Depan >> Berita >> Hukum >>
DALAM RANGKA TABLIGH AKBAR
Begini Komentar Mabes Polri soal Penolakan Kedatangan UAS ke Semarang
Rabu, 25 Juli 2018 - 19:00 WIB > Dibaca 862 kali Print | Komentar
Begini Komentar Mabes Polri soal Penolakan Kedatangan UAS ke Semarang
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sebuah ssurat edaran yang viral di media sosial tertanggal 22 Juli 2018 menyatakan bahwa ada permintaan kepada Polda Jawa Tengah yang dikeluarkan Patriot Garuda Nusantara (PGN).

Intinya, surat itu berisi penolakan terhadap Ustaz Abdul Somad (UAS), yang rencananya akan hadir dalam acara Tabligh Akbar di daerah Pedurungan, Mijen. Mereka pun menolak kehadiran penceramah asal Riau itu di seluruh kota besar di Semarang.

Acara Tabligh Akbar Akbar itu sendiri akan digelar pada 30-31 Juli 2018. Jika permintaan mereka tidak dituruti, PGN mengancam akan melakukan aksi perlawanan. Menyikapi itu, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menegaskan bahwa surat edaran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sebab, yang berhak melarang sesuai amanat undang-undang adalah Polri. Itu pun atas dasar pertimbangan keamanan demi kepentingan lebih besar.

"Kalau yang lain tidak bisa, apalagi ormas (organisasi masyarakat)," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Dia menerangkan, dalam kaitan itu, Polda Jawa tengah sudah mengambil langkah-langkah dalam upaya preemtif dan preventif. Polisi telah menjembatani pihak yang melarang maupun pihak yang menyelenggarakan acara.

"Sampai saat ini belum ada rekomendasi, beberapa saat lagi akan ada komunikasi, akan dijembatani oleh Polda Jateng antar kedua belah pihak," jelasnya.

Akan tetapi, dia kembali menegaskan bahwa ormas tidak memiliki kewenangan untuk melarang.

"Bahwa ada tindakan fisik dan lain-lain (nantinya), kami akan menegakkan hukum apabila ada perbuatan pidana di situ," tutupnya. (dna)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update

Disdukcapil Musnahkan 3.531 Keping KTP-el Invalid
Rabu, 19 Desember 2018 - 15:30 wib

Perbaikan Jembatan Barangan Perlu Waktu
Rabu, 19 Desember 2018 - 15:00 wib

Jalan Lintas Timur Masih Direndam Banjir
Rabu, 19 Desember 2018 - 14:30 wib

ACT Segera Kirimkan Tim Kemanusiaan untuk Muslim Uyghur
Rabu, 19 Desember 2018 - 14:04 wib
Balita Diperkosa, Berakhir Sekarat

Balita Diperkosa, Berakhir Sekarat
Rabu, 19 Desember 2018 - 14:03 wib

Wabup Apresiasi Rakor Pendidikan
Rabu, 19 Desember 2018 - 13:30 wib

Usai Kecelakaan, Ditemukan Sabu
Rabu, 19 Desember 2018 - 13:00 wib
ASN dan Perangkat  Desa Jadi Tauladan

ASN dan Perangkat Desa Jadi Tauladan
Rabu, 19 Desember 2018 - 12:30 wib

Isu Negatif Bisa Dorong Penguatan Rupiah
Rabu, 19 Desember 2018 - 12:14 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Tim Kampenye KIK Serahkan Sepenuhnya ke Kepolisian

Selasa, 18 Desember 2018 - 17:31 WIB

15 ASN Minta Pendampingan Hukum

Senin, 10 Desember 2018 - 10:29 WIB

Laporan Ombudsman Dinilai Janggal

Sabtu, 08 Desember 2018 - 11:03 WIB

Suami Inneke Bisnis Kamar Asmara di Lapas Sukamiskin

Jumat, 07 Desember 2018 - 04:41 WIB

Membandingkan Kasus Habib Bahar dengan ABG Penghina Presiden
Sagang Online
loading...
Follow Us