Aksi Tagar Tak Termasuk Kampanye
Selasa, 28 Agustus 2018 - 15:02 WIB > Dibaca 4030 kali Print | Komentar
Aksi Tagar Tak Termasuk Kampanye
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Keriuhan akibat deklarasi ganti presiden di beberapa daerah memang tidak diatur oleh regulasi. Baik Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan KPU. Karena itu, kegiatan tersebut tidak bisa disentuh oleh regulasi pemilu. Penyelenggara pemilu hanya mengimbau masyarakat untuk lebih dewasa dalam berpolitik.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengisyaratkan pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan kegiatan politik di luar masa kampanye. Temasuk deklarasi dari dua kubu, baik ganti presiden ataupun dua periode. ’’Itu sesuatu di luar regulasi yang dibuat KPU,’’ terangnya saat ditemui di KPU, Senin (27/8).

Meskipun ada kaitannya dengan pilpres 2019, tetap saja regulasi mengatur masa kampanye dimulai 23 September mendatang. Di luar itu, ada aturan hukum lain yang mengikat karena kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan pengumpulan massa di sebuah lokasi. Saat itulah polisi yang memiliki wewenang.  Bagi KPU, deklarasi ganti presiden dan deklarasi 2 periode sama saja. Tetap harus patuh pada aturan. Kalaupun bukan aturan pemilu, harus patuh pada aturan lain yang mengikat.

Sebagai gambaran, lanjutnya, saat masa kampanye pun, pengumpulan massa tidak boleh dilakukan seenaknya. Kegiatan pengumpulan massa dalam kampanye rapat umum misalnya, meskipun sudah terjadwal, tetap wajib mendapatkan izin dari pihak kepolisian. ’’Karena Polri dapat merekomendasikan pembatalan kegiatan kampanye jika berpotensi menyebabkan gangguan keamanan,’’ lanjut Wahyu.

Di saat bersamaan, KPU meminta masyarakat untuk lebih dewasa menyikapi perbedaan pandangan politik. ’’Kita tidak bisa berpura-pura bahwa tidak ada perbedaan pollitik yang tajam,’’ ucapnya.

Justru, perbedaan itu harus disikapi dengan damai dan wajar. Selama kegiatan politik itu mematuhi prosedur yang ada, tidak perlu menjadi persoalan. Itu merupakan bagian kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi. Tidak mungkin direpresi.

Senada, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan berbau tagar politik itu belum masuk pada ranah kampanye. ’’Sehingga belum menjadi ranah Bawaslu karena capres itu sendiri belum ada,’’ terangnya saat ditemui di Bawaslu kemarin.
 

KOMENTAR
Berita Update
Penempatan Kerja Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Penempatan Kerja Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Rabu, 23 Januari 2019 - 15:00 wib

Pembangunan Harus Berjalan Maksimal
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:46 wib

Harga Tiket Pesawat Naik, Penumpang Bus Meningkat
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:44 wib
Panwas Copot APK di Billboard

Panwas Copot APK di Billboard
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:39 wib

Pemkab-Polres Kampar Luncurkan Bus Sekolah Gratis
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:37 wib

Diduga Gauli istri Orang, Oknum Dewan Dilaporkan
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:15 wib

Penertiban APK tanpa Pandang Bulu
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:11 wib

Komisioner KPU Janji Beri Jawaban Secepatnya
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:05 wib
Kementerian ESDM Diminta Bangun Sumur Bor Warga

Kementerian ESDM Diminta Bangun Sumur Bor Warga
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:00 wib

Mabit Pererat Ukhuwah Mahasiswa, Pemuda dan Warga
Rabu, 23 Januari 2019 - 13:35 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Penertiban APK tanpa Pandang Bulu

Rabu, 23 Januari 2019 - 14:11 WIB

Komisioner KPU Janji Beri Jawaban Secepatnya

Rabu, 23 Januari 2019 - 14:05 WIB

Petambak Garam Curhat ke Sandiaga Uno

Rabu, 23 Januari 2019 - 13:22 WIB

Kiai Ma’ruf Amin Minta Pengkritik Jokowi Bangun dari Tidur
KPU Libatkan Pemuda hingga Pegiat Medsos

Rabu, 23 Januari 2019 - 10:01 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us