Denda Pajak Kendaraan Diputihkan

Nasional | Kamis, 18 Oktober 2018 - 16:43 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kabar gembira bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak kendaraan di Riau. Dalam waktu dekat, akan ada pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Sehingga yang dibayar hanya pajak pokok kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Indra Putrayana mengatakan, penghapusan denda pajak kendaraan hanya berlangsung selama sebulan lebih. Mulai dari 22 Oktober dan berakhir hingga 30 November mendatang.

“Kami harapkan masyarakat berbondong-bondong memanfaatkan ini. Karena waktunya tidak lama, cuma sebulan,” kata Indra kepada Riau Pos, Rabu (17/10).

Dijelaskannya, denda pajak yang dihapus secara keseluruhan. Baik menunggak satu tahun, maupun di atas lima tahun.  “Pokoknya denda pajak ke belakang. Mau satu tahun, lima tahun atau lebih, dendanya kami gratiskan. Termasuk denda iuran Jasa Raharja,” kata dia.

Dia yakin, dengan penghapusan denda pajak ini, akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan. Hal ini akan membuat banyak masyarakat yang datang ke kantor pelayanan Samsat untuk membayar. Seiring dengan itu, kata Indra, pihaknya juga akan memperpanjang jam pelayanan. “Bisa jadi sampai malam,” kata Indra.

Saat ini kata dia, ada sekitar 20 sampai 30 persen kendaraan di Riau yang menunggak pajak. Hal inilah yang membuat pihaknya mengambil kebijakan ini. Kebijakan tersebut tertuang dalam SK Gubernur yang ditandatangani Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim. Selain penghapusan denda pajak, kata Indra, pihaknya juga sudah melakukan razia di sejumlah titik. Dari hasil razia ini, ditemukan 30 persen kendaraan yang nunggak pajak. 

“Hasil razia kemarin, dari 900 yang kami periksa, hampir 300 yang tidak bayar pajak. Bayangkan saja, ini baru hasil razia. Apalagi yang keseluruhannya,” sebutnya.

Hingga saat ini, kata Indra, realisasi setoran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mencapai 79 persen, dari target setoran Rp1,2 triliun. Indra yakin penerimaan pajak kendaraan ini mencapai target hingga akhir tahun ini.

Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim mengatakan, pemutihan pajak kendaraan ini dilakukan, mengingat kondisi keuangan daerah yang defisit anggaran. Dana bagi hasil (DBH) migas dari pusat, mengalami tunda salur. Sehingga satu-satunya pemasukan adalah PAD, yang salah satunya dari sektor pajak kendaraan.

“Kondisi keuangan yang memang sulit di Riau. Kabupaten/kota juga sudah memekik. Jadi hasilnya ini, akan kami kirim langsung ke kabupaten/kota. Kami paham kondisi di daerah,” ujar Wan.

“Makanya saya minta sama Pak Indra, bikin sebuah terobosan yang bisa menambah pendapatan daerah. Salah satunya ini, penghapusan denda pajak kendaraan,” sambungnya.

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat memanfaatkan kebijakan ini. 

“Jangan lagi berleha-leha, dan bayar segera. Waktunya singkat. Nanti kena lagi denda,” kata mantan Bupati Rokan Hilir ini.(dal)




loading...

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook