Ketua Bawaslu Dapat Peringatan DKPP
Sabtu, 11 Agustus 2018 - 15:41 WIB > Dibaca 393 kali Print | Komentar
(RIAUPOS.CO) - Polemik atas laporan masyarakat terhadap salah seorang calon Gubernur Riau yang diduga memiliki KTP ganda saat Pilgubri 2018 lalu, akhirnya diputus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebelumnya, pelapor yang merupakan warga Pekanbaru bernama Ir Dendi melaporkan Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan dan KPU Riau ke DKPP.

“Jadi saya laporkan KPU dan juga Bawaslu. Proses ini cukup panjang. Karena sewaktu saya melaporkan salah satu Cagubri lalu, KPU meloloskan calon yang diduga memiliki KTP ganda tersebut. Setelah itu saya gugat ke Bawaslu,” tutur Dendi kepada Riau Pos, Jumat (10/8).

Setelah memasukan gugatan ke Bawaslu, akhirnya laporan Dendi dimentahkan. Karena menurut Bawaslu proses penerimaan salah seorang Cagubri yang dilaporkan Dendi sudah benar. Namun, saat itu Bawaslu tidak menyertakan alasan kenapa tidak mengabulkan gugatan Dendi. Atas dasar itulah dirinya melaporkan Bawaslu dan KPU.

“Waktu itu alasan Bawaslu karena alasan kenapa tidak mengabulkan gugatan saya karena merupakan informasi yang dikecualikan. Akhirnya sebelum melapor ke DKPP, saya coba melapor ke Komisi Informasi (KI),” ungkapnya.

Komisi Informasi (KI), dikatakan Dendi memutus Bawaslu salah karena menyatakan alasan tersebut adalah informasi yang dikecualikan. Putusan itu kemudian dibawa Dendi untuk melapor ke Jakarta. Adapun putusan DKPP atas aduan tersebut menyatakan Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan bersalah karena menyatakan alasan menolak laporan Dendi sebagai informasi yang dikecualikan.

DKPP kemudian memberikan sanksi terhadap Ketua Bawaslu Riau berupa peringatan dari DKPP. Sedangkan untuk KPU, DKPP tak menemukan adanya unsur yang meyakinkan DKPP. Sehingga DKPP meminta KPU RI untuk memulihkan nama seluruh komisioner KPU Riau yang dilaporkan Dendi.

Adapun alasan DKPP memutuskan Bawaslu bersalah karena teradu II (Ketua Ba­waslu) terbukti tidak profesional melakukan tindakan menempuh kebijakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dengan demikian dalil pengadu terbukti dan ja­waban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu II melanggar Pasal 6 ayat 2 huruf d dan pasal 6 ayat 3 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI Nomor 2/2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan saat dimintai konfirmasi oleh Riau Pos nomor yang biasa digunakan tidak aktif. Begitu juga dengan pesan singkat yang dikirim Riau Pos juga tidak dibalas.(das)

Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru


KOMENTAR
Berita Update

Peringati HUT Riau dan RI
Senin, 20 Agustus 2018 - 17:01 wib
Pengedar Sabu di Bangun Jaya Ditangkap

Pengedar Sabu di Bangun Jaya Ditangkap
Senin, 20 Agustus 2018 - 17:00 wib

SMAN 4 Pekanbaru Salurkan Bantuan Bencana Gempa Lombok
Senin, 20 Agustus 2018 - 16:49 wib

Al Izhar School Peringati HUT RI
Senin, 20 Agustus 2018 - 16:03 wib

Riau Ikut “Berjuang” di Asian Games
Senin, 20 Agustus 2018 - 16:00 wib
Lombok Gempa Lagi, 1 Orang Meninggal

Lombok Gempa Lagi, 1 Orang Meninggal
Senin, 20 Agustus 2018 - 15:46 wib
Kinerja Wilayah Pekanbaru Lampaui Target
Bazar Murah BFI Finance Meriah
Senin, 20 Agustus 2018 - 15:35 wib
Hari ini, Brigjen Widodo Eko Resmi Jabat Kapolda Riau

Hari ini, Brigjen Widodo Eko Resmi Jabat Kapolda Riau
Senin, 20 Agustus 2018 - 15:30 wib
Mencapai 140 Hotspot di Riau

Mencapai 140 Hotspot di Riau
Senin, 20 Agustus 2018 - 15:00 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
PAS dan PADI Jadi Alternatif Prabowo-Sandiaga Uno

Senin, 20 Agustus 2018 - 12:59 WIB

KPU Minta Warga Partisipatif

Senin, 20 Agustus 2018 - 12:05 WIB

28 Balon DPD Tunggu DCS

Senin, 20 Agustus 2018 - 11:58 WIB

Tim Kampanye Nasional Tanpa Ketua

Senin, 20 Agustus 2018 - 10:26 WIB

50 Juta Orang Berpotensi Jadi Sasaran Hoax di Pilpres 2019
Sagang Online
loading...
Follow Us