TERKAIT PERSOALAN BANGSA
Jokowi Dituding Demokrat Tutupi Masalah Ekonomi, Ini Kata Golkar
Kamis, 12 Juli 2018 - 19:45 WIB > Dibaca 277 kali Print | Komentar
Jokowi Dituding Demokrat Tutupi Masalah Ekonomi, Ini Kata Golkar
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Upaya menutup-nutupi fakta soal berbagai persoalan bangsa saat ini tengah dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Tudingan itu datang dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo.

Contohnya, soal masalah perekonomian yang dirasakan semakin sulit. Dia menilai, permasalahan ekonomi pun terlihat dari terus melambungnya nilai tukar dolar, harga listrik, dan harga bahan bakar yang juga terus mengalami kenaikan.

Bahkan, kenaikan itu terus berlanjut selama kepimpinan Jokowi 4 tahun belakangan.

"Pemerintahan 9 kali BBM udah naik. Meskipun yang naik itu bukan BBM subsidi," ucapnya saat menghadiri diskusi di Kawasan Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

Sebaiknya, kata dia, Jokowi mengungkapkan fakta sebenarnya mengenai permasalahan bangsa. Dia pun menduga mantan Wali Kota Surakarta itu ingin selalu ingin memberikan citra baik kepada pemerintahannya.

"Saya lihat di media pemberitaannya enggak sesuai fakta. Terutama media mainstream sudah banyak yang di-cover bahkan banyak berita yang sengaja dikeluarkan itu yang lucu-lucu enggak mutu," jelasnya.

Bukan itu saja, dia pun mengingatkan Jokowi untuk tidak menyembunyikan kekurangan dalam pemerintahannya.

"Saya tau persis presiden (Jokowi) kami humble, tapi kalau kebaikannya lebay terlalu dilebih-lebihkan bisa jadi muak masyarakat. Ini harus hati-hati," tegasnya.

Di sisi lain, politikus Partai Golkar Dave Laksono punya pandangan berbeda. Menurutnya, permasalahan soal ekonomi telah menjadi persoalan bersama sejak periode kepemimpinan sebelumnya.

"Dari zaman era Pak Harto dan Habibie, Bu Mega, Pak SBY pasti persoalannya tidak jauh dari situ, karena kemampuan ekonomi kami belum sampai, bahkan negara dan bangsa lain juga," timpalnya.

Soal tudingan upaya Jokowi menyembunyikan fakta kekurangan pemerintahannya, dia menyebut tindakan itu sangat tidak mudah. Pasalnya, media tentunya memiliki hak sendiri untuk tak diatur oleh pemerintah.

"Apakah media bisa benar-benar diatur dengan pemerintah, kan masih yang atur swasta, kan tidak semudah itu juga. Kalau misalkan dianggapnya medianya itu tidak transparan dan memihak, tinggal panggil dewan pers," tutupnya. (aim)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
MENGAKU BERTANGGUNG JAWAB
Ketika Final Piala Dunia 2018 Terganggu Protes Pussy Riot Terhadap Putin
Senin, 16 Juli 2018 - 17:40 wib
JELANG PENDAFTARAN KE KPU
Pilpres 2019, Ini Alasan Demokrat Masih Belum Tentukan Arah Koalisi
Senin, 16 Juli 2018 - 17:30 wib
PILPRES 2019
Termasuk TGB, Nama-nama Ini Akan Jadi Calon Cawapres Jokowi
Senin, 16 Juli 2018 - 17:00 wib
PIALA DUNIA 2018
Mbappe yang Kian Dekat dengan Pele usai Jadi Pemain Muda Terbaik FIFA
Senin, 16 Juli 2018 - 16:50 wib
KASUS DUGAAN MERINTANGI PENYIDIKAN
Vonis Tiga Tahun Penjara Dijatuhkan Terhadap Dokter Bimanesh
Senin, 16 Juli 2018 - 16:40 wib
ASIAN GAMES 2018
Sepaktakraw Optimis Raih Emas
Senin, 16 Juli 2018 - 16:36 wib
BERBEDA DENGAN JARINGAN YOGYAKARTA
Kata Kapolri, OTK yang Menyerang Mapolres Indramayu Terduga Teroris JAD
Senin, 16 Juli 2018 - 16:30 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Pilpres 2019, Ini Alasan Demokrat Masih Belum Tentukan Arah Koalisi
Kata Golkar, Nama Airlangga Juga Ada di Kantong Jokowi Selain Cak Imin
Termasuk TGB, Nama-nama Ini Akan Jadi Calon Cawapres Jokowi
Takut Anang Makan ‘‘Uang Rakyat’’

Senin, 16 Juli 2018 - 15:45 WIB

Benarkah Pemkab Inhu  Mengurangi Anggaran

Senin, 16 Juli 2018 - 14:26 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us