Depan >> Berita >> Riau >>
Berkas Korupsi Kredit Fiktif Dinyatakan Lengkap
Jumat, 21 September 2018 - 14:30 WIB > Dibaca 487 kali Print | Komentar
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Perkara dugaan korupsi kredit fiktif senilai Rp4 miliar di BRI Agro Cabang Pekanbaru, terus bergulir. Kini, berkas perkara yang menjerat Syahroni Hidayat sebagai tersangka, sudah dinyatakan lengkap (P21). Dalam waktu dekat, mantan kepala cabang bank itu akan menjalani proses tahap II.
 

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Odit Megonondo, mengatakan, pihaknya telah merampungkan proses penyidikan dengan pengumpulan keterangan saksi-saksi termasuk tersangka, dan barang bukti.
 

“Lalu kita lakukan penyerahan tahap I (pelimpahan berkas ke Jaksa Peneliti, red),” kata Odit, Kamis (20/9).
 

Dari penelitian berkas, Jaksa Peneliti menyatakan berkas perkara telah memenuhi syarat formal dan materil, dan dinyatakan lengkap. Selanjutnya, kata Odit, akan dilakukan proses tahap II atau pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Untuk tahap II, kita jadwalkan pekan depan,” kata mantan Kasi Intelijen Kejari Rokan Hilir (Rohil) itu.


Jika telah tahap II, tahapan berikutnya adalah pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Di sinilah proses penuntutan dilakukan. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kasus ini rampung,” ujar Odit.


Diketahui, dalam kasus ini Syahroni telah beberapa kali menjalani pemeriksaan pasca diringkus dari persembunyiannya di Medan, Sumatera Utara (Sumut) pada awal Agustus 2018 lalu. Penangkapan dirinya dilakukan berdasarkan surat penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diterbitkan pada akhir 2017 lalu.


Saat proses pemeriksaan itulah, Syahroni mengembalikan uang sebesar Rp50 juta ke penyidik. Uang itu merupakan ‘uang terimakasih’ yang diterimanya dari Jauhari Y Hasibuan, selaku pengaju kredit pada tahun 2009 silam.


Saat itu, pihak bank memberikan kredit dalam bentuk modal kerja untuk pembiayaan dan pemeliharaan kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu (Rohul), kepada debitur atas nama Sugito dan kawan-kawan, melalui Jauhari Y Hasibuan, dengan total luas lahan kelapa sawit seluas 54 hektare sebagai agunan. Total luas lahan itu terdiri dari 27 persil dalam satu hamparan.


Ternyata, SKGR ini tidak dikuasai oleh pihak bank. Suratnya berada di tangan seorang oknum pegawai di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rohul. Sekarang lahan tersebut masuk daerah Kampar.
 

Total kredit yang diberikan senilai Rp4,050 miliar terhadap 18 debitur tersebut memiliki jumlah bervariasi yaitu Rp150 juta dan Rp300 juta. Jangka waktu kredit selama 1 tahun, dan jatuh tempo Februari 2010, dan diperpanjang beberapa kali sampai dengan 6 Februari 2013.


Sejak tahun 2015, terhadap kredit tersebut dikategorikan sebagai kredit bermasalah (non performing loan) sebesar Rp3.827.000.000. Jika dihitung bunga dan denda, total kerugian negara mencapai Rp5,3 miliar. Diduga terdapat rekayasa dalam pemberian kredit karena penagihan terhadap debitur tidak dapat dilakukan karena mereka tidak pernah menikmati fasilitas kredit yang diberikan.
 

Saat ini, penyidik masih mengupayakan adanya pemulihan kerugian keuangan negara, dengan menelusuri aset milik Jauhari yang merupakan mantan karyawan PT Perkebunan Nasional (PTPN) V itu. (dal)


Syahroni Hidayat telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, bersama Jauhari Y Hasibuan. Untuk nama yang disebutkan terakhir, telah meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, beberapa bulan yang lalu. Sebelum meninggal, Jauhari sempat ditahan di Rutan Sialang Bungkuk.


Dalam kasus ini ada satu orang lagi yang diduga turut bertanggungjawab. Yang bersangkutan dalam perkara tersebut juga pernah bekerja di PTPN V Pekanbaru, dan memiliki peran yang sama dengan Jauhari. Namun yang bersangkutan juga telah meninggal dunia.


Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(dal)
KOMENTAR
Berita Update
Penabalan Gelar Adat
Ingatkan Jokowi ketika Dilantik
Minggu, 16 Desember 2018 - 15:28 wib

SBY Sampaikan Sinyal "Perang"
Minggu, 16 Desember 2018 - 15:20 wib

60 Persen Tanah Riau Belum Terdaftar
Minggu, 16 Desember 2018 - 15:16 wib

UKW Angkatan XI PWI Riau, 38 Wartawan Dinyatakan Kompeten
Minggu, 16 Desember 2018 - 15:14 wib
Pesona air terjun Sungai Simo
Hijau Simo yang Sejuk
Minggu, 16 Desember 2018 - 14:58 wib

Mayweather Jadi Mangsa Khabib Nurmagomedov
Minggu, 16 Desember 2018 - 14:55 wib

Penyaluran CSR Banyak Tak Sesuai Perda
Minggu, 16 Desember 2018 - 14:53 wib
Embarkasi Haji Antara Riau
Fasilitas Pendukung Embarkasi Belum Rampung
Minggu, 16 Desember 2018 - 14:44 wib
Penyair Perempuan Indonesia (PPI) Terbentuk
Dan, Palung Puisi itu Bernama Perempuan
Minggu, 16 Desember 2018 - 14:34 wib
Cari Berita
Riau Terbaru
SBY Sampaikan Sinyal  "Perang"

Minggu, 16 Desember 2018 - 15:20 WIB

60 Persen Tanah Riau Belum Terdaftar

Minggu, 16 Desember 2018 - 15:16 WIB

UKW Angkatan XI PWI Riau, 38 Wartawan Dinyatakan Kompeten

Minggu, 16 Desember 2018 - 15:14 WIB

Penyaluran CSR Banyak Tak Sesuai Perda

Minggu, 16 Desember 2018 - 14:53 WIB

Fasilitas Pendukung Embarkasi Belum Rampung

Minggu, 16 Desember 2018 - 14:44 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us