Cegah Koperasi Bermasalah
Rabu, 08 Agustus 2018 - 13:53 WIB > Dibaca 230 kali Print | Komentar
Berita Terkait

BTN Dukung UKM Go Global



JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop & UKM) berkomitmen menjaga marwah ko計erasi. Sebagai soko guru perekonomian nasional, koperasi harus steril dari penyimpangan. Koperasi harus konsisten sebagai jangkar ekonomi rakyat. Oleh karena itu, Kemenkop & UKM menggandeng 13 kementerian dan lembaga (K/L) untuk mencegah koperasi melakukan penyimpangan usaha.

Tiga belas lembaga itu di antaranya komisi pengawas persaingan usaha (KPPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Polri, Kejaksaan, Bank Indonesia (BI), Kominfo, Kementerian Agama, dan sebagainya.

Kemenkop bertugas me要g苔wasi dan mengawal ko計erasi. Oleh karena sektor usaha koperasi berbeda-beda, maka pengawasan melibatkan kementerian dan lembaga lain. Awalnya, lembaga pengawas tujuh KL, saat ini sudah menjadi 13 KL. Itu semua tergabung dalam wadah Satgas Waspada Investasi, tutur Deputi Bidang Pengawasan Suparno, di Jakarta, Senin (6/8).

Suparno mencontohkan, ada koperasi menghimpun dana masyarakat dari luar anggota koperasi, Kemenkop bekerja sama penyelesaian masalah dengan OJK dan BI. Karena itu ada kaitan dengan pelanggaran UU Perbankan. Begitu juga misalnya ada kemitraan swasta dengan KUD, Kemenkop akan bekerja sama dengan KPPU. Bila ada koperasi berpraktik MLM, maka akan menggandeng Kemendag. Pelanggaran seperti itu banyak terjadi di daerah, ungkap Suparno.

Oleh karena itu, Suparno meminta pemerintah daerah (Pemda) provinsi dan kabupaten/kota memiliki keberanian untuk menilai kesehatan koperasi di daerah masing-masing. Pengawasan dan penilaian itu sesuai aturan main seperti UU Nomor 25/1992, UU Nomor 23/2014, PP Nomor 9/1995, PP Nomor 24/2018, Permenkop UKM Nomor 2/2017, dan sebagainya.

Saat ini kata Suparno, daerah masih terkendala kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengawasan koperasi. Tidak sedikit kepala dinas dan para staf tidak menguasai dan memahami seluk-beluk usaha perkoperasian. Kalau tidak menguasai, tidak mungkin bisa mengawasi dan menilai kesehatan koperasi, ucap Suparno.(far/jpg)
KOMENTAR
Berita Update
Cadangan Devisa Terus Menurun

Cadangan Devisa Terus Menurun
Minggu, 18 Agustus 2018 - 15:48 wib
DPR Fasilitasi Keluhan Industri Fintech

DPR Fasilitasi Keluhan Industri Fintech
Minggu, 18 Agustus 2018 - 14:47 wib
The Premiere Tawarkan Promo CFD

The Premiere Tawarkan Promo CFD
Minggu, 18 Agustus 2018 - 14:19 wib

Bahas Teknis Armina dan Qurah
Minggu, 18 Agustus 2018 - 12:41 wib
BNN Amankan 2,14 Kg Sabu di Pekanbaru

BNN Amankan 2,14 Kg Sabu di Pekanbaru
Minggu, 18 Agustus 2018 - 12:16 wib
Cari Berita
Ekonomi-Bisnis Terbaru
The Premiere Tawarkan Promo CFD

Sabtu, 18 Agustus 2018 - 14:19 WIB

361 Degrees-Matahari Jalin Kerja Sama Eksklusif

Sabtu, 18 Agustus 2018 - 11:29 WIB

Lunch Vaganza di Hotel Dafam

Sabtu, 18 Agustus 2018 - 10:08 WIB

Dirut PGN Kobarkan Semangat Kebhinnekaan

Sabtu, 18 Agustus 2018 - 09:20 WIB

Hotel Dafam Tawarkan Promo Merdeka Package

Jumat, 17 Agustus 2018 - 14:15 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini