Cegah Koperasi Bermasalah
Rabu, 08 Agustus 2018 - 13:53 WIB > Dibaca 332 kali Print | Komentar
Berita Terkait
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop & UKM) berkomitmen menjaga marwah ko計erasi. Sebagai soko guru perekonomian nasional, koperasi harus steril dari penyimpangan. Koperasi harus konsisten sebagai jangkar ekonomi rakyat. Oleh karena itu, Kemenkop & UKM menggandeng 13 kementerian dan lembaga (K/L) untuk mencegah koperasi melakukan penyimpangan usaha.

Tiga belas lembaga itu di antaranya komisi pengawas persaingan usaha (KPPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Polri, Kejaksaan, Bank Indonesia (BI), Kominfo, Kementerian Agama, dan sebagainya.

Kemenkop bertugas me要g苔wasi dan mengawal ko計erasi. Oleh karena sektor usaha koperasi berbeda-beda, maka pengawasan melibatkan kementerian dan lembaga lain. Awalnya, lembaga pengawas tujuh KL, saat ini sudah menjadi 13 KL. Itu semua tergabung dalam wadah Satgas Waspada Investasi, tutur Deputi Bidang Pengawasan Suparno, di Jakarta, Senin (6/8).

Suparno mencontohkan, ada koperasi menghimpun dana masyarakat dari luar anggota koperasi, Kemenkop bekerja sama penyelesaian masalah dengan OJK dan BI. Karena itu ada kaitan dengan pelanggaran UU Perbankan. Begitu juga misalnya ada kemitraan swasta dengan KUD, Kemenkop akan bekerja sama dengan KPPU. Bila ada koperasi berpraktik MLM, maka akan menggandeng Kemendag. Pelanggaran seperti itu banyak terjadi di daerah, ungkap Suparno.

Oleh karena itu, Suparno meminta pemerintah daerah (Pemda) provinsi dan kabupaten/kota memiliki keberanian untuk menilai kesehatan koperasi di daerah masing-masing. Pengawasan dan penilaian itu sesuai aturan main seperti UU Nomor 25/1992, UU Nomor 23/2014, PP Nomor 9/1995, PP Nomor 24/2018, Permenkop UKM Nomor 2/2017, dan sebagainya.

Saat ini kata Suparno, daerah masih terkendala kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengawasan koperasi. Tidak sedikit kepala dinas dan para staf tidak menguasai dan memahami seluk-beluk usaha perkoperasian. Kalau tidak menguasai, tidak mungkin bisa mengawasi dan menilai kesehatan koperasi, ucap Suparno.(far/jpg)
KOMENTAR
Berita Update

AHY Temui UAS di Pekanbaru
Senin, 17 Desember 2018 - 15:17 wib

149 Peserta Ikut Ujian Profesi Advokat
Senin, 17 Desember 2018 - 15:09 wib
Bupati Pimpin Doa Pemberian Gelar Adat Presiden

Bupati Pimpin Doa Pemberian Gelar Adat Presiden
Senin, 17 Desember 2018 - 15:00 wib

Penyeludup Paruh Burung Rangkong Ditangkap
Senin, 17 Desember 2018 - 14:30 wib
MTQ Tingkat Provinsi Riau
9 Qori Melaju ke Final
MTQ Tingkat Provinsi Riau
Senin, 17 Desember 2018 - 14:30 wib

Dorong Wisata Olahraga Jadi Iven Tahunan
Senin, 17 Desember 2018 - 14:00 wib
Pelti Siak Agendakan Open Turnamen Tingkat Provinsi
Petenis Bengkalis dan Siak Berbagi Medali
Senin, 17 Desember 2018 - 13:45 wib

Syamsuar Tepuk Tepung Tawar Jokowi
Senin, 17 Desember 2018 - 13:30 wib
Pelaku PETI Garap Lokasi Baru

Pelaku PETI Garap Lokasi Baru
Senin, 17 Desember 2018 - 13:30 wib
Cari Berita
Ekonomi-Bisnis Terbaru
Pemkab Matangkan Rencana Geopark Natuna dari Unesco

Senin, 17 Desember 2018 - 14:08 WIB

Paket Menarik Akhir Tahun di Hotel FOX Harris

Senin, 17 Desember 2018 - 12:00 WIB

Rayakan Puncak HUT Ke-123 BRI

Senin, 17 Desember 2018 - 11:51 WIB

Harga Cabai dan Tomat Stabil

Senin, 17 Desember 2018 - 10:45 WIB

Bank Syariah Mandiri Sediakan Transaksi Hedging

Jumat, 14 Desember 2018 - 14:09 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us