Aher Gantikan Sandi Uno Terbentur UU Pilkada
Rabu, 15 Agustus 2018 - 11:06 WIB > Dibaca 416 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kosongnya kursi wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta karena ditinggal Sandiaga Uno yang maju jadi cawapres, terus menuai polemik. Pasalnya, posisi yang dulunya ditempati wakil ketua umum Gerindra itu kabarnya bakal diisi oleh kader elite PKS.

Selain Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan disebut-sebut sebagai calon kuat yang disiapkan PKS untuk menjadi wagub DKI Jakarta.

Karena diketahui, sesuai aturan, partai pengusung berhak mengusulkan calon pengganti untuk dipilih di sidang DPRD DKI Jakarta.

Menanggapi itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menilai, mekanisme pengisian wakil gubernur yang kosong telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Termasuk telah diatur syarat-syaratnya.

“Sebetulnya sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada,” kata Bahtiar.

Mengenai mencuatnya nama Ahmad Heryawan (Aher) yang disebut bakal menggantikan Sandiaga, menurut Bahtiar kalau melihat ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada, mantan Gubernur Jawa Barat itu tidak memenuhi syarat diajukan sebagai calon. Meski memang hak mengusulkan ada di tangan partai pengusung.

Bahtiar menyebut, Pasal 7 ayat (2) Huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016. “Pak Aher sudah 2 kali menjadi Gubernur Jabar, sehingga tidak boleh dicalonkan lagi menjadi Wagub DKI, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10/2016,” kata Bahtiar.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) disebutkan, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sementara itu, dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf o misalnya dinyatakan belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama.

“Pasal 7 Ayat (2) hurup n menyatakan belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota,” pungkas Bahtiar yang merupakan doktor Ilmu Pemerintahan itu.(jpg)
KOMENTAR
Berita Update

Bonus Demografi Diharapkan Sampai ke Masyarakat
Rabu, 14 November 2018 - 16:15 wib
APBD Kampar Diperkirakan Rp2,4 T

APBD Kampar Diperkirakan Rp2,4 T
Rabu, 14 November 2018 - 16:00 wib
Pembangunan Gedung 8 Lantai Lolos
Pencakar Langit Riau Pertama di Luar Pekanbaru
Rabu, 14 November 2018 - 15:45 wib
Lelang Sepeda Motor Dinas Pemko  22 November

Lelang Sepeda Motor Dinas Pemko 22 November
Rabu, 14 November 2018 - 15:33 wib
Pengungsi Rohingya Hindari Repatriasi

Pengungsi Rohingya Hindari Repatriasi
Rabu, 14 November 2018 - 14:43 wib
pengurus Federasi Olahraga Petanque Indonesia
Pengurus FOPI Provinsi Riau Dilantik
Rabu, 14 November 2018 - 14:27 wib
Tiga Terdakwa Dituntut Lima Tahun Penjara
Korupsi Danau Buatan Rohil
Tiga Terdakwa Dituntut Lima Tahun Penjara
Rabu, 14 November 2018 - 14:00 wib

Habib Rizieq Tak Langgar Hukum
Rabu, 14 November 2018 - 13:51 wib
Sandiaga: Saya Terus Berkomunikasi dengan SBY

Sandiaga: Saya Terus Berkomunikasi dengan SBY
Rabu, 14 November 2018 - 13:34 wib
DPRD Siapkan Rp200 M untuk Sekolah Gratis

DPRD Siapkan Rp200 M untuk Sekolah Gratis
Rabu, 14 November 2018 - 13:15 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Sandiaga: Saya Terus Berkomunikasi dengan SBY

Rabu, 14 November 2018 - 13:34 WIB

Pasien RSJ Bisa Gunakan Hak Pilih

Rabu, 14 November 2018 - 12:32 WIB

Masukan DPRD Akan Dilaksanakan Pemko

Rabu, 14 November 2018 - 12:00 WIB

PDIP Jateng Sweeping Poster Jokowi "Raja Jawa"

Selasa, 13 November 2018 - 08:14 WIB

Pedagang Cabai Pasar Panam Curhat ke Sandiaga

Senin, 12 November 2018 - 12:06 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us