Kecewa karena Isinya Terkesan Simpang Siur
KPU Tagih Salinan Putusan OSO
Jumat, 02 November 2018 - 13:31 WIB > Dibaca 344 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya bisa mengelus dada. 

KPU berharap bisa segera mendapatkan salinan putusan yang membatalkan PKPU 26/2018 itu. Dengan begitu, KPU bisa memutuskan cara menindaklanjuti putusan tersebut. ”Semalam (31/10) Mas Arief (Ketua KPU Arief Budiman, red) sudah menandatangani surat ke MA untuk meminta salinan putusan itu,” terang Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Kamis (1/11). 

Surat itu juga sudah dikirim ke MA. Pihaknya tidak bisa lagi menunggu inisiatif MA dan memilih proaktif menagih salinan putusan. Sebab, tidak mungkin KPU menindaklanjuti putusan tanpa dasar salinan resmi.

Pramono menjelaskan, KPU menyayangkan cara MA dalam mengumumkan putusan hukum. Alih-alih gamblang, MA justru menyampaikan informasi yang simpang siur. ”Ini yang kedua kalinya juga MA memperlakukan KPU dengan cara yang tidak patut,” lanjut dia. 

Sebelumnya, dalam perkara uji materi PKPU 20/2018 yang memuat larangan nyaleg bagi eks koruptor, KPU juga diperlakukan seenaknya. MA langsung membuat jumpa pers soal putusan itu. Sedangkan salinan putusan tersebut baru diberikan beberapa hari kemudian. Karena itu, KPU tidak bisa langsung bersikap.

Menurut Pramono, tidak seharusnya lembaga sekelas MA melakukan hal semacam itu. Terlebih, KPU merupakan pihak tergugat dalam uji materi tersebut. Dia berharap MA segera menindaklanjuti surat KPU dan memberikan salinan putusan resmi. 

Setelah menerima salinan resmi, KPU akan mempelajari putusan itu. Kemudian, KPU akan berkonsultasi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang cara menindaklanjuti putusan tersebut. Hingga kemarin, dugaan yang muncul, putusan MA tidak sejalan dengan putusan MK yang levelnya setara dengan UU.
Pramono menambahkan, KPU akan berhati-hati dalam menyikapi putusan tersebut. Bagaimanapun, salah satu tugas KPU berdasar perintah UU Pemilu adalah melaksanakan putusan pengadilan. Bila putusan MA memang bertentangan dnegan putusan MK, KPU juga tidak boleh salah langkah dalam bersikap.

Selain berkonsultasi dengan MK, rencananya, KPU meminta pendapat sejumlah pakar hukum tata negara. ”Kami mau ngomong apa pun. Putusan MA itu sah. Dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menguji materi aturan di bawah undang-undang,” tambahnya. 

Sementara itu, Juru Bicara MA Suhadi menyatakan, hingga kemarin minutasi putusan perkara OSO belum juga selesai. ”Mungkin awal pekan depan (baru selesai, red),” ujarnya saat dihubungi kemarin. Setelah itu, barulah pihaknya bisa memberikan salinan putusan tersebut secara lengkap.

Suhadi beralasan, para hakim agung tidak berada di Jakarta sehingga belum memungkinkan untuk menyelesaikan minutasi putusan tersebut. ”Semua pimpinan sedang rapat pleno di Bandung,” lanjutnya. 

Sebagaimana diberitakan, MA mengabulkan uji materi PKPU 26/2018 yang diajukan oleh OSO. Salah satu pasal PKPU itu memuat klausul kewajiban mundur dari kepengurusan parpol bagi politikus yang mencalonkan diri sebagai senator. Aturan tersebut merupakan turunan putusan MK yang melarang pengurus parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD sejak Pemilu 2019.

OSO menggugat PKPU karena namanya tidak masuk daftar calon tetap anggota DPD gara-gara statusnya sebagai ketua umum Partai Hanura. (byu/c11/fat/kom)
KOMENTAR
Berita Update
Pemkab Bakal Hibahkan Gedung SMK

Pemkab Bakal Hibahkan Gedung SMK
Rabu, 21 November 2018 - 12:45 wib

Bongkar Reklame Ilegal
Rabu, 21 November 2018 - 12:30 wib
Pemkab Tak Tutup Mata pada Kerusakan Jalan Gajah Mada

Pemkab Tak Tutup Mata pada Kerusakan Jalan Gajah Mada
Rabu, 21 November 2018 - 12:00 wib
Maksiat Jangan Dianggap Sepele

Maksiat Jangan Dianggap Sepele
Rabu, 21 November 2018 - 11:30 wib
Kayu Tumbang, Listrik Padam 21 Jam

Kayu Tumbang, Listrik Padam 21 Jam
Rabu, 21 November 2018 - 11:15 wib
Kapolda Sampaikan Pesan Kamtibmas di Subuh Berjamaah

Kapolda Sampaikan Pesan Kamtibmas di Subuh Berjamaah
Rabu, 21 November 2018 - 11:00 wib

Pingsan dan Meninggal Usai Lomba Salawat
Rabu, 21 November 2018 - 10:45 wib
APBD 2019 Rp1,47 T

APBD 2019 Rp1,47 T
Rabu, 21 November 2018 - 10:45 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Orba Jadi Alat untuk Takut-Takuti Rakyat

Selasa, 20 November 2018 - 19:30 WIB

Surat Suara Lebih Besar dari Koran

Selasa, 20 November 2018 - 17:54 WIB

Granadi Disita, DPP Partai Berkarya Pindah Kantor

Selasa, 20 November 2018 - 17:32 WIB

LAM dan Polda Sepakat Ciptakan Pemilu Damai di Riau

Senin, 19 November 2018 - 10:36 WIB

Bela SBY, Ruhut Sebut Prabowo Seperti Beruang Madu

Minggu, 18 November 2018 - 06:45 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us