DPR Fasilitasi Keluhan Industri Fintech
Sabtu, 18 Agustus 2018 - 14:47 WIB > Dibaca 635 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO)- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) siap memfasilitasi para pelaku usaha financial technology (fintech) yang mengeluhkan inkonsitensi regulasi yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supraktino menuturkan, regulasi yang konsisten dan visioner sangat diperlukan untuk pertumbuhan suatu industri keuangan ke depannya. Menurutnya, dunia usaha akan kesulitan, tidak terkecuali mengenai aturan terhadap para penyelenggara fintech yang sedang mengejar izin permanen dari regulator.

“Intinya, tolong kalau ada keluhan atau kesulitan, jangan segan-segan untuk menyampaikannya ke Komisi XI DPR,” ucap Hendrawan kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta, Kamis (16/8).

Dengan melaporkan keluhannya ke DPR, proses perizinan diharapkan juga bisa lebih cepat karena ada dorongan DPR. Hendrawan menyatakan, siap mengecek apa saja yang diubah. “Nanti Komisi XI akan membicarakan ini dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan,” ucap anggota DPR dari Fraksi PDIP ini.

Hendrawan memahami adanya aturan ketat terkait industri fintech, sebagai bentuk kehati-hatian dari otoritas terkait untuk mencegah oportunisme. Akan tetapi, ia menegaskan, tidak dibenarkan juga jika aturan menjadi inkonsisten.

Hal tersebut justru bisa memicu banyak fintech ilegal yang beredar tanpa izin. Padahal akhir Juli lalu, OJK baru merilis adanya 227 fintech yang beroperasi ilegal. Jumlah ini bisa saja bertambah jika izin kian sulit diperoleh.

“Karena itu, perlu diberi masukan apa yang mempersulit pelaku usaha agar kita melakukan kontrol. Karena DPR itu lembaga kontrol,” tukasnya.

Sebelumnya Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi, menyatakan aturan terkait perolehan izin di fintech memang bersifat dinamis. Perubahan bisa terjadi bergantung kondisi di dunia maupun dalam negeri.

Untuk diketahui, saat ini baru satu fintech yang mengantongi izin permanen sebagai penyelenggara fintech di Indonesia. Sebanyak 62 penyelenggara fintech lainnya baru memperoleh status terdaftar di OJK. Mereka yang terdaftar ini harus segera mengantongi izin permanen maksimal setahun semenjak memperoleh status terdaftarnya.(nas/jpg)
KOMENTAR
Berita Update
Pelanggaran Terbanyak Tak Gunakan Seat Belt
Dari Operasi Zebra Muara Takus 2018
Pelanggaran Terbanyak Tak Gunakan Seat Belt
Kamis, 15 November 2018 - 11:00 wib
Oplet Mulai Ditinggal

Oplet Mulai Ditinggal
Kamis, 15 November 2018 - 10:55 wib
Pencatut Nama  Kapolda Riau  Ditangkap

Pencatut Nama Kapolda Riau Ditangkap
Kamis, 15 November 2018 - 10:30 wib
Sasar Wisma dan Rumah Kos
Puluhan Pasangan Terjaring Razia
Kamis, 15 November 2018 - 10:16 wib
Anggaran Makan SMAN Plus Dihentikan

Anggaran Makan SMAN Plus Dihentikan
Kamis, 15 November 2018 - 10:00 wib

Kerusakan Jalan Datuk Laksamana Semakin Parah
Kamis, 15 November 2018 - 09:38 wib

Geger, Harimau Terjebak di Antara Ruko
Kamis, 15 November 2018 - 09:36 wib
BPK Temukan Kelebihan Bayar Rp239 Juta
Pengerjaan 13 Paket Jalan Lingkungan
BPK Temukan Kelebihan Bayar Rp239 Juta
Kamis, 15 November 2018 - 09:00 wib
Cuti Bersama Idulfitri Tahun Depan Lebih Pendek

Cuti Bersama Idulfitri Tahun Depan Lebih Pendek
Kamis, 14 November 2018 - 20:40 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
GTT Digaji Rp1,5 Juta Sebulan

Kamis, 15 November 2018 - 09:55 WIB

Cuti Bersama Idulfitri Tahun Depan Lebih Pendek

Rabu, 14 November 2018 - 20:40 WIB

Reaksi Brexit dan Dampak Ekonomi Cina Picu Pelemahan Rupiah
Kebut Pertumbuhan, RI Perbaiki SDM

Rabu, 14 November 2018 - 19:28 WIB

Polri Teliti Kemungkinan Hoaks by Design

Selasa, 13 November 2018 - 18:23 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us