Wako Akui Proyek "Diperjualbelikan"
Senin, 23 Juli 2018 - 13:33 WIB > Dibaca 487 kali Print | Komentar
Wako Akui Proyek  "Diperjualbelikan"
Firdaus
(RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota Pekanbaru sedang menindaklanjuti dugaan jual beli ratusan paket proyek penunjukan langsung (PL) di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman. Jika terbukti, sanksi telah menanti, karena tidak amanah dalam menjalankan tugas.

Wali Kota Pekanbaru Firdaus ST MT ketika dikonfirmasi menjelaskan, proyek yang ada di pemko memang ‘‘diperjualbelikan’’ karena pelaksanaan pekerjaanya dilakukan oleh pihak ketiga bukan swakelola. “Memang diperjualbelikan, namun dalam artian positif,” ujar Firduas kepada Riau Pos akhir pekan lalu.

Artian positif maksud Firdaus, pelaksanaannya melalui mekanisme berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Seperti peraturan presiden, perundangan-undangan dan lain sebagainya dalam pengadaan kegiatan baik fisik maupun barang/jasa.

“Proyek itu kan ada dilelang secara terbuka, ada pula di-PL. Lelang itukan jual beli, tapi ada aturan mainnya,” jelas orang nomor satu di Pekanbaru itu.

Pada Dinas Perkim Kota Pekanbaru dipaparkannya, hampir 99 persen proyek dikerjakan oleh pihak ketiga, tidak ada yang diswakelola. Kecuali kegiatan yang dilakukan organisasi masyarakat setempat (OMS) yang dikerjakan masyarakat.

“Proyek itu dikerjakan pelaku dunia usaha, pelaksanaanya melalui aturan-aturan yang berlaku,” jelas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau.

Namun sebutnya, apabila dalam pelaksanaan jual beli proyek tersebut tidak dilakukan secara fair dan melanggar aturan, maka pihaknya akan mendalami dan mencermatinya, karena dinilai pejabat yang diberikan kewenangan tidak amanah dalam menjalankan tugas. ”Jika terbukti, sanksi pasti ada. Karena tidak ada amanah dalam menjalankan tugas,” tegasnya.

Ketika disinggung mengenai dugaan permintaan fee yang dilakukan oknum pejabat di Dinas Perkim kepada penerima pekerjaan, Firdaus menegaskan, tindakan tersebut sangat melanggar aturan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. “Kalau mereka benar terbukti secara pribadi, harus mempertanggungjawabkan,” tegasnya.

Permasalahan ini muncul setelah adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan massa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Gerakan Rakyat Anti Kuropsi (Gerak) Riau di Dinas Perkim Pekanbaru Jalan Parit Indah, Rabu (18/7) lalu.

Dalam aksi tersebut massa menduga 700 paket proyek PL diperjualbelikan. Selain itu pengadaan paket proyek dimonopoli sejumlah pihak dan meminta fee sekitar 15 persen.(ade)

Laporan RIRI RADAM, Kota



KOMENTAR
Berita Update
Pengrusakan Atribut Partai di Pekanbaru
Tim Kampenye KIK Serahkan Sepenuhnya ke Kepolisian
Rabu, 18 Desember 2018 - 17:31 wib

Bupati Imbau Perusahaan Peduli Korban Banjir
Rabu, 18 Desember 2018 - 15:30 wib
Sidang Dugaan Korupsi Alkes RSUD AA (video)

Sidang Dugaan Korupsi Alkes RSUD AA (video)
Rabu, 18 Desember 2018 - 14:30 wib
Diskes Temukan 68 Kasus  Penyakit Serang Warga

Diskes Temukan 68 Kasus Penyakit Serang Warga
Rabu, 18 Desember 2018 - 14:30 wib

Kecelakaan Maut di Pertambangan Cina Dianggap Lumrah
Rabu, 18 Desember 2018 - 14:00 wib
PBB dan Palestina Minta Bantuan Kemanusiaan

PBB dan Palestina Minta Bantuan Kemanusiaan
Rabu, 18 Desember 2018 - 13:44 wib
Jalan Lintas Timur Diberlakukan Buka Tutup
Jembatan Barangan Ambruk
Rabu, 18 Desember 2018 - 13:37 wib

PT Asuransi Astra Buana Terkesan Dukungan Riau Pos
Rabu, 18 Desember 2018 - 13:30 wib
Pelantikan DPC LVRI Siak
Syamsuar Ingatkan Efek Negatif Globalisasi
Rabu, 18 Desember 2018 - 13:30 wib
Cari Berita
Pekanbaru Terbaru
RSUD Arifin Achmad Operasi Bypass Jantung

Selasa, 18 Desember 2018 - 12:25 WIB

Bus Baru Dioperasikan Februari

Selasa, 18 Desember 2018 - 12:00 WIB

PGN dan Bukit Asam Gelar Natal  Bersama 500 Anak Yatim Piatu di Riau
Besok, Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS

Selasa, 18 Desember 2018 - 10:45 WIB

13.318 KTP-el Dimusnahkan

Selasa, 18 Desember 2018 - 10:35 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini