Depan >> Berita >> Riau >>
Kejaksaan Harapkan Pemkab Berkoordinasi
Selasa, 11 September 2018 - 11:50 WIB > Dibaca 473 kali Print | Komentar
Kejaksaan Harapkan Pemkab Berkoordinasi
Farkhan SH (Kasi Intel Kejari Rohil)
BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir (Rohil) mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dapat secara aktif mendata Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai yang terjerat kasus hukum selanjutnya guna diambil tindakan sesuai dengan ketentuan berlaku.

"Terkait PNS yang menjadi terpidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harusnya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Inspektorat khususnya di Kabupaten Rohil pro aktif apabila mengetahui ada PNS yang terjerat kasus hukum, dengan cara berkordinasi dengan kejaksaan," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rohil Gaos Wicaksono SH MH melalui Kasi Intel Farkhan SH, Senin (10/9) di Bagansiapiapi.

Farkhan menerangkan langkah koordinasi diperlukan untuk memonitor perkembangan penanganan perkara, dimana apabila perkara sudah Inkracht dan putusan telah dieksekusi oleh jaksa maka bisa diambil tindakan secara administratif oleh kepala daerah.

Tentunya tambah Farkhan atasan masing-masing tahu persis, bahwa ada pegawainya yang menjalani proses hukum dan diputus pengadilan dan bersalah.

Setelah itu, pimpinan opd kemudian melaporkan kepada Kepala Daerah untuk selamjutnya dilakukan tindakan administratif kepegawaian yakni memecat PNS yang sudah dijatuhi hukuman penjara atau pidana karena korupsi dengan dasar putusan pidana yg sudah berkekuatan hukum tetap / Inkracht tersebut.

Dengan demikian pihaknya siap saja untuk sebatas koordinasi mengingat  tugas kejaksaan atau jaksa bukan sampai dengan memecat PNS yang sudah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

"Tugas jaksa selaku eksekutor sebatas hanya sampai melaksanakan putusan hakim atau pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap," katanya.

Sementara urusan memecat PNS, itu merupakan masalah adminstratif kepegawaian, bukan urusan atau tugas jaksa sehingga kejaksaan atau jaksa tidak bisa mencampuri urusan tersebut karena bukan domainnya jaksa. (fad)
KOMENTAR
Berita Update

Miliki 30 Kg Ganja, Petani Ditangkap
Jumat, 16 November 2018 - 16:15 wib
Plt Gubri Bersama Dirut Teken Kerja Sama
BRK Ikut MoU e-Samsat Nasional
Jumat, 16 November 2018 - 16:00 wib

Formasi CPNS Sumbar Terancam Kosong
Jumat, 16 November 2018 - 16:00 wib

Desa Dituntut Gerakkan Ekonomi Masyarakat Lewat ADD
Jumat, 16 November 2018 - 15:45 wib
Pedagang  Belum Tahu  Kapan Direlokasi

Pedagang Belum Tahu Kapan Direlokasi
Jumat, 16 November 2018 - 15:30 wib
Spesialis Bongkar  Rumah Kosong Diringkus

Spesialis Bongkar Rumah Kosong Diringkus
Jumat, 16 November 2018 - 15:00 wib
Disdukcapil Mengajukan Tambahan Tenaga Teknis

Disdukcapil Mengajukan Tambahan Tenaga Teknis
Jumat, 16 November 2018 - 14:45 wib
Hasil SKD Cerminan Mutu Pendidikan Indonesia
1,8 Juta Peserta SKD, Delapan Persen Lulus Ambang Batas
Hasil SKD Cerminan Mutu Pendidikan Indonesia
Jumat, 16 November 2018 - 14:30 wib
LEPAS LIMA MAHASISWA UIN SUSKA RIAU USAI MAGANG DI RIAU POS
Banyak Pengalaman dan Ilmu Jurnalistik yang Didapat
Jumat, 16 November 2018 - 14:25 wib
MTQ Ajang Tingkatkan Kesadaran Beragama

MTQ Ajang Tingkatkan Kesadaran Beragama
Jumat, 16 November 2018 - 14:15 wib
Cari Berita
Riau Terbaru
Desa Dituntut Gerakkan Ekonomi Masyarakat Lewat ADD

Jumat, 16 November 2018 - 15:45 WIB

Pedagang  Belum Tahu  Kapan Direlokasi

Jumat, 16 November 2018 - 15:30 WIB

50 Tim Ikuti  Serindit Boat Race

Jumat, 16 November 2018 - 15:15 WIB

Disdukcapil Mengajukan Tambahan Tenaga Teknis

Jumat, 16 November 2018 - 14:45 WIB

Komite Sekolah Jangan Kerja Sendiri

Jumat, 16 November 2018 - 14:00 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us