Cegah Koperasi Bermasalah

Ekonomi-Bisnis | Rabu, 08 Agustus 2018 - 13:53 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop & UKM) berkomitmen menjaga marwah ko­perasi. Sebagai soko guru perekonomian nasional, koperasi harus steril dari penyimpangan. Koperasi harus konsisten sebagai jangkar ekonomi rakyat. Oleh karena itu, Kemenkop & UKM menggandeng 13 kementerian dan lembaga (K/L) untuk mencegah koperasi melakukan penyimpangan usaha.

Tiga belas lembaga itu di antaranya komisi pengawas persaingan usaha (KPPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Polri, Kejaksaan, Bank Indonesia (BI), Kominfo, Kementerian Agama, dan sebagainya.

Kemenkop bertugas me­ng­awasi dan mengawal ko­perasi. Oleh karena sektor usaha koperasi berbeda-beda, maka pengawasan melibatkan kementerian dan lembaga lain. Awalnya, lembaga pengawas tujuh KL, saat ini sudah menjadi 13 KL. ”Itu semua tergabung dalam wadah Satgas Waspada Investasi,” tutur Deputi Bidang Pengawasan Suparno, di Jakarta, Senin (6/8).

Suparno mencontohkan, ada koperasi menghimpun dana masyarakat dari luar anggota koperasi, Kemenkop bekerja sama penyelesaian masalah dengan OJK dan BI. Karena itu ada kaitan dengan pelanggaran UU Perbankan. Begitu juga misalnya ada kemitraan swasta dengan KUD, Kemenkop akan bekerja sama dengan KPPU. Bila ada koperasi berpraktik MLM, maka akan menggandeng Kemendag. ”Pelanggaran seperti itu banyak terjadi di daerah,” ungkap Suparno.

Oleh karena itu, Suparno meminta pemerintah daerah (Pemda) provinsi dan kabupaten/kota memiliki keberanian untuk menilai kesehatan koperasi di daerah masing-masing. Pengawasan dan penilaian itu sesuai aturan main seperti UU Nomor 25/1992, UU Nomor 23/2014, PP Nomor 9/1995, PP Nomor 24/2018, Permenkop UKM Nomor 2/2017, dan sebagainya.

Saat ini kata Suparno, daerah masih terkendala kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengawasan koperasi. Tidak sedikit kepala dinas dan para staf tidak menguasai dan memahami seluk-beluk usaha perkoperasian. ”Kalau tidak menguasai, tidak mungkin bisa mengawasi dan menilai kesehatan koperasi,” ucap Suparno.(far/jpg)




Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU