Aksi Tagar Tak Termasuk Kampanye
Selasa, 28 Agustus 2018 - 15:02 WIB > Dibaca 3813 kali Print | Komentar
Aksi Tagar Tak Termasuk Kampanye
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Keriuhan akibat deklarasi ganti presiden di beberapa daerah memang tidak diatur oleh regulasi. Baik Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan KPU. Karena itu, kegiatan tersebut tidak bisa disentuh oleh regulasi pemilu. Penyelenggara pemilu hanya mengimbau masyarakat untuk lebih dewasa dalam berpolitik.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengisyaratkan pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan kegiatan politik di luar masa kampanye. Temasuk deklarasi dari dua kubu, baik ganti presiden ataupun dua periode. ’’Itu sesuatu di luar regulasi yang dibuat KPU,’’ terangnya saat ditemui di KPU, Senin (27/8).

Meskipun ada kaitannya dengan pilpres 2019, tetap saja regulasi mengatur masa kampanye dimulai 23 September mendatang. Di luar itu, ada aturan hukum lain yang mengikat karena kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan pengumpulan massa di sebuah lokasi. Saat itulah polisi yang memiliki wewenang.  Bagi KPU, deklarasi ganti presiden dan deklarasi 2 periode sama saja. Tetap harus patuh pada aturan. Kalaupun bukan aturan pemilu, harus patuh pada aturan lain yang mengikat.

Sebagai gambaran, lanjutnya, saat masa kampanye pun, pengumpulan massa tidak boleh dilakukan seenaknya. Kegiatan pengumpulan massa dalam kampanye rapat umum misalnya, meskipun sudah terjadwal, tetap wajib mendapatkan izin dari pihak kepolisian. ’’Karena Polri dapat merekomendasikan pembatalan kegiatan kampanye jika berpotensi menyebabkan gangguan keamanan,’’ lanjut Wahyu.

Di saat bersamaan, KPU meminta masyarakat untuk lebih dewasa menyikapi perbedaan pandangan politik. ’’Kita tidak bisa berpura-pura bahwa tidak ada perbedaan pollitik yang tajam,’’ ucapnya.

Justru, perbedaan itu harus disikapi dengan damai dan wajar. Selama kegiatan politik itu mematuhi prosedur yang ada, tidak perlu menjadi persoalan. Itu merupakan bagian kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi. Tidak mungkin direpresi.

Senada, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan berbau tagar politik itu belum masuk pada ranah kampanye. ’’Sehingga belum menjadi ranah Bawaslu karena capres itu sendiri belum ada,’’ terangnya saat ditemui di Bawaslu kemarin.
 

KOMENTAR
Berita Update
Lutut Istri  Disenggol, Nelayan Bacok Tetangga

Lutut Istri Disenggol, Nelayan Bacok Tetangga
Jumat, 16 November 2018 - 17:00 wib

Miliki 30 Kg Ganja, Petani Ditangkap
Jumat, 16 November 2018 - 16:15 wib
Plt Gubri Bersama Dirut Teken Kerja Sama
BRK Ikut MoU e-Samsat Nasional
Jumat, 16 November 2018 - 16:00 wib

Formasi CPNS Sumbar Terancam Kosong
Jumat, 16 November 2018 - 16:00 wib

Desa Dituntut Gerakkan Ekonomi Masyarakat Lewat ADD
Jumat, 16 November 2018 - 15:45 wib
Dibuka Tim Bupati Vs Wartawan
50 Tim Ikuti Serindit Boat Race
Jumat, 16 November 2018 - 15:15 wib
Spesialis Bongkar  Rumah Kosong Diringkus

Spesialis Bongkar Rumah Kosong Diringkus
Jumat, 16 November 2018 - 15:00 wib
Disdukcapil Mengajukan Tambahan Tenaga Teknis

Disdukcapil Mengajukan Tambahan Tenaga Teknis
Jumat, 16 November 2018 - 14:45 wib
Hasil SKD Cerminan Mutu Pendidikan Indonesia
1,8 Juta Peserta SKD, Delapan Persen Lulus Ambang Batas
Hasil SKD Cerminan Mutu Pendidikan Indonesia
Jumat, 16 November 2018 - 14:30 wib
LEPAS LIMA MAHASISWA UIN SUSKA RIAU USAI MAGANG DI RIAU POS
Banyak Pengalaman dan Ilmu Jurnalistik yang Didapat
Jumat, 16 November 2018 - 14:25 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Sandiaga: Saya Terus Berkomunikasi dengan SBY

Rabu, 14 November 2018 - 13:34 WIB

Pasien RSJ Bisa Gunakan Hak Pilih

Rabu, 14 November 2018 - 12:32 WIB

Masukan DPRD Akan Dilaksanakan Pemko

Rabu, 14 November 2018 - 12:00 WIB

PDIP Jateng Sweeping Poster Jokowi "Raja Jawa"

Selasa, 13 November 2018 - 08:14 WIB

Pedagang Cabai Pasar Panam Curhat ke Sandiaga

Senin, 12 November 2018 - 12:06 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us