DIKELUARKAN PER 25 JULI
BPJS Bantah Peraturan Baru Batasi Layanan Kesehatan Masyarakat
Kamis, 26 Juli 2018 - 20:30 WIB > Dibaca 865 kali Print | Komentar
BPJS Bantah Peraturan Baru Batasi Layanan Kesehatan Masyarakat
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Masyarakat belakangan ini diresahkan oleh adanya peraturan baru yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Peraturan itu membatasi pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Sebelum dikeluarkan per 25 Juli, BPJS Kesehatan sudah mensosialisasikan peraturan baru tersebut empat hari sebelumnya (21/7/2018).

Adapun menurut klaim pihak BPJS Kesehatan, aturan itu sebagai upaya optimalisasi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Diketaui, dalam aturan yang baru, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, (2) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan (3) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Penerbitab peraturan itu mengacu pada ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan, efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.

“Kebijakan 3 Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan ini kami lakukan, untuk memastikan peserta program JKN-KIS memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan keberlangsungan Program JKN-KIS. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri awal tahun 2018 yang membahas tentang sustainibilitas Program JKN-KIS dimana BPJS Kesehatan harus fokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan,” kata Nopi Hidayat selaku Kepala Humas BPJS Kesehatan, Kamis (26/7/2018).

Yang dimaksud dengan efektivitas pembiayaan telah sesuai dengan kutipan penjelasan atas UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 22 bahwa "luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang dapat berubah dan kemampuan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial". Hal itu diperlukan untuk kehati-hatian.

BPJS Kesehatan dalam menjalankan fungsinya juga telah berkomunikasi dengan berbagai stakeholder, di antaranya Kementerian Kesehatan, Asosiasi Profesi dan Fasilitas Kesehatan, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, serta Dewan Pertimbangan Medis (DPM) dan Dewan Pertimbangan Klinis (DPK).

Sementara, di tingkat daerah, BPJS Kesehatan telah melakukan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan, asosiasi setempat.

“Perlu kami tekankan bahwa dengan diimplementasikan 3 peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Namun penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini," paparnya.

Lebih jauh ditegaskannya bahwa BPJS Kesehatan akan tetap memastikan bahwa Peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan.

"BPJS Kesehatan juga terus melakukan koordinasi dengan faskes dan dinas kesehatan agar dalam implementasi peraturan ini dapat berjalan seperti yang diharapkan,” tutupnya. (ika)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
GAMEZ FREE FIRE COMPETITION
Kompetisi eSport Berhadiah Golden Ticket Grand Final Indonesia Master 2019
Kamis, 16 Januari 2019 - 18:02 wib
Masyarakat Keluhkan Banyak Jalan Rusak

Masyarakat Keluhkan Banyak Jalan Rusak
Kamis, 16 Januari 2019 - 17:15 wib

Piala Adipura Diarak di Kota Bangkinang
Kamis, 16 Januari 2019 - 17:00 wib
Dewan Minta Pemkab  Perhatikan Guru Komite

Dewan Minta Pemkab Perhatikan Guru Komite
Kamis, 16 Januari 2019 - 16:30 wib
Pengurus OPSI  Riau dimintai keterangan di kantor Satpol PP Pekanbaru
Dugaan LGBT
Pengurus OPSI Riau dimintai keterangan di kantor Satpol PP Pekanbaru
Kamis, 16 Januari 2019 - 15:43 wib
Kepergok Curi Besi Tua, Pria 46 Tahun Diamankan

Kepergok Curi Besi Tua, Pria 46 Tahun Diamankan
Kamis, 16 Januari 2019 - 15:40 wib
Jangan Daratan Terus, Pesisir Juga Perlu Dilihat
TUAN RUMAH PORPROV X
Jangan Daratan Terus, Pesisir Juga Perlu Dilihat
Kamis, 16 Januari 2019 - 15:30 wib
Harga Beras Turun Rp500 per Kilogram
Beras Impor Masih Diburu
Harga Beras Turun Rp500 per Kilogram
Kamis, 16 Januari 2019 - 15:15 wib
372 Ekor  Sapi  Dihibahkan Tahun Ini

372 Ekor Sapi Dihibahkan Tahun Ini
Kamis, 16 Januari 2019 - 15:00 wib
Cari Berita
Kesehatan Terbaru
RSUD AA Turut Minta Pengalihan Penahanan Tiga Dokternya
Menjaga Kesehatan saat Perubahan Cuaca Ekstrem

Minggu, 30 Desember 2018 - 10:22 WIB

Kepala BBPOM Tak Tahu Jumlah Tersangka

Jumat, 28 Desember 2018 - 10:45 WIB

Cairan Elektrolit Bermanfaat untuk Pasien DBD dan Diare

Sabtu, 22 Desember 2018 - 14:46 WIB

Waspadai Penyebaran HIV/AIDS

Jumat, 21 Desember 2018 - 12:10 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini