Ketua Bawaslu Dapat Peringatan DKPP
Sabtu, 11 Agustus 2018 - 15:41 WIB > Dibaca 499 kali Print | Komentar
(RIAUPOS.CO) - Polemik atas laporan masyarakat terhadap salah seorang calon Gubernur Riau yang diduga memiliki KTP ganda saat Pilgubri 2018 lalu, akhirnya diputus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebelumnya, pelapor yang merupakan warga Pekanbaru bernama Ir Dendi melaporkan Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan dan KPU Riau ke DKPP.

“Jadi saya laporkan KPU dan juga Bawaslu. Proses ini cukup panjang. Karena sewaktu saya melaporkan salah satu Cagubri lalu, KPU meloloskan calon yang diduga memiliki KTP ganda tersebut. Setelah itu saya gugat ke Bawaslu,” tutur Dendi kepada Riau Pos, Jumat (10/8).

Setelah memasukan gugatan ke Bawaslu, akhirnya laporan Dendi dimentahkan. Karena menurut Bawaslu proses penerimaan salah seorang Cagubri yang dilaporkan Dendi sudah benar. Namun, saat itu Bawaslu tidak menyertakan alasan kenapa tidak mengabulkan gugatan Dendi. Atas dasar itulah dirinya melaporkan Bawaslu dan KPU.

“Waktu itu alasan Bawaslu karena alasan kenapa tidak mengabulkan gugatan saya karena merupakan informasi yang dikecualikan. Akhirnya sebelum melapor ke DKPP, saya coba melapor ke Komisi Informasi (KI),” ungkapnya.

Komisi Informasi (KI), dikatakan Dendi memutus Bawaslu salah karena menyatakan alasan tersebut adalah informasi yang dikecualikan. Putusan itu kemudian dibawa Dendi untuk melapor ke Jakarta. Adapun putusan DKPP atas aduan tersebut menyatakan Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan bersalah karena menyatakan alasan menolak laporan Dendi sebagai informasi yang dikecualikan.

DKPP kemudian memberikan sanksi terhadap Ketua Bawaslu Riau berupa peringatan dari DKPP. Sedangkan untuk KPU, DKPP tak menemukan adanya unsur yang meyakinkan DKPP. Sehingga DKPP meminta KPU RI untuk memulihkan nama seluruh komisioner KPU Riau yang dilaporkan Dendi.

Adapun alasan DKPP memutuskan Bawaslu bersalah karena teradu II (Ketua Ba­waslu) terbukti tidak profesional melakukan tindakan menempuh kebijakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dengan demikian dalil pengadu terbukti dan ja­waban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu II melanggar Pasal 6 ayat 2 huruf d dan pasal 6 ayat 3 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI Nomor 2/2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan saat dimintai konfirmasi oleh Riau Pos nomor yang biasa digunakan tidak aktif. Begitu juga dengan pesan singkat yang dikirim Riau Pos juga tidak dibalas.(das)

Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru


KOMENTAR
Berita Update

Kontes Adu Keren Mobil Daihatsu Hadir di Lampung
Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:46 wib

Labersa Waterpark Destinasi Wisata Keluarga
Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:42 wib

Dewi Masroka Bawa Pulang Xpander
Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:39 wib

Bintang Property Tawarkan Diskon Spesial
Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:36 wib

YBM BRI Pekanbaru Salurkan Rp864 Juta pada 12 PUKR
Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:32 wib

Perkindo Riau Gelar Musda III
Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:26 wib
Rupiah Bergerak Stagnan

Rupiah Bergerak Stagnan
Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:23 wib
Saham Lippo Group Berguguran

Saham Lippo Group Berguguran
Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:12 wib
Press Release Kompolnas
Tentang Pentingnya Soliditas Polri di Masa Kampanye Pileg dan Pilpres
Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:04 wib
Bupati Buka Konferensi LB ke-10 PGRI Kampar
Azis: PGRI Berperan Tingkatkan Kinerja dan SDM Guru
Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:00 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
4.573 Pelamar Resmi Mendaftar CPNS

Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:30 WIB

PDIP Ogah Ikuti Cara PKS

Rabu, 17 Oktober 2018 - 13:54 WIB

Hanya 164 Anggota Dewan Hadiri Paripurna

Rabu, 17 Oktober 2018 - 13:53 WIB

PKS  Kejar 12 Persen Perolehan Suara

Selasa, 16 Oktober 2018 - 13:32 WIB

Bawaslu Belum Tertibkan APK Ilegal

Selasa, 16 Oktober 2018 - 13:25 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us