Wako Akui Proyek "Diperjualbelikan"
Senin, 23 Juli 2018 - 13:33 WIB > Print | Komentar
Wako Akui Proyek  "Diperjualbelikan"
Firdaus
(RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota Pekanbaru sedang menindaklanjuti dugaan jual beli ratusan paket proyek penunjukan langsung (PL) di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman. Jika terbukti, sanksi telah menanti, karena tidak amanah dalam menjalankan tugas.

Wali Kota Pekanbaru Firdaus ST MT ketika dikonfirmasi menjelaskan, proyek yang ada di pemko memang ‘‘diperjualbelikan’’ karena pelaksanaan pekerjaanya dilakukan oleh pihak ketiga bukan swakelola. “Memang diperjualbelikan, namun dalam artian positif,” ujar Firduas kepada Riau Pos akhir pekan lalu.

Artian positif maksud Firdaus, pelaksanaannya melalui mekanisme berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Seperti peraturan presiden, perundangan-undangan dan lain sebagainya dalam pengadaan kegiatan baik fisik maupun barang/jasa.

“Proyek itu kan ada dilelang secara terbuka, ada pula di-PL. Lelang itukan jual beli, tapi ada aturan mainnya,” jelas orang nomor satu di Pekanbaru itu.

Pada Dinas Perkim Kota Pekanbaru dipaparkannya, hampir 99 persen proyek dikerjakan oleh pihak ketiga, tidak ada yang diswakelola. Kecuali kegiatan yang dilakukan organisasi masyarakat setempat (OMS) yang dikerjakan masyarakat.

“Proyek itu dikerjakan pelaku dunia usaha, pelaksanaanya melalui aturan-aturan yang berlaku,” jelas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau.

Namun sebutnya, apabila dalam pelaksanaan jual beli proyek tersebut tidak dilakukan secara fair dan melanggar aturan, maka pihaknya akan mendalami dan mencermatinya, karena dinilai pejabat yang diberikan kewenangan tidak amanah dalam menjalankan tugas. ”Jika terbukti, sanksi pasti ada. Karena tidak ada amanah dalam menjalankan tugas,” tegasnya.

Ketika disinggung mengenai dugaan permintaan fee yang dilakukan oknum pejabat di Dinas Perkim kepada penerima pekerjaan, Firdaus menegaskan, tindakan tersebut sangat melanggar aturan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. “Kalau mereka benar terbukti secara pribadi, harus mempertanggungjawabkan,” tegasnya.

Permasalahan ini muncul setelah adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan massa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Gerakan Rakyat Anti Kuropsi (Gerak) Riau di Dinas Perkim Pekanbaru Jalan Parit Indah, Rabu (18/7) lalu.

Dalam aksi tersebut massa menduga 700 paket proyek PL diperjualbelikan. Selain itu pengadaan paket proyek dimonopoli sejumlah pihak dan meminta fee sekitar 15 persen.(ade)

Laporan RIRI RADAM, Kota



KOMENTAR
Berita Update

Inalum Pasok Bahan Baku Velg
Sabtu, 16 Februari 2019 - 14:41 wib

TPS Belum Sepenuhnya Ramah Penyandang Disabilitas
Sabtu, 16 Februari 2019 - 13:29 wib

Sandi Langsung Jenguk Pengawal Kampanye yang Tumbang
Sabtu, 16 Februari 2019 - 12:26 wib

Petakan Kekuatan Lawan, Kubu Jokowi Siap Gempur
Sabtu, 16 Februari 2019 - 12:24 wib

324 CPNS Pemprov Dibekali Pengetahuan Budaya Melayu
Sabtu, 16 Februari 2019 - 12:08 wib

SMAN 1 Ujungbatu Melaju ke Final
Sabtu, 16 Februari 2019 - 12:03 wib

Kampar Akan Konsentrasi Sukseskan Pemilu
Sabtu, 16 Februari 2019 - 12:00 wib
Miliki Paket Sabu, Seorang Nenek dan Pemuda Diamankan

Miliki Paket Sabu, Seorang Nenek dan Pemuda Diamankan
Sabtu, 16 Februari 2019 - 11:58 wib
Tersangka Sabu  Ditangkap Polisi

Tersangka Sabu Ditangkap Polisi
Sabtu, 16 Februari 2019 - 11:55 wib

Sekda Lantik 187 Pejabat Eselon III dan IV Rohul
Sabtu, 16 Februari 2019 - 11:53 wib
Cari Berita
Pekanbaru Terbaru
Calon Peserta Latihan Kerja Kena Informasi Hoaks

Sabtu, 16 Februari 2019 - 11:29 WIB

Truk Masuk Kota Ancam Jiwa Warga

Sabtu, 16 Februari 2019 - 11:24 WIB

Dua Kali Rekam, Dua Tahun KTP-el Tak Selesai

Sabtu, 16 Februari 2019 - 11:18 WIB

Hari Ini Rekam KTP-el di Rumbai Pesisir

Jumat, 15 Februari 2019 - 15:35 WIB

KBIH Harus Laksanakan Simulasi Manasik

Jumat, 15 Februari 2019 - 15:21 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us