Redaksi

Bercermin pada Dunia

1 Mai 2013 - 10.39 WIB > Dibaca 9025 kali | Komentar
 

Ketika negara kita mengalami banyak masalah, mulai dari masalah kenaikan BBM, Ujian Nasional, penanganan kasus korupsi dan lainnya, harusnya kita bercermin bagaimana dengan negara lainnya di Asia Tenggara, Asia bahkan di sejumlah negara lainnya belahan benua lainnya.

Misalnya kebijakan kenaikan BBM, seharusnya kita mempertimbangkan kebijakan negara  lainnya. Kebijakan BBM di Malaysia, Malaysia mempertahankan harga BBM  subsidinya sebesar Rp 5.735 per liter untuk mencegah kenaikan harga barang. Hal yang berbeda dilakukan oleh Indonesia yang berencana menaikan harga BBM-nya sebesar Rp 6.000 per liter.

Malaysia tetap memberi subsidi cukup beralasan. Negeri jiran itu berupaya menahan harga  produk dan jasa agar tak naik. Selain itu, tak lama lagi mereka akan menggelar Pemilu pada  Mei ini. Artinya suhu politik masih panas, dan tak layak mengambil kebijakan menaikan harga  BBM.

Namun sebenarnya kita juga harus paham, bagaimana perbandingan harga bensin di Indonesia  dibandingkan negara lainnya di Asia Tenggara. Berikut ini perbandingan harga BBM di Indonesia dengan negara lain. Ternyata harga BBM Rp4.500 di Indonesia paling murah  dibanding empat negara ASEAN lainnya termasuk dengan Malaysia Rp5.753 (RON 95), Thailand  Rp12.453, Filipina Rp12.147, dan Singapura Rp15.695. Jadi kebijakan menaikan harga itu  sudah wajar dilakukan pemerintah, cuma jangan melebihi harga Malaysia pula, yakni Rp5.753.

Begitu juga soal ujian nasional (UN) yang selalu jadi masalah di negeri ini? Ternyata  sejumlah negara yang dinilai pendidikannya baik , apalagi negara maju seperti Kanada,  Belanda misalnya, tidak ada Ujian Nasional karena dianggap tak bermanfaat untuk kemajuan  pendidikan di negara itu.

Mereka tidak membuat UN karena lembaga Penjamin Mutu ini benar-benar bekerja secara  ketat dari pendidikan dasar hingga menengah. Sehinga murid yang akan masuk ke perguruan  tinggi cukup dengan rapor terakhir.

Di Kanada, lanjut dia, perguruan tinggi tidak sulit lagi untuk menerima murid darimana pun sekolahnya. Karena standar sekolah di sana sudah sesuai dengan standar perguruan tinggi  yang akan dimasuki setiap lulusan sekolah. Sebaliknya di Indonesia, perguruan tinggi banyak  yang tidak percaya dengan lulusan sekolah menengah. Saling tidak percaya standar ini yang  menyebabkan pemborosan keuangan negara karena harus menyelenggarakan UN dan ujian mandiri.

Masalah lainnya soal pemberantasan korupsi. Bagaimana jika membandingkan pemberantasan korupsi di negeri ini dengan luar negeri. Di sejumlah negara kesuksesan lembaga pemberantas korupsi di beberapa negara lebih disebabkan oleh dukungan politik yang baik dan kepemimpinan nasional yang kuat. Di negeri ini malah sebaliknya, kepemimpinan nasional gamang dalam memberantas korupsi, sebab para pemimpin dekat dengan pemimpin partai yang terlibat korupsi.

Strategi anti korupsi yang umumnya diterapkan di banyak negara adalah strategi yang melibatkan kebijakan berbagai stakeholder penegakan hukum yang telah eksis. Kalau di negeri kita, antara polisi dan KPK sering terjadi gesekan, bukan saling mendukung.
Misalnya untuk negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah seperti Hongkong dan Singapura, ternyata mempunyai lembaga anti korupsi sejak lama, berbeda dengan kita, umur KPK masih seumur jagung,  itu pun terus kena serang.

Selain itu, di luar negeri lembaga proporsi SDM untuk departemen penindakan/investigasi terbesar dibandingkan departemen yang lain, sementara di negeri kita, polisi yang ditugas di KPK pun akan ditarik, sehingga KPK kekurangan tenaga penyidik.
 Di luar negeri, KPK-nya mempunyai sumber pendanaan yang besar, di negeri kita, untuk membangun penjara KPK habis dipangkas oleh DPR. Itu di Hongkong dan Singapura, namun di sejumlah negara lainnya ternyata pemberantasan korupsinya sangat buruk.

Di negara yang buruk pemberantasan korupsinya, lembaga anti-korupsinya yang tidak mempunyai kewenangan penindakan yang terintegrasi (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) dalam penanganan kasus korupsi. Maka akan terjadi kertergantungan lembaga anti-korupsi terhadap penegak hukum lain, sehingga menjadi penyebab ketidakberhasilan lembaga tersebut dalam memberantas korupsi. Demikian pula di bidang pencegahan, apabila tidak didukung oleh kegiatan represif dari penindakan korupsi, maka kegiatan pencegahan juga tidak berhasil secara maksimal.***
  
KOMENTAR
Terbaru
Antusias Saksikan Kirab AAL

Jumat, 16 November 2018 - 10:30 WIB

Dedet Desak Penyelesaian Jembatan Siak IV

Jumat, 16 November 2018 - 10:20 WIB

DPRD Tantang  Balik Pemprov Puasa SPPD

Jumat, 16 November 2018 - 10:00 WIB

Si Classic Ala 90íS

Jumat, 16 November 2018 - 09:36 WIB

Pertamini Ilegal, Tapi Dibiarkan

Jumat, 16 November 2018 - 09:30 WIB

Follow Us