Pemprov Punya Saham Lagoi 12,5 Persen
Selasa, 24 Juli 2018 - 15:00 WIB > Print | Komentar
BINTAN (RIAUPOS.CO) - Polemik kepemilikan saham Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Lagoi Resort, Kabupaten Bintan terjawab sudah. Hasil investigasi yang dilakukan menemukan adanya bukti otentik berupa sertifikat saham goodwill sebesar 12,5 persen.


Bukti tersebut telah diserahkan Pemprov Riau kepada DPRD Riau sebagai bahan untuk melanjutkan investigasi, soal aliran deviden atas saham itu selama puluhan tahun.


Demikian disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby kepada Riau Pos, Senin (23/7). Ia menyatakan sertifikat tersebut masih atas nama PD Sarana Pembangunan Riau (SPR). Sedangkan untuk perusahaan yang mengelola terdaftar di Singapura.


‘’Alhamdulillah tadi pihak Pemprov Riau telah menyerahkan ke kami bukti otentik berupa sertifikat kepemilikan saham,” ucapnya.


Adapun langkah selanjutnya, DPRD akan menggesa pemprov untuk mengurus seluruh kepemilikan saham agar deviden yang seharusnya didapat bisa kembali ke kas daerah. Selain itu, dewan sendiri berencana akan membentuk pansus untuk mengusut tuntas masalah tersebut.

 
‘’Yang penting bagi kita bagaimana uang yang seharusnya masuk ke daerah bisa kembali. Kalau masalah hukum nanti itu akan kami serahkan ke pihak berwenang,” lanjutnya.


Saat ditanya berapa kerugian pemprov selama ini, lelaki bergelar Datuk Panglimo Dalam itu belum bisa merincikan. Dari telaahan sementara ia memperkirakan kerugian mencapai triliunan.


‘’Kami belum hitung secara rinci ya. Itu akan mau digodok. Kalau bisa kita bentuk pansus. Tapi kami tentu harus ke sana (Lagoi, red) dulu,” paparnya.


Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD melalui Komisi III menemukan adanya dugaan penyimpangan kepemilikan saham Pemprov Riau di Lagoi Resort. Lahan milik Pemprov yang berada di Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) seluas 2.000 hektare dikelola oleh swasta untuk dibuatkan sebuah resort mewah. Dari perjanjian awal Pemprov seharusnya mendapat deviden sebesar 12,5 persen kepemilikan saham.


Akan tetapi sejak awal mulai lahan tersebut dikelola, DPRD mengklaim belum sepeser pun uang diterima oleh pemprov. Bahkan hingga kini belum ada rekam jejak berbentuk laporan tertulis mengenai bagi hasil dari saham yang dimiliki. Pihak dewan menduga ada keterlibatan mantan pejabat pemprov yang menjadi komisaris disana untuk mendapatkan keuntungan pribadi.(izl)


(Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru)
KOMENTAR
Berita Update

Peta Politik di Jabar Sudah Berubah Drastis? 52,4%
Sabtu, 15 Februari 2019 - 20:30 wib

Kemendagri Jawab Isu e-KTP WNA Bisa Dipakai Mencoblos
Sabtu, 15 Februari 2019 - 20:24 wib
Banyak Honorer K2 Tenaga Teknis Protes Keras

Banyak Honorer K2 Tenaga Teknis Protes Keras
Sabtu, 15 Februari 2019 - 20:13 wib

20.790 Honorer K2 Kemenag Diminta Segera Daftar PPPK
Sabtu, 15 Februari 2019 - 20:02 wib
Janji Menindaklanjuti Halte Branding Rokok

Janji Menindaklanjuti Halte Branding Rokok
Sabtu, 15 Februari 2019 - 17:35 wib

Perbaikan Jalan Soekarno-Hatta Tunggu Lelang
Sabtu, 15 Februari 2019 - 17:01 wib
Cari Berita
Ekonomi-Bisnis Terbaru
Ekonomi Syariah Bisa Jadi Andalan

Jumat, 15 Februari 2019 - 11:13 WIB

RS Awal Bros Pekanbaru Ajak Orangtua Waspada Penyakit Kanker
Fastwork Platform Freelance Online Serbu Pasar

Jumat, 15 Februari 2019 - 10:16 WIB

Taspen Bukukan Laba Rp271 Miliar

Jumat, 15 Februari 2019 - 08:50 WIB

Ribuan Mobil Mewah Tunggak Pajak dalam Pengejaran Pemprov DKI Jakarta
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini