Mobil Dinas Masih Dikuasai Mantan Pejabat
Selasa, 16 Oktober 2018 - 11:18 WIB > Dibaca 268 kali Print | Komentar
KOTA (RIAUPOS.CO) - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru akan bekerja sama dengan Satpol PP untuk menarik paksa mobil dinas yang masih dikuasai oleh oknum-oknum yang tidak memiliki hak untuk menggunakan kendaraan tersebut. Oknum-oknum tersebut di antaranya mantan pejabat, mantan anggota DPRD serta perorangan yang mengatasnamakan organisasi.

Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Pekanbaru Defino Efka mengatakan, kepada oknum-oknum tersebut, pihaknya sudah mengirimkan surat terlebih dahulu untuk segera mengembalikan mobil dinas. Jika sudah tiga surat yang dikirimkan tidak juga digubris, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas berupa pengambilan secara paksa.

“Jadi untuk tindakan berupa pengambilan paksa ini, kami akan bekerja sama dengan Satpol PP. Di mana mobil itu terlihat, akan langsung diambil. Jika yang membawa mobil tersebut tidak mau menyerahkan kuncinya, maka akan kami bawa tukang kunci,” tegasnya.

Tindakan tegas tersebut dilakukan, lanjut Defino, karena hingga saat ini masih ada mobil dinas yang dikuasi oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berhak lagi. Seperti orang-orang tersebut tidak lagi menjabat dalam ikatan kedinasan atau pensiun bagi PNS, dan sudah dihapuskannya pemberian fasilitas mobil dinas bagi anggota DPRD karena sudah diganti dengan tunjangan transportasi.

“Ada juga mobil dinas yang dikuasai perorangan yang mengatasnamakan organisasi. Tapi pemakaian mobil dinas tersebut juga tidak mengurus prosedur dan syarat-syarat yang harus dilengkapi. Sehingga bisa dikatakan penggunaan mobil tersebut ilegal,” sebutnya.

Hingga saat ini, dari belasan mobil dinas yang masih dikuasi orang-orang yang tidak berhak lagi. Baru dua unit mobil dinas yang sudah dikembalikan mantan pejabat. Dua mobil tersebut jenis Nisan X Trail dan Kijang Innova.

Dengan masih banyaknya mobil dinas yang belum dikembalikan tersebut, Defino meminta agar mobil tersebut segera dikembalikan karena berkaitan dengan penertiban aset, kemudian juga penggunaan mobil tersebut adalah ilegal.

“Kalau sudah ilegal, tentu masuknya ke ranah pidana, karena sudah melakukan penggelapan barang milik daerah. Kecuali mereka meminjamnya secara resmi dan melalui proses administrasi yang lengkap,” sebutnya.(sol)


KOMENTAR
Berita Update
GAMEZ FREE FIRE COMPETITION
Kompetisi eSport Berhadiah Golden Ticket Grand Final Indonesia Master 2019
Rabu, 16 Januari 2019 - 18:02 wib
Masyarakat Keluhkan Banyak Jalan Rusak

Masyarakat Keluhkan Banyak Jalan Rusak
Rabu, 16 Januari 2019 - 17:15 wib

Piala Adipura Diarak di Kota Bangkinang
Rabu, 16 Januari 2019 - 17:00 wib
Dewan Minta Pemkab  Perhatikan Guru Komite

Dewan Minta Pemkab Perhatikan Guru Komite
Rabu, 16 Januari 2019 - 16:30 wib
Pengurus OPSI  Riau dimintai keterangan di kantor Satpol PP Pekanbaru
Dugaan LGBT
Pengurus OPSI Riau dimintai keterangan di kantor Satpol PP Pekanbaru
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:43 wib
Kepergok Curi Besi Tua, Pria 46 Tahun Diamankan

Kepergok Curi Besi Tua, Pria 46 Tahun Diamankan
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:40 wib
Jangan Daratan Terus, Pesisir Juga Perlu Dilihat
TUAN RUMAH PORPROV X
Jangan Daratan Terus, Pesisir Juga Perlu Dilihat
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:30 wib
Harga Beras Turun Rp500 per Kilogram
Beras Impor Masih Diburu
Harga Beras Turun Rp500 per Kilogram
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:15 wib
372 Ekor  Sapi  Dihibahkan Tahun Ini

372 Ekor Sapi Dihibahkan Tahun Ini
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:00 wib
Cari Berita
Pekanbaru Terbaru
Pengurus OPSI  Riau dimintai keterangan di kantor Satpol PP Pekanbaru
372 Ekor  Sapi  Dihibahkan Tahun Ini

Rabu, 16 Januari 2019 - 15:00 WIB

Perpindahan PNS ke Provinsi Dibatasi

Rabu, 16 Januari 2019 - 14:50 WIB

APBD Sudah Bisa Dimanfaatkan

Rabu, 16 Januari 2019 - 14:00 WIB

Pemprov Rebut Lahan di Unri

Rabu, 16 Januari 2019 - 13:20 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us