Depan >> Berita >> Riau >>
Kejaksaan Harapkan Pemkab Berkoordinasi
Selasa, 11 September 2018 - 11:50 WIB > Dibaca 432 kali Print | Komentar
BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO)----- - Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir (Rohil) mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dapat secara aktif mendata Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai yang terjerat kasus hukum selanjutnya guna diambil tindakan sesuai dengan ketentuan berlaku.


“Terkait PNS yang menjadi terpidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harusnya pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Inspektorat khususnya di Kabupaten Rohil pro aktif apabila mengetahui ada PNS yang terjerat kasus hukum, dengan cara berkordinasi dengan kejaksaan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rohil Gaos Wicaksono SH MH melalui Kasi Intel Farkhan SH, Senin (10/9) di Bagansiapiapi.


Farkhan menerangkan langkah koordinasi diperlukan untuk memonitor perkembangan penanganan perkara, dimana apabila perkara sudah Inkracht dan putusan telah dieksekusi oleh jaksa maka bisa diambil tindakan secara administratif oleh kepala daerah.


Tentunya tambah Farkhan atasan masing-masing tahu persis, bahwa ada pegawainya yang menjalani proses hukum dan diputus pengadilan dan bersalah.


Setelah itu, pimpinan OPD kemudian melaporkan kepada Kepala Daerah untuk selanjutnya dilakukan tindakan administratif kepegawaian yakni memecat PNS yang sudah dijatuhi hukuman penjara atau pidana karena korupsi dengan dasar putusan pidana yg sudah berkekuatan hukum tetap/inkracht tersebut.


Pihaknya siap saja untuk sebatas koordinasi mengingat  tugas kejaksaan atau jaksa bukan sampai dengan memecat PNS yang sudah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).(fad)


“Tugas jaksa selaku eksekutor sebatas hanya sampai melaksanakan putusan hakim atau pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap,” katanya.


Sementara urusan memecat PNS, itu merupakan masalah adminstratif kepegawaian, bukan urusan atau tugas jaksa sehingga kejaksaan atau jaksa tidak bisa mencampuri urusan tersebut karena bukan domainnya jaksa.(fad)

KOMENTAR
Berita Update

Bonus Demografi Diharapkan Sampai ke Masyarakat
Rabu, 14 November 2018 - 16:15 wib
APBD Kampar Diperkirakan Rp2,4 T

APBD Kampar Diperkirakan Rp2,4 T
Rabu, 14 November 2018 - 16:00 wib
Pembangunan Gedung 8 Lantai Lolos
Pencakar Langit Riau Pertama di Luar Pekanbaru
Rabu, 14 November 2018 - 15:45 wib
Lelang Sepeda Motor Dinas Pemko  22 November

Lelang Sepeda Motor Dinas Pemko 22 November
Rabu, 14 November 2018 - 15:33 wib
Pengungsi Rohingya Hindari Repatriasi

Pengungsi Rohingya Hindari Repatriasi
Rabu, 14 November 2018 - 14:43 wib
pengurus Federasi Olahraga Petanque Indonesia
Pengurus FOPI Provinsi Riau Dilantik
Rabu, 14 November 2018 - 14:27 wib
Tiga Terdakwa Dituntut Lima Tahun Penjara
Korupsi Danau Buatan Rohil
Tiga Terdakwa Dituntut Lima Tahun Penjara
Rabu, 14 November 2018 - 14:00 wib

Habib Rizieq Tak Langgar Hukum
Rabu, 14 November 2018 - 13:51 wib
Sandiaga: Saya Terus Berkomunikasi dengan SBY

Sandiaga: Saya Terus Berkomunikasi dengan SBY
Rabu, 14 November 2018 - 13:34 wib
DPRD Siapkan Rp200 M untuk Sekolah Gratis

DPRD Siapkan Rp200 M untuk Sekolah Gratis
Rabu, 14 November 2018 - 13:15 wib
Cari Berita
Riau Terbaru
Bonus Demografi Diharapkan Sampai ke Masyarakat

Rabu, 14 November 2018 - 16:15 WIB

APBD Kampar Diperkirakan Rp2,4 T

Rabu, 14 November 2018 - 16:00 WIB

Pencakar Langit Riau  Pertama di Luar Pekanbaru

Rabu, 14 November 2018 - 15:45 WIB

Lelang Sepeda Motor Dinas Pemko  22 November

Rabu, 14 November 2018 - 15:33 WIB

Pengurus FOPI Provinsi Riau Dilantik

Rabu, 14 November 2018 - 14:27 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us