Begini Komentar Mabes Polri soal Penolakan Kedatangan UAS ke Semarang

Intinya, surat itu berisi penolakan terhadap Ustaz Abdul Somad (UAS), yang rencananya akan hadir dalam acara Tabligh Akbar di daerah Pedurungan, Mijen. Mereka pun menolak kehadiran penceramah asal Riau itu di seluruh kota besar di Semarang.

Acara Tabligh Akbar Akbar itu sendiri akan digelar pada 30-31 Juli 2018. Jika permintaan mereka tidak dituruti, PGN mengancam akan melakukan aksi perlawanan. Menyikapi itu, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menegaskan bahwa surat edaran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sebab, yang berhak melarang sesuai amanat undang-undang adalah Polri. Itu pun atas dasar pertimbangan keamanan demi kepentingan lebih besar.

"Kalau yang lain tidak bisa, apalagi ormas (organisasi masyarakat)," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

"Sampai saat ini belum ada rekomendasi, beberapa saat lagi akan ada komunikasi, akan dijembatani oleh Polda Jateng antar kedua belah pihak," jelasnya.

Akan tetapi, dia kembali menegaskan bahwa ormas tidak memiliki kewenangan untuk melarang.

"Bahwa ada tindakan fisik dan lain-lain (nantinya), kami akan menegakkan hukum apabila ada perbuatan pidana di situ," tutupnya. (dna)