Depan >> Berita >> Riau >>
Kejaksaan Harapkan Pemkab Berkoordinasi
Selasa, 11 September 2018 - 11:50 WIB > Dibaca 479 kali Print | Komentar
BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO)----- - Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir (Rohil) mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dapat secara aktif mendata Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai yang terjerat kasus hukum selanjutnya guna diambil tindakan sesuai dengan ketentuan berlaku.


“Terkait PNS yang menjadi terpidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harusnya pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Inspektorat khususnya di Kabupaten Rohil pro aktif apabila mengetahui ada PNS yang terjerat kasus hukum, dengan cara berkordinasi dengan kejaksaan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rohil Gaos Wicaksono SH MH melalui Kasi Intel Farkhan SH, Senin (10/9) di Bagansiapiapi.


Farkhan menerangkan langkah koordinasi diperlukan untuk memonitor perkembangan penanganan perkara, dimana apabila perkara sudah Inkracht dan putusan telah dieksekusi oleh jaksa maka bisa diambil tindakan secara administratif oleh kepala daerah.


Tentunya tambah Farkhan atasan masing-masing tahu persis, bahwa ada pegawainya yang menjalani proses hukum dan diputus pengadilan dan bersalah.


Setelah itu, pimpinan OPD kemudian melaporkan kepada Kepala Daerah untuk selanjutnya dilakukan tindakan administratif kepegawaian yakni memecat PNS yang sudah dijatuhi hukuman penjara atau pidana karena korupsi dengan dasar putusan pidana yg sudah berkekuatan hukum tetap/inkracht tersebut.


Pihaknya siap saja untuk sebatas koordinasi mengingat  tugas kejaksaan atau jaksa bukan sampai dengan memecat PNS yang sudah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).(fad)


“Tugas jaksa selaku eksekutor sebatas hanya sampai melaksanakan putusan hakim atau pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap,” katanya.


Sementara urusan memecat PNS, itu merupakan masalah adminstratif kepegawaian, bukan urusan atau tugas jaksa sehingga kejaksaan atau jaksa tidak bisa mencampuri urusan tersebut karena bukan domainnya jaksa.(fad)

KOMENTAR
Berita Update

Jalin Silaturahmi Antar RT RW Melalui Pengajian Rutin
Selasa, 21 Januari 2019 - 21:06 wib
Harga Cabai Merah Turun, Terong Naik

Harga Cabai Merah Turun, Terong Naik
Selasa, 21 Januari 2019 - 16:45 wib
Pengusutan SPPD Fiktif  Dewan, Tunggu Gelar Perkara

Pengusutan SPPD Fiktif Dewan, Tunggu Gelar Perkara
Selasa, 21 Januari 2019 - 16:31 wib
Bawaslu Kampar Teruskan Laporan Pidana Pemilu

Bawaslu Kampar Teruskan Laporan Pidana Pemilu
Selasa, 21 Januari 2019 - 16:15 wib

Transformasi Hilangkan Bobot 57 Kg
Selasa, 21 Januari 2019 - 15:37 wib
Harga Beras Lokal Naik Lagi

Harga Beras Lokal Naik Lagi
Selasa, 21 Januari 2019 - 15:25 wib
Meranti Ditawarkan Jadi Kota Jaringan Gas

Meranti Ditawarkan Jadi Kota Jaringan Gas
Selasa, 21 Januari 2019 - 15:15 wib
MUI, Mubalig dan BPPOM Diminta Turun Tangan

MUI, Mubalig dan BPPOM Diminta Turun Tangan
Selasa, 21 Januari 2019 - 15:05 wib
Selektif Sebarkan Berita di Media Sosial

Selektif Sebarkan Berita di Media Sosial
Selasa, 21 Januari 2019 - 14:45 wib
Pemprov Diminta Benahi Manajemen RSUD AA

Pemprov Diminta Benahi Manajemen RSUD AA
Selasa, 21 Januari 2019 - 14:30 wib
Cari Berita
Riau Terbaru
Harga Cabai Merah Turun, Terong Naik

Senin, 21 Januari 2019 - 16:45 WIB

Pengusutan SPPD Fiktif  Dewan, Tunggu Gelar Perkara

Senin, 21 Januari 2019 - 16:31 WIB

Bawaslu Kampar Teruskan Laporan Pidana Pemilu

Senin, 21 Januari 2019 - 16:15 WIB

Setiap Zaman Akan Menemukan Pemimpinnya

Senin, 21 Januari 2019 - 15:35 WIB

Harga Beras Lokal Naik Lagi

Senin, 21 Januari 2019 - 15:25 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini