Depan >> Berita >> Riau >>
Berkas Korupsi Kredit Fiktif Dinyatakan Lengkap
Jumat, 21 September 2018 - 14:30 WIB > Print | Komentar
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Perkara dugaan korupsi kredit fiktif senilai Rp4 miliar di BRI Agro Cabang Pekanbaru, terus bergulir. Kini, berkas perkara yang menjerat Syahroni Hidayat sebagai tersangka, sudah dinyatakan lengkap (P21). Dalam waktu dekat, mantan kepala cabang bank itu akan menjalani proses tahap II.
 

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Odit Megonondo, mengatakan, pihaknya telah merampungkan proses penyidikan dengan pengumpulan keterangan saksi-saksi termasuk tersangka, dan barang bukti.
 

“Lalu kita lakukan penyerahan tahap I (pelimpahan berkas ke Jaksa Peneliti, red),” kata Odit, Kamis (20/9).
 

Dari penelitian berkas, Jaksa Peneliti menyatakan berkas perkara telah memenuhi syarat formal dan materil, dan dinyatakan lengkap. Selanjutnya, kata Odit, akan dilakukan proses tahap II atau pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Untuk tahap II, kita jadwalkan pekan depan,” kata mantan Kasi Intelijen Kejari Rokan Hilir (Rohil) itu.


Jika telah tahap II, tahapan berikutnya adalah pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Di sinilah proses penuntutan dilakukan. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kasus ini rampung,” ujar Odit.


Diketahui, dalam kasus ini Syahroni telah beberapa kali menjalani pemeriksaan pasca diringkus dari persembunyiannya di Medan, Sumatera Utara (Sumut) pada awal Agustus 2018 lalu. Penangkapan dirinya dilakukan berdasarkan surat penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diterbitkan pada akhir 2017 lalu.


Saat proses pemeriksaan itulah, Syahroni mengembalikan uang sebesar Rp50 juta ke penyidik. Uang itu merupakan ‘uang terimakasih’ yang diterimanya dari Jauhari Y Hasibuan, selaku pengaju kredit pada tahun 2009 silam.


Saat itu, pihak bank memberikan kredit dalam bentuk modal kerja untuk pembiayaan dan pemeliharaan kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu (Rohul), kepada debitur atas nama Sugito dan kawan-kawan, melalui Jauhari Y Hasibuan, dengan total luas lahan kelapa sawit seluas 54 hektare sebagai agunan. Total luas lahan itu terdiri dari 27 persil dalam satu hamparan.


Ternyata, SKGR ini tidak dikuasai oleh pihak bank. Suratnya berada di tangan seorang oknum pegawai di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rohul. Sekarang lahan tersebut masuk daerah Kampar.
 

Total kredit yang diberikan senilai Rp4,050 miliar terhadap 18 debitur tersebut memiliki jumlah bervariasi yaitu Rp150 juta dan Rp300 juta. Jangka waktu kredit selama 1 tahun, dan jatuh tempo Februari 2010, dan diperpanjang beberapa kali sampai dengan 6 Februari 2013.


Sejak tahun 2015, terhadap kredit tersebut dikategorikan sebagai kredit bermasalah (non performing loan) sebesar Rp3.827.000.000. Jika dihitung bunga dan denda, total kerugian negara mencapai Rp5,3 miliar. Diduga terdapat rekayasa dalam pemberian kredit karena penagihan terhadap debitur tidak dapat dilakukan karena mereka tidak pernah menikmati fasilitas kredit yang diberikan.
 

Saat ini, penyidik masih mengupayakan adanya pemulihan kerugian keuangan negara, dengan menelusuri aset milik Jauhari yang merupakan mantan karyawan PT Perkebunan Nasional (PTPN) V itu. (dal)


Syahroni Hidayat telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, bersama Jauhari Y Hasibuan. Untuk nama yang disebutkan terakhir, telah meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, beberapa bulan yang lalu. Sebelum meninggal, Jauhari sempat ditahan di Rutan Sialang Bungkuk.


Dalam kasus ini ada satu orang lagi yang diduga turut bertanggungjawab. Yang bersangkutan dalam perkara tersebut juga pernah bekerja di PTPN V Pekanbaru, dan memiliki peran yang sama dengan Jauhari. Namun yang bersangkutan juga telah meninggal dunia.


Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(dal)
KOMENTAR
Berita Update

Peta Politik di Jabar Sudah Berubah Drastis? 52,4%
Sabtu, 15 Februari 2019 - 20:30 wib

Kemendagri Jawab Isu e-KTP WNA Bisa Dipakai Mencoblos
Sabtu, 15 Februari 2019 - 20:24 wib
Banyak Honorer K2 Tenaga Teknis Protes Keras

Banyak Honorer K2 Tenaga Teknis Protes Keras
Sabtu, 15 Februari 2019 - 20:13 wib

20.790 Honorer K2 Kemenag Diminta Segera Daftar PPPK
Sabtu, 15 Februari 2019 - 20:02 wib
Janji Menindaklanjuti Halte Branding Rokok

Janji Menindaklanjuti Halte Branding Rokok
Sabtu, 15 Februari 2019 - 17:35 wib

Perbaikan Jalan Soekarno-Hatta Tunggu Lelang
Sabtu, 15 Februari 2019 - 17:01 wib
Cari Berita
Riau Terbaru
Menumbuhkan Kecintaan Anak Terhadap Alquran MTQ di Masjid Nur Ikhlash
Janji Menindaklanjuti Halte Branding Rokok

Jumat, 15 Februari 2019 - 17:35 WIB

Pengembang Tunjukkan Izin Mati ke Satpol PP

Jumat, 15 Februari 2019 - 16:46 WIB

Tuntaskan Penanganan Limbah

Jumat, 15 Februari 2019 - 16:06 WIB

Tujuh Orang Bersaksi di  Sidang Pembunuhan Oknum Guru

Jumat, 15 Februari 2019 - 12:30 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini