusnya lembaga sekelas MA melakukan hal semacam itu. Terlebih, KPU merupakan pihak tergugat dalam uji materi tersebut. Dia berharap MA segera menindaklanjuti surat KPU dan memberikan salinan putusan resmi. 

Setelah menerima salinan resmi, KPU akan mempelajari putusan itu. Kemudian, KPU akan berkonsultasi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang cara menindaklanjuti putusan tersebut. Hingga kemarin, dugaan yang muncul, putusan MA tidak sejalan dengan putusan MK yang levelnya setara dengan UU.
Pramono menambahkan, KPU akan berhati-hati dalam menyikapi putusan tersebut. Bagaimanapun, salah satu tugas KPU berdasar perintah UU Pemilu adalah melaksanakan putusan pengadilan. Bila putusan MA memang bertentangan dnegan putusan MK, KPU juga tidak boleh salah langkah dalam bersikap.

Selain berkonsultasi dengan MK, rencananya, KPU meminta pendapat sejumlah pakar hukum tata negara. ”Kami mau ngomong apa pun. Putusan MA itu sah. Dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menguji materi aturan di bawah undang-undang,” tambahnya. 

Sementara itu, Juru Bicara MA Suhadi menyatakan, hingga kemarin minutasi putusan perkara OSO belum juga selesai. ”Mungkin awal pekan depan (baru selesai, red),” ujarnya saat dihubungi kemarin. Setelah itu, barulah pihaknya bisa memberikan salinan putusan tersebut secara lengkap.

Suhadi beralasan, para hakim agung tidak berada di Jakarta sehingga belum memungkinkan untuk menyelesaikan minutasi putusan tersebut. ”Semua pimpinan sedang rapat pleno di Bandung,” lanjutnya. 

Sebagaimana diberitakan, MA mengabulkan uji materi PKPU 26/2018 yang diajukan oleh OSO. Salah satu pasal PKPU itu memuat klausul kewajiban mundur dari kepengurusan parpol bagi politikus yang mencalonkan diri sebagai senator. Aturan tersebut merupakan turunan putusan MK yang melarang pengurus parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD sejak Pemilu 2019.

OSO menggugat PKPU karena namanya tidak masuk daftar calon tetap anggota DPD gara-gara statusnya sebagai ketua umum Partai Hanura. (byu/c11/fat/kom)
KOMENTAR
Berita Update

Ketua LAM: Jangan Lupakan Mempura
Sabtu, 19 Januari 2019 - 09:10 wib
Arab Saudi Bantu  Kitab Kuning ke Riau

Arab Saudi Bantu Kitab Kuning ke Riau
Sabtu, 18 Januari 2019 - 18:00 wib
Waspadai Rawan Kebakaran di Februari
Burhan Gurning: Masa Peralihan Musim
Waspadai Rawan Kebakaran di Februari
Sabtu, 18 Januari 2019 - 17:33 wib
Diperbaiki dengan Tambal Sulam

Diperbaiki dengan Tambal Sulam
Sabtu, 18 Januari 2019 - 17:00 wib
PPTK Tiga Proyek PUPR Diperiksa

PPTK Tiga Proyek PUPR Diperiksa
Sabtu, 18 Januari 2019 - 16:36 wib

71 Warga Binaan Rutan Dumai Rekam KTP-el
Sabtu, 18 Januari 2019 - 16:00 wib
Bakti Sosial untuk Negeri Digelar EMP di Pulau Padang
PT Energi Mega Persada
Bakti Sosial untuk Negeri Digelar EMP di Pulau Padang
Sabtu, 18 Januari 2019 - 15:59 wib

PT Inka Ekspor 15 Gerbong Kereta ke Bangladesh
Sabtu, 18 Januari 2019 - 15:36 wib

Stok Beras Cukup untuk Delapan Bulan
Sabtu, 18 Januari 2019 - 15:05 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Debat Panas, lalu Berpelukan

Jumat, 18 Januari 2019 - 11:48 WIB

Pengganti Azis Zaenal Harus Kader PPP

Jumat, 18 Januari 2019 - 10:29 WIB

TKN: Ma’ruf Amin Penting untuk Jokowi

Jumat, 18 Januari 2019 - 09:53 WIB

Warga Keluhkan APK Caleg

Jumat, 18 Januari 2019 - 09:27 WIB

Sandiaga Ingin KPK Ada di Setiap Daerah

Jumat, 18 Januari 2019 - 08:53 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini
Ketua LAM: Jangan Lupakan Mempura