DIKELUARKAN PER 25 JULI
BPJS Bantah Peraturan Baru Batasi Layanan Kesehatan Masyarakat
Kamis, 26 Juli 2018 - 20:30 WIB > Dibaca 459 kali Print | Komentar
BPJS Bantah Peraturan Baru Batasi Layanan Kesehatan Masyarakat
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Masyarakat belakangan ini diresahkan oleh adanya peraturan baru yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Peraturan itu membatasi pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Sebelum dikeluarkan per 25 Juli, BPJS Kesehatan sudah mensosialisasikan peraturan baru tersebut empat hari sebelumnya (21/7/2018).

Adapun menurut klaim pihak BPJS Kesehatan, aturan itu sebagai upaya optimalisasi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Diketaui, dalam aturan yang baru, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, (2) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan (3) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Penerbitab peraturan itu mengacu pada ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan, efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.

“Kebijakan 3 Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan ini kami lakukan, untuk memastikan peserta program JKN-KIS memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan keberlangsungan Program JKN-KIS. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri awal tahun 2018 yang membahas tentang sustainibilitas Program JKN-KIS dimana BPJS Kesehatan harus fokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan,” kata Nopi Hidayat selaku Kepala Humas BPJS Kesehatan, Kamis (26/7/2018).

Yang dimaksud dengan efektivitas pembiayaan telah sesuai dengan kutipan penjelasan atas UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 22 bahwa "luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang dapat berubah dan kemampuan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial". Hal itu diperlukan untuk kehati-hatian.

BPJS Kesehatan dalam menjalankan fungsinya juga telah berkomunikasi dengan berbagai stakeholder, di antaranya Kementerian Kesehatan, Asosiasi Profesi dan Fasilitas Kesehatan, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, serta Dewan Pertimbangan Medis (DPM) dan Dewan Pertimbangan Klinis (DPK).

Sementara, di tingkat daerah, BPJS Kesehatan telah melakukan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan, asosiasi setempat.

“Perlu kami tekankan bahwa dengan diimplementasikan 3 peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Namun penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini," paparnya.

Lebih jauh ditegaskannya bahwa BPJS Kesehatan akan tetap memastikan bahwa Peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan.

"BPJS Kesehatan juga terus melakukan koordinasi dengan faskes dan dinas kesehatan agar dalam implementasi peraturan ini dapat berjalan seperti yang diharapkan,” tutupnya. (ika)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Berlakukan Standardisasi Digitalisasi Nozzle
Cegah Praktik Curang SPBU
Rabu, 15 Agustus 2018 - 13:50 wib
Pabrik Tapioka Kekurangan 300 Ton Singkong per Hari

Pabrik Tapioka Kekurangan 300 Ton Singkong per Hari
Rabu, 15 Agustus 2018 - 13:49 wib
Suhu Capai 35 Derajat Celsius

Suhu Capai 35 Derajat Celsius
Rabu, 15 Agustus 2018 - 13:36 wib
Rupiah Terpuruk, Investasi Melambat

Rupiah Terpuruk, Investasi Melambat
Rabu, 15 Agustus 2018 - 13:00 wib

LAMR Kota Dumai Dilantik
Rabu, 15 Agustus 2018 - 12:51 wib
Kepala BKPP Sebut Pengedar Sabu Bukan PNS Dumai

Kepala BKPP Sebut Pengedar Sabu Bukan PNS Dumai
Rabu, 15 Agustus 2018 - 12:47 wib
Kemenkum HAM Ultimatum Lapas Lhokseumawe
Napi Kabur di Rumah Sakit
Kemenkum HAM Ultimatum Lapas Lhokseumawe
Rabu, 15 Agustus 2018 - 12:30 wib

ACE Hardware Panam Tawarkan Promo Time for Aceventure
Rabu, 15 Agustus 2018 - 12:24 wib

Rabu, 15 Agustus 2018 - 12:13 wib

Hari Ini, 54 Komisioner Bawaslu Dilantik
Rabu, 15 Agustus 2018 - 11:50 wib
Cari Berita
Kesehatan Terbaru
Kenali Gejala Nyeri Pinggang Anda

Minggu, 12 Agustus 2018 - 11:36 WIB

Serba-serbi Memberi ASI pada si Kecil

Jumat, 10 Agustus 2018 - 11:30 WIB

206.633 Anak Jadi Sasaran Imunisasi MR

Kamis, 09 Agustus 2018 - 13:30 WIB

Bahas Vaksin, Komisi IV Gelar RDP Bersama Diskes

Rabu, 08 Agustus 2018 - 18:00 WIB

Diskes Tetap Laksanakan Imunisasi Campak dan Rubella

Selasa, 07 Agustus 2018 - 16:30 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us