DIGUNAKAN 21 TAHUN
Kemenkeu Sempurnakan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jumat, 27 Juli 2018 - 18:30 WIB > Dibaca 522 kali Print | Komentar
Kemenkeu Sempurnakan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penyempurnaan terhadap Undang-Undang (UU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan dilakukan Kementerian Keuangan.

Adapun UU sebelumnya tertuang dalam Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang telah berlaku selama 21 tahun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani,  dalam perkembangannya ditemukan permasalahan, tantangan serta perlunya penyesuaian terhadap kondisi saat ini.

Dari sisi perundang-undangan dan pengelolaan PNBP.  Dia berharap, Undang-Undang baru itu mampu mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan PNBP selama ini.

"Khususnya perbaikan tata kelola PNBP untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, serta mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/7/2018).

Sejumlah penyempurnaan pokok dalam Rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) adalah pengelompokkan objek, pengaturan tarif, tata kelola, pengawasan, dan hak Wajib Bayar.

Pertama, objek PNBP dikelompokkan dalam enam klaster, yakni pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan (KND), pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

"Pengklasteran ini digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan jenis dan tarif PNBP guna mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing objek PNBP, prinsip keadilan, dan menjaga kualitas layanan pada masyarakat," paparnya.

Yang kedua, pengaturan tarif PNBP mempertimbangkan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, sosial budaya, serta aspek keadilan, termasuk penguatan landasan hukum dalam rangka pemberian kebijakan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0 persen (nol persen) untuk kondisi tertentu.

"Kebijakan tersebut antara lain ditujukan untuk masyarakat tidak mampu, pelajar atau mahasiswa, penyelenggaraan kegiatan sosial, usaha mikro, kecil, dan menengah, kegiatan keagamaan. kegiatan kenegaraan, dan keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar," jelasnya.

Penetapan jenis dan tarif PNBP pun memungkinkan dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan, khususnya untuk tarif atas layanan PNBP yang bersifat dinamis, dalam rangka menjaga kualitas pelayanan dan untuk percepatan penyesuaian terhadap nilai wajar dan harga pasar.

Yang ketiga, penyempurnaan tata kelola PNBP antara lain pengaturan kewajiban Instansi Pengelola PNBP untuk melakukan verifikasi dan pengelolaan piutang, serta pemanfaatan teknologi dalam rangka pengelolaan PNBP untuk peningkatan layanan dan efisiensi.

Yang keempat, penguatan fungsi pengawasan dilaksanakan dengan melibatkan aparat pengawas intern pemerintah, sehingga dapat meminimalkan pelanggaran atas keterlambatan atau tidak disetomya PNBP ke Kas Negara oleh Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, dan Mitra Instansi Pengelola serta penggunaan langsung di luar mekanisme APBN oleh Instansi Pengelola PNBP.

Yang kelima, penyempurnaan ketentuan yang terkait dengan hak Wajib Bayar antara lain pemberian keringanan berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan, dan pembebasan dengan memperhatikan kondisi di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar, kesulitan likuiditas, dan kebijakan Pemerintah.

Kemudian, pelaksanaan RUU PNBP yang baru ini akan diikuti dengan penyederhanaan dan pengurangan jenis dan tarif PNBP, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah untuk tetap menyediakan layanan dasar secara berkualitas dan berkeadilan berdasarkan peraturan perundangundangan.

"Pengesahan RUU PNBP ini tidak semata-mata untuk mengoptimalkan penerimaan negara, namun juga diperlukan dalam rangka mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperbaiki distribusi pendapatan, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antar generasi," tandasnya.(hap)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Sebelas Blok Migas Belum Digarap

Sebelas Blok Migas Belum Digarap
Sabtu, 19 Januari 2019 - 09:35 wib

Herry Hermanus Horo Jabat Kajari Siak
Sabtu, 19 Januari 2019 - 09:30 wib

Ketua LAM: Jangan Lupakan Mempura
Sabtu, 19 Januari 2019 - 09:10 wib
Arab Saudi Bantu  Kitab Kuning ke Riau

Arab Saudi Bantu Kitab Kuning ke Riau
Sabtu, 18 Januari 2019 - 18:00 wib
Waspadai Rawan Kebakaran di Februari
Burhan Gurning: Masa Peralihan Musim
Waspadai Rawan Kebakaran di Februari
Sabtu, 18 Januari 2019 - 17:33 wib
PPTK Tiga Proyek PUPR Diperiksa

PPTK Tiga Proyek PUPR Diperiksa
Sabtu, 18 Januari 2019 - 16:36 wib

SMKN 1 Pekanbaru Hadirkan Motivator Dedi Budiman
Sabtu, 18 Januari 2019 - 16:20 wib

71 Warga Binaan Rutan Dumai Rekam KTP-el
Sabtu, 18 Januari 2019 - 16:00 wib
Bakti Sosial untuk Negeri Digelar EMP di Pulau Padang
PT Energi Mega Persada
Bakti Sosial untuk Negeri Digelar EMP di Pulau Padang
Sabtu, 18 Januari 2019 - 15:59 wib
Cari Berita
Ekonomi-Bisnis Terbaru
Sebelas Blok Migas Belum Digarap

Sabtu, 19 Januari 2019 - 09:35 WIB

Bank OCBC NISP Ajak Mahasiswa Berbagi Ide di IdeatiON 2019
PT Inka Ekspor 15 Gerbong Kereta ke Bangladesh

Jumat, 18 Januari 2019 - 15:36 WIB

Kemendag Awasi 6.803 Produk

Jumat, 18 Januari 2019 - 14:37 WIB

2019, ASUS Gandeng Sebastian Gunawan

Jumat, 18 Januari 2019 - 13:38 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us